Author: Beritajatim.com

  • Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Mojokerto, Segera Penentuan Tersangka

    Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Mojokerto, Segera Penentuan Tersangka

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2023 senilai kurang lebih Rp10 miliar memasuki fase penentuan.

    Penetapan tersangka disebut tinggal menunggu ekspose dan perhitungan kerugian negara.

    Setelah lebih dari satu tahun berada di meja penegak hukum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memastikan seluruh saksi, termasuk saksi ahli, telah tuntas diperiksa. Hal tersebut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Rizky Raditya Eka Putra.

    “Semua saksi sudah kami periksa. Kamis (4/12/2025) pekan lalu, pemeriksaan saksi ahli keuangan negara menjadi rangkaian terakhir sebelum penyidik menggelar ekspose perkara,” ungkapnya, Kamis (11/12/2025).

    Ia menegaskan, setelah seluruh bahan keterangan dinyatakan lengkap, penyidik Kejari Kabupaten Mojokerto akan melakukan ekspose internal untuk menentukan arah lanjutan penyidikan. Tahap berikutnya adalah perhitungan kerugian negara yang menjadi dasar penetapan tersangka.

    “Selanjutnya akan kita lakukan ekspose, kemudian perhitungan kerugian negara, baru penetapan tersangka. Kami berharap penetapan tersangka bisa dilakukan secepatnya. Kami berharap penetapan tersangka bisa dilakukan secepatnya,” tegasnya.

    Kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI tahun anggaran 2022 dan 2023 ini menyeruak dari temuan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Total dana hibah yang digelontorkan Pemkab Mojokerto untuk dua tahun tersebut mencapai Rp10 miliar.

    Proses hukum bermula pada Desember 2024 melalui ekspose awal bersama Inspektorat. Memasuki 2024, penyidik mulai memanggil Ketua KONI, pengurus periode 2020–2024, pejabat Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), hingga pelaksana teknis kegiatan. Pemeriksaan intensif berlangsung sepanjang Oktober 2024.

    Pada Februari 2025, penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyelewengan anggaran dan meningkatkan status menjadi penyidikan. Proses terus bergulir hingga Juli 2025 ketika perkara resmi masuk tahap penyidikan penuh. Sejak itu, puluhan saksi telah dimintai keterangan, termasuk pejabat daerah dan unsur pengelola kegiatan. [tin/ted]

  • Hari Pertama Kerja, Plt Kapolres Tuban Bantu Warga Terdampak Angin Puting Beliung di Semanding

    Hari Pertama Kerja, Plt Kapolres Tuban Bantu Warga Terdampak Angin Puting Beliung di Semanding

    Tuban (beritajatim.com) – Hari pertama bertugas Pelaksana tugas (Plt) Kapolres Tuban Kombespol Agung Setyo Nugroho, S.I.K memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak angin puting beliung di wilayah Kecamatan Semanding.

    Kombespol Agung sapaannya ini mengatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian Polres Tuban terhadap masyarakat yang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem, bantuan sosial sembako diberikan secara langsung, sekaligus melihat kondisi kerusakan yang dialami warga.

    “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ungkap Kombespol Agung. Rabu (10/12/2025).

    Ia juga turut menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut dengan memberikan bantuan untuk sedikit meringankan beban warga yang terkena musibah.

    “Kita membawa tim kesehatan dan tim trauma healing untuk mengembalikan psikologis para korban anak-anak pasca rumahnya diterjang angin puting beliung,” imbuhnya

    Termasuk membawa tenaga Personel untuk membenahi rumah-rumah warga yang rusak, yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Kompol Mochamad Faqih, seluruh personel turun ke lokasi untuk ikut membantu membersihkan puing-puing material bekas sapuan angin puting beliung.

    “Polres Tuban bersama warga melakukan pembersihan sisa-sisa genteng yang berjatuhan, memperbaiki bagian atap yang rusak, serta menyingkirkan puing bangunan yang berpotensi membahayakan,” pungkasnya. [dya/aje]

     

  • Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur meraih penghargaan peringkat 1 nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

    Penghargaan tersebut diberikan pada 9 Desember 2025 dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Yogyakarta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Ditreskrimsus Polda Jatim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

    Atas capaian tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, penghargaan itu bukan hanya milik jajaran Ditreskrimsus Polda Jatim, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur.

    “Saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, khususnya Kasubdit III yang dipimpin oleh AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana, atas diraihnya penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI. Ini bukan hanya kebanggaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk kami di Kabupaten Sidoarjo,” ujar H. Achmad Muzayin Syafrial melalui rilis tertulisnya Rabu (10/12/2025).

    Di bawah kepemimpinan AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana pada Kasubdit III, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menunjukkan prestasi menonjol, salah satunya dengan menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bojonegoro ke tahap yang lebih tinggi dalam proses penyidikan.

    Langkah tersebut dinilai sebagai wujud keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan kerugian keuangan negara dan mengawal upaya pemberantasan korupsi yang transparan dan akuntabel.

    H. Achmad Muzayin Syafrial menambahkan, penghargaan dari KPK RI ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh aparat penegak hukum di Jawa Timur untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme.

    “Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, konsistensi, dan kejujuran. Prestasi ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum kita mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. Kami di legislatif tentu mendukung penuh penegakan hukum yang tegas, adil, dan akuntabel,” tegasnya.

    Ia juga berharap sinergi antara lembaga penegak hukum dan para pemangku kebijakan di daerah dapat terus diperkuat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai secara optimal.

    Penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI yang diterima Ditreskrimsus Polda Jatim pada momentum HAKORDIA 2025 ini diharapkan menjadi inspirasi bagi jajaran kepolisian dan institusi lainnya untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. (isa/ted)

  • Pemkab Sumenep Gelar Festival Dalang Topeng Remaja

    Pemkab Sumenep Gelar Festival Dalang Topeng Remaja

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) menggelar Festival Dalang Topeng Remaja 2025, di Pendopo Agung Keraton Sumenep.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, seni dalang topeng merupakan warisan budaya bernilai tinggi yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, perlu untuk melibatkan generasi muda sehingga menjadi kunci agar kesenian ini tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang menyesuaikan zaman.

    “Festival ini bukan sekadar perlombaan, tetapi ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang regenerasi dalam rangka menjaga tradisi daerah tetap hidup sepanjang masa,” katanya, Rabu (10/12/2025).

    Festival Dalang Topeng Tingkat Remaja diselenggarakan sebagai wadah pembinaan, dalam rangka menjaga dan melestarikan bagi regenerasi seniman muda di Kabupaten Sumenep.

    “Apabila pemerintah daerah tidak memberikan panggung bagi seni tradisi, tentu saja lambat laun ia tenggelam, jadi salah satu upayanya ya melalui festival ini. Untuk memastikan seni topeng tetap relevan,” ujar Bupati.

    Menurutnya, era digital seni tradisional saat ini menghadapi tantangan besar dengan derasnya arus budaya global, yang membuat minat generasi muda terhadap kesenian lokal cenderung menurun.

    “Karena itu, festival seperti malam ini sangat penting untuk menghidupkan kembali rasa bangga terhadap budaya sendiri,” tuturnya.

    Bupati berharap agar sanggar seni, sekolah, dan komunitas budaya terus memperkuat kolaborasi dalam pembinaan remaja, yang memiliki minat dan bakat di bidang pedalangan topeng.

    “Kami ingin mereka tidak berhenti hanya pada festival, tetapi harus mendapat ruang untuk tampil, berlatih, dan mengembangkan bakatnya,” tandas Bupati.

    Festival tahun ini, diikuti Zaffrikal Agwiansyah (Sanggar Putra Sumekar), Zainul Ahkam (Sanggar Putra Rahayu), Ayu Kartika Sari (Sanggar Budi Sasmito), Moh. Zakil Ulum (Sanggar Sinar Kemala) dan Naraswira Syahgama (Sanggar Pewaras).

    “Festival ini adalah pijakan awal untuk memastikan identitas daerah agar tetap kuat, sekaligus generasi muda meneruskannya, demi melestarikan budaya sebagai bagian membangun jati diri,” pungkasnya. (tem)

  • Sidoarjo Peringati Hari Disabilitas 2025, Intip Keseruannya!

    Sidoarjo Peringati Hari Disabilitas 2025, Intip Keseruannya!

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di GOR Sidoarjo, Rabu, (10/12/025). Moment tersebut digunakan untuk mendeklarasikan Sekolah Tanpa Diskriminasi.

    Deklarasi dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Isinya berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif serta ramah bagi semua.

    “Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif dan ramah bagi semua,” ucap lantang Wabup Hj. Mimik Idayana yang diikuti seluruh pejabat Sidoarjo yang hadir.

    Wabup Hj. Mimik Idayana mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen membangun daerah yang ramah bagi semua. Termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurutnya tidak ada daerah yang dikatakan maju apabila ada masyarakatnya yang tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

    “Kami berupaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif melalui pelatihan guru tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas,” katanya.

    Hj. Mimik Idayana juga mengatakan penguatan sekolah inklusif di Sidoarjo terus dilakukan. Kerjasama dengan para ahli dan organisasi disabilitas juga terus dijalin. Tujuannya untuk memastikan kebijakan terhadap kesejahteraan sosial penyandang disabiltas tepat sasaran.

    “Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya pendidikan inklusif didaerah kita, pendidikan yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan, tetapi juga kemanusiaan,” ajaknya.

    Dalam kesempatan itu Hj. Mimik Idayana juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru disabilitas. Menurutnya tugas guru disabilitas bukan hanya sekedar mengajar. Namun juga memiliki tugas mulia untuk membuka jalan anak-anak penyandang disabilitas agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mandiri dan meraih masa depannya.

    “Kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas, saya ingin mengatakan bahwa kalian sangatlah istimewa, kalian berhak mendapatkan pendidikan terbaik, dan saya yakin kalian mampu meraih apa yang kalian cita-citakan,” papar wabup.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengatakan pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas sudah jauh hari dilakukan Pemkab Sidoarjo. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkanya Perbup Sidoarjo nomer 6 tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Perbup Sidoarjo tersebut ada sebelum UU nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabiltas diterbitkan.

    “Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo dalam hal memperhatikan hak-hak penyandang disabiltas, inshaalloh mendahului,” tandasnya.

    Bahkan lanjut Tirto, Pemkab Sidoarjo mendapatkan apresiasi pemerintah pusat atas kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas yang telah dilakukan. Tahun 2012 lalu, Pemkab Sidoarjo mendapat penghargaan nasional Inklusif Education Award yang diterima Bupati Sidoarjo.

    Apresiasi pemerintah pusat itu berlanjut dengan pemberian penghargaan Inklusif Education Award kepada kepala sekolah SMPN 4 Sidoarjo pada tahun 2014. Menurutnya apresiasi tersebut bukti bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap anak-anak penyandang disabilitas sangat luar biasa.

    “Alhamdulillah, Kabupaten Sidoarjo ini salah satu dari empat kabupaten kota di Jawa Timur yang telah memiliki ULD (Unit Layanan Disabiltas), selain Sidoarjo ada Gresik, ada Malang dan Blitar,” terang Tirto. [isa/aje]

  • 8 Orang ASN Bojonegoro Terjaring “Ngopi” Saat Jam Kerja, Ini Sanksinya!

    8 Orang ASN Bojonegoro Terjaring “Ngopi” Saat Jam Kerja, Ini Sanksinya!

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan operasi pengawasan (sidak) kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Operasi ini menyasar sejumlah warung kopi di wilayah perkantoran pada saat jam kerja.

    Kepala BKPP Bojonegoro, Hari Kristianto, mengatakan, kegiatan operasi disiplin ASN ini digelar pada Rabu (10/12/2025) pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Titik pantauan meliputi warung kopi di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Jalan Dr Cipto, serta beberapa kawasan Jalan Trunojoyo dan tempat nongkrong lain yang kerap dikunjungi.

    Hasilnya, sebanyak 8 orang ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro terjaring sedang berada di luar kantor dan bersantai di warung saat jam kerja berlangsung. Operasi bertujuan memastikan kepatuhan ASN terhadap aturan jam kerja, kehadiran, dan konsentrasi penuh dalam pelaksanaan tugas.

    “Aktivitas ‘ngopi’ di warung saat jam dinas sangat mengganggu produktivitas dan pelayanan publik,” tegas Hari Kristianto kepada media.

    Lebih lanjut, Hari Kristianto menyatakan bahwa ASN yang terjaring tidak hanya mendapatkan teguran langsung di tempat. Mereka akan menjalani proses pembinaan dan pembimbingan lebih lanjut oleh BKPP dan pimpinan OPD masing-masing.

    “Kami tidak hanya menghukum, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan. Mereka akan diberikan pemahaman ulang tentang kode etik, tanggung jawab, dan komitmen sebagai pelayan masyarakat. Tujuannya agar kesadaran diri akan kedisiplinan benar-benar tumbuh,” paparnya.

    Operasi serupa, menurut Hari, akan dilakukan secara rutin dan mendadak di waktu serta lokasi yang berbeda. Langkah ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam membangun budaya kerja ASN yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan optimal kepada masyarakat.

    “Sidak bukan tujuan utama. Yang kami harapkan adalah peningkatan kesadaran dan etos kerja seluruh ASN di Bojonegoro secara mandiri,” pungkas Hari Kristianto. [lus/aje]

  • Bayar Ratusan Juta Rupiah tapi Rumah Tak Dibangun, Warga Lapor DPRD Kabupaten Malang

    Bayar Ratusan Juta Rupiah tapi Rumah Tak Dibangun, Warga Lapor DPRD Kabupaten Malang

    Malang (beritajatim.com) – PT Sirod Sejahtera Abadi yang merupakan pengembang perumahan “Sirod River Park” di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, diduga merugikan banyak konsumen. Informasi tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Kabupaten Malang.

    Ironisnya, PT Sirod diajak bertemu dengan korban, DPRD Kabupaten Malang hingga aparat penegak hukum, tidak meresponnya. Padahal, dugaan menipu konsumen pembelian rumah, sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Namun hingga saat ini, pengembang tidak juga menyelesaikan pembangunan rumah yang dipesan oleh konsumen.

    Penuturan salah satu konsumen saat RDPU, Rabu (10/12/2025) mengungkapkan, korban dari PT Sirod antara 40 sampai 45 orang. Namun yang berjuang menuntut haknya sebagai konsumen hanya 10 orang, ada kemungkinan sebagian takut.

    “Terkait permasalahan ini, kami sudah berupaya baik secara kekeluargaan tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ungkap, salah satu konsumen yang akrab disapa mbak Nana, Rabu (10/12/2025) sore.

    Nana menuturkan, dirinya membeli rumah sejak tahun 2022, tapi hingga sekarang tidak ada wujudnya. Padahal dirinya sudah membayar sebesar Rp 240 juta untuk dua kapling tanah yang dibelinya.

    Sesuai kesepakatan harga jual setiap unitnya sebesar Rp 120 juta, dirinya membayar secara tunai sebesar Rp 240 juta. Rumah yang dibelinya akan dijadikan satu menjadi dua lantai (tingkat).

    Nana diminta pengembang harus menambah biaya pembangunan sebesar Rp 20 juta dan disepakati secara bersama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu rumah yang dibelinya pada PT. Sirod hingga sekarang tidak ada wujudnya.

    “Maka terkait permasalah ini kami meminta bantuan DPRD dan sudah dua kali dilakukan pertemuan. Pada pertemuan pertama ada rekomendasi, pihak PT sanggup mengembalikan dananya konsumen dengan waktu 3 bulan,” tegas Nana.

    Namun hingga waktu yang ditentukan, pihak PT tidak melakukan apa yang telah disepakati saat pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, pihak PT justru tidak datang.

    “Terkait hal ini sudah kami laporkan juga pada Polres Malang, ATR BPN, Dinas Ciota Karya, DPMPTSP Kabupaten Malang. Bahkan dalam waktu dekat, kami sepakat akan melaporkan hal ini ke Polda Jatim,” imbuh Nana.

    Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang,Tantri Bararoh yang memimpin jalanya RDPU mengaku, pihak DPRD hanya memfasilitasi korban dari pengembang. Sedangkan untuk langkah lebih lanjut, pihaknya akan menelusuri dengan OPD terkait.

    “Karena bagaimanapun juga harus tahu legalitas dari PT. Sirod dalam membuka lahan perumahan tersebut,” tegasnya.

    Tantri menegaskan, dari hasil RDPU kedua yang dilakukan, PT Sirod Sejahtera Abadi tidak mengatongi ijin sama sekali terkait kegiatannya dalam membangun kawasan permukiman di Dusun Kedung Monggo itu.

    Apalagi dari keterangan dari pihak desa maupun kecamatan bahwa lahan yang dipakai itu merupakan lahan hijau.

    “Maka terkait hal ini DPRD meminta pada korban untuk membuat laporan secara tertulis pada Badan Perlindungan Konsumen dan nantinya bagian hukum akan membantu,” pungkas Tantri. (yog/but)

  • Inovasi Pelayanan Publik, Kemendagri Nobatkan Sidoarjo Sebagai Kabupaten Terinovatif 2025

    Inovasi Pelayanan Publik, Kemendagri Nobatkan Sidoarjo Sebagai Kabupaten Terinovatif 2025

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kabupaten Sidoarjo kembali dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) 2025.

    Penghargaan itu diraih berkat rangkaian inovasi pelayanan publik yang terus dikembangkan oleh Pemkab Sidoarjo.

    Penghargaan IGA 2025 itu diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus kepada Bupati H. Subandi di Grand Balroom Kempinski, Jakarta (10/12/2025).

    Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan IGA 2025 setelah dinilai produktif dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras mengembangkan inovasi pelayanan publik.

    Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja cerdas dan kolaborasi antar OPD yang konsisten dalam mendorong perbaikan layanan.

    “Penghargaan IGA menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sidoarjo. kedepannya seluruh OPD akan didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi demi pelayanan yang prima dan responsif,” katanya melalui rilis resmi Dinas Kominfo Kab. Sidoarjo.

    Pemkab Sidoarjo di tahun 2025 ini mengajukan dua inovasi unggulan yang masuk nominasi IGA, yakni platform pembayaran retribusi digital MyRetribusi dan program non-digital Duta Hatiku (Dukcapil Tanggap Bencana Harapan Timbul Kembali Utuh).

    MyRetribusi dirancang untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pembayaran retribusi daerah, sementara Duta Hatiku fokus pada layanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan di lokasi bencana.

    Kedua inovasi tersebut mendapat perhatian tim penilai IGA yang melakukan validasi lapangan di Sidoarjo sebelum penentuan pemenang. Kunjungan tim penilai menjadi bagian dari proses verifikasi yang menilai dampak, keberlanjutan, dan replikasi inovasi di tingkat daerah.

    Dalam IGA Award Kabupaten Sidoarjo bukan pendatang baru dalam inovasi daerah. Penghargaan IGA 2025 merupakan kali keempat berturut-turut yang diraih kabupaten ini. Sebelumnya Sidoarjo pertama kali mendapat predikat Kabupaten Sangat Inovatif pada 2022 dan kembali dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada IGA 2024 oleh Kemendagri.

    Usai menerima penghargaan, H. Subandi menekankan bahwa tujuan inovasi adalah memudahkan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan transparan. Ia berharap inovasi-inovasi berkualitas itu mampu menurunkan hambatan administratif dan mempercepat akses publik terhadap layanan dasar.

    Para pengembang inovasi di OPD juga menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi berkala dan memperluas jangkauan layanan. Langkah ini dimaksudkan agar inovasi tidak berhenti sebagai proyek, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

    Penghargaan IGA 2025 diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mencontoh praktik baik Sidoarjo dalam mengintegrasikan teknologi dan pendekatan humanis pada layanan publik. Dengan demikian, manfaat inovasi tidak hanya dirasakan lokal tetapi juga dapat direplikasi untuk memperbaiki layanan publik di tingkat nasional. (isa/ted)

  • Akar Lapuk Jadi Penyebab Pohon Beringin Besar Tumbang di Kota Malang

    Akar Lapuk Jadi Penyebab Pohon Beringin Besar Tumbang di Kota Malang

    Malang(beritajatim.com) – BPBD Kota Malang usai melakukan asesmen pohon beringin yang tumbang di Jalan Merapi Klojen, Kota Malang pada Rabu (10/12/2025) siang. Hasilnya, pohon tumbang karena akar pohon setinggi sekira 15 meter itu sudah lapuk.

    “Dari hasil pendataan kami, pohon beringin yang tumbang itu setinggi lebih kurang 15 meter dan berdiameter lebih kurang 1 meter,” kata Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno.

    Sejumlah sepeda sepeda motor yang sedang terparkir terimbas pohon beringin yang tumbang. Bahkan warung makan dan warung gorengan juga turut terdampak. Tim reaksi cepat BPBD Kota Malang serta DLH Kota Malang langsung melakukan evakuasi.

    “Saat kejadian, kondisi cuaca di wilayah Kota Malang sedang cerah. Setelah kami cek, ternyata pohon beringin itu tumbang akibat akarnya sudah lapuk,” ujar Prayitno.

    Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. BPBD bersama DLH Kota Malang akan melakukan monitoring kondisi pohon di seluruh wilayah Kota Malang agar kejadian serupa tidak terulang. Mereka akan, melakukan perempesan atau pemangkasan seara berkala.

    “Kami akan memonitoring kondisi akar dan kesehatan pohon yang berada di sepanjang jalur protokol, termasuk melakukan perempesan atau pemangkasan secara berkala. Disamping itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi pohon tumbang dan laporkan apabila menemukan pohon dengan kondisi rawan,” tutur Prayitno. (luc/ted)

  • Naik Haji Nanti Bisa Lewat Bandara Dhoho Kediri

    Naik Haji Nanti Bisa Lewat Bandara Dhoho Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menilai Bandara Internasional Dhoho Kediri telah layak dan bisa dipakai untuk penerbangan haji dan umroh.

    Sebelum secara resmi dijadikan sebagai embarkasi haji, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama jajaran pada Rabu (10/12) siang melihat langsung fasilitas bandara termasuk runway.

    Turut mendampingi dalam pengecekan tersebut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDhI) Maksin Arisandi.

    Mas Dhito, sapaan akrab bupati Kediri menyampaikan pihaknya akan berkomunikasi dengan PT Surya Dhoho Investama (SDhI) terkait persiapan untuk memulai penerbangan haji. Termasuk fasilitas asrama haji.

    “Kalau di tahun 2026 tidak memungkinkan, harapan kami di 2027 memungkinkan untuk dijadikan sebagai embarkasi haji,” katanya.

    Mas Dhito dalam kesempatan itu mengaku bangga setelah proses yang panjang akhirnya Bandara Dhoho Kediri telah ditetapkan sebagai bandara internasional dan nantinya bisa melayani penerbangan haji langsung menuju Jeddah.

    Meski untuk tahun 2026 belum bisa untuk memulai keberangkatan haji, menurut dia, Bandara Internasional Dhoho Kediri telah siap untuk pemberangkatan umroh.

    “Saya harap dalam satu dua bulan ke depan akan mulai ada penerbangan Umroh pertama dan disusul untuk persiapan haji,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji telah melihat Bandara Juanda untuk pemberangkatan jamaah haji dinilai telah overload.

    Setelah dilakukan survei, lanjut dia, secara teknis Bandara Dhoho Kediri telah dinyatakan layak untuk penerbangan haji maupun umroh. Hanya saja waktu itu masih ada kendala non teknis sehingga belum bisa memutuskan 2026 sebagai embarkasi haji.

    “Beberapa Minggu lalu kami sudah mendapatkan kepastian Bandara Dhoho sudah bisa dipakai. Tapi kami belum bisa memakai bandara ini untuk 2026, tahun 2027 untuk pemberangkatan maupun kepulangan jamaah haji insyaalloh bisa dilakukan di Bandara Dhoho ini,” terangnya. [nm/but]