Author: Beritajatim.com

Anggota DPR RI Rizki Sadig Perkuat Literasi Mitigasi Bencana Berbasis Warga di Blitar

Surabaya (beritajatim.com) – Upaya membangun kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat terus diperkuat di Kabupaten Blitar. Kali ini, sosialisasi literasi mitigasi dan tanggap bencana digelar di Kecamatan Wonodadi, dengan melibatkan langsung warga sebagai subjek utama dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan kemarin menghadirkan Anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadig bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar.

Sosialisasi tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di lingkungan sekitar.

Ahmad Rizki Sadig menilai, kesiapsiagaan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan aparat. Menurut dia, warga yang memahami risiko di wilayahnya justru menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi.

“Yang pertama berada di lokasi saat bencana bukanlah petugas, tetapi masyarakat sendiri. Karena itu, literasi dan kesiapan warga menjadi kunci untuk mengurangi dampak dan risiko korban,” ujar Ahmad Rizki Sadig.

Ia menambahkan, Kecamatan Wonodadi dan wilayah sekitarnya memiliki potensi bencana yang perlu diantisipasi bersama, mulai dari banjir dan angin kencang, hingga dampak cuaca ekstrem yang kerap meningkat saat musim hujan. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat diharapkan mampu melakukan langkah awal penyelamatan diri dan lingkungan secara mandiri.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi, S.T., M.M., menyampaikan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam membangun ketangguhan daerah. BPBD, kata dia, terus mendorong agar edukasi kebencanaan tidak berhenti pada teori, tetapi berlanjut pada kesiapan nyata di tingkat keluarga dan lingkungan RT/RW.

“Kesadaran risiko harus tumbuh dari lingkungan terkecil. Jika masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, maka dampaknya bisa ditekan,” kata Wahyudi.

Melalui kegiatan ini, sosialisasi mitigasi bencana di Wonodadi diharapkan menjadi pemantik tumbuhnya kesadaran kolektif, sekaligus memperkuat jejaring relawan lokal yang siap bergerak cepat ketika bencana datang tanpa mengenal waktu. (tok)

15/12/2025 08:32
HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (14/12/2025), berlangsung meriah. Acara tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Kehadiran pimpinan daerah dan pemerintah pusat itu menegaskan pentingnya peran pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat sekaligus wahana pelestarian budaya lokal. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengapresiasi keberlangsungan Pasar Keramat yang dinilai telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat selama tiga tahun terakhir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-3 kepada Pasar Keramat. Tiga tahun perjalanan pasar ini telah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pasar ini hidup, tumbuh, dan berkembang dari kekuatan warga yang menjaga nilai budaya sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat,” ungkapnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan, Pasar Keramat bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan wadah ekonomi rakyat yang memberikan penghidupan bagi pedagang kecil, petani, perajin, pelaku kuliner tradisional, hingga seniman lokal. Hasil bumi lokal terserap, produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin dikenal luas, dan pendapatan keluarga meningkat.

“Tradisi unik seperti penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi serta sajian kuliner tradisional tanpa bahan pengawet menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Akar sejarah dan budaya Mojokerto yang pernah menjadi pusat tiga kerajaan besar, yakni Mataram Kuno, Kahuripan pada masa Airlangga, dan Majapahit sangat kuat dan kental,” katanya.

Pasar Keramat yang berada di Desa Warugunung tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi penerus.

Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam sambutannya menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya ibu, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Inilah kesetaraan sesungguhnya yang saya rasakan hari ini. Kita semua ada di sini berkat rahim seorang perempuan. Mari sejenak kita renungkan dan ucapkan terima kasih dari hati kita kepada mama kita semua,” tuturnya.

Veronica menyoroti sajian pangan lokal di Pasar Keramat yang sebagian besar disiapkan oleh para ibu. Menurutnya, makanan yang diolah tanpa MSG tersebut mencerminkan kebahagiaan dan dukungan dalam keluarga. Ia menambahkan, kesetaraan dalam keluarga akan menciptakan ruang aman bagi anak-anak.

“Ketika mama mendapat dukungan dari ayah, dihargai, dan diberi ruang berekspresi, mereka bisa berkarya dengan hati yang bahagia. Hasilnya bisa kita nikmati bersama di Pasar Keramat ini. Komunikasi yang saling menghargai antara ayah dan ibu akan membuat anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif,” ujarnya.

Veronica juga menilai Pasar Keramat sebagai hasil gerakan masyarakat dari bawah yang patut didukung pemerintah. Pasar Keramat adalah panggung ekspresi warga. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan mendukung agar ruang positif seperti ini terus berkembang dan mampu melestarikan warisan budaya bagi generasi berikutnya.

Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Dengan nuansa tradisional dan suasana pasar yang rindang, Pasar Keramat diharapkan terus memperkuat identitas Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang kaya sejarah, budaya, dan kearifan lokal. [tin/suf]

15/12/2025 06:12
Jatanras Polda Jatim Tembak Mati Pelaku Pembacokan Anggota Polres Lumajang

Surabaya (beritajatim.com) – Dalam waktu kurang dalam seminggu, Anggota Subdit III Jatanras Polda Jatim berhasil menemukan pelaku pembacokan terhadap anggota Polres Lumajang, Aiptu Susanto. Pelaku berinisial AS (30) warga Lumajang terpaksa ditembak mati karena melawan saat akan diamankan, Senin (15/12/2025) dini hari.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan setelah peristiwa pembacokan terhadap Aiptu Susanto pada Kamis (11/12/2025), pihaknya langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku.

“Malam setelah kejadian, kami langsung pantau pelaku. Kita lakukan sweeping ke rumah para kerabat korban dan sempat kita gerebek namun pelaku AS berhasil melarikan diri,” kata Jumhur.

Anggota Jatanras Polda Jatim tidak menyerah begitu saja. Bersama dengan anggota Satreskrim Polres Lumajang mereka terus mencari keberadaan pelaku. Pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 23.00 anggota di lapangan mendapat informasi jika AS hendak kabur ke rumah rekannya di Pasuruan.

“Setelah kita telusuri, pelaku kita amankan di wilayah Lumajang. Saat diamankan, pelaku ini hendak membacok anggota kembali dengan celurit yang dibawa. Terpaksa kita lakukan tindakan tegas terukur,” jelas Jumhur.

Jumhur menjelaskan saat diamankan, pelaku bersama rekannya yang saat ini masih diburu petugas. Rekannya berhasil kabur dari sergapan anggota Jatanras Polda Jatim.

“Barang bukti yang kita amankan ada motor sarana dan senjata tajam yang digunakan pelaku. Saat ini kita masih lakukan pengembangan apakah ada pelaku lain,” tutur Jumhur.

Diketahui sebelumnya, Aiptu Susanto dibacok oleh komplotan pencuri saat melaksanakan tugas di Jalan Gajah Mada, Kepuharjo, Lumajang, Kamis (11/12/2025). Peristiwa pembacokan ini bermula ketika Aiptu Susanto berusaha mengejar dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang baru saja beraksi.

Saat kejar-kejaran, kedua pelaku lantas menabrak pengendara lain hingga terjatuh. Melihat kedua pelaku terjatuh, Aiptu Susanto mendekat dan berusaha mengamankan pelaku. Namun, pelaku AS tidak menyerah. Ia mengeluarkan celurit dan membacok Aiptu Susanto secara membabi buta.

Akibat sabetan celurit, Aiptu Susanto mengalami tiga luka bacok, yang paling parah ada di bagian perut. Aiptu Susanto lantas dirawat di RSUD dr Haryoto Lumajang. Setelah melewati masa kritis selama dua hari, kondisi Aiptu Susanto dikabarkan berangsur-angsur membaik. [ang/suf]

15/12/2025 05:49
Djoko Prihatin Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Malang, Ali Mufthi Beri Pesan Khusus

Surabaya (beritajatim.com) – Musda Xl Partai Golkar Kota Malang berhasil memilih ketua baru Djoko Prihatin masa bhakti 2025-2030, melalui mekanisme aklamasi. Djoko lolos dalam pencalonan dengan 50 persen dukungan.

Dua calon lainya Rudy Nugroho hanya mendapat 10 persen dukungan dan Abah Anton muncul sebagai calon tanpa ada dukungan sehingga dinyatakan tidak lolos. Musda Xl berlangsung di Kantor DPD Golkar Jawa Timur pada Minggu (14/12/2025).

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan pentingnya konsolidasi yang inklusif dan merangkul seluruh elemen partai dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Malang. Menurutnya, kepemimpinan Golkar ke depan tidak boleh terjebak dalam polarisasi kelompok, melainkan harus mencerminkan konfigurasi partisipasi politik masyarakat Kota Malang secara menyeluruh.

Ali Mufthi menyampaikan bahwa ketua DPD Golkar Kota Malang yang terpilih, Djoko Prihatin, harus mampu mengakomodasi seluruh fungsionaris, unsur ormas, tokoh keagamaan, hingga kepengurusan yang ada saat ini. Ia menekankan tidak boleh ada dikotomi “in group” dan “out group” dalam tubuh partai.

“Ketua terpilih harus bisa merangkul semuanya. Konsolidasi itu kuncinya,” tegasnya di Surabaya.

Lebih lanjut, Ali Mufthi menekankan bahwa konsolidasi tidak sekadar menyatukan struktur, tetapi juga menyatukan visi dan platform partai. Ketua terpilih diharapkan mampu membuka ruang publik untuk menyampaikan visi, misi, dan platform Partai Golkar secara jelas, sehingga dapat berdialektika dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Malang. “Golkar harus hadir menyerap persoalan rakyat dan menjawabnya dengan pikiran serta aksi-aksi strategis,” ujarnya.

Dalam konteks target politik, Ali Mufthi menyebutkan bahwa Golkar Jawa Timur menargetkan penambahan kursi DPRD di Kota Malang. “Minimal nambah dua kursi,” katanya optimistis. Target tersebut dinilai realistis apabila konsolidasi internal berjalan solid dan platform partai mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Terkait dinamika Musda Golkar di Jawa Timur, Ali Mufthi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat enam daerah yang belum melaksanakan Musda. Enam daerah tersebut antara lain wilayah Madura, Banyuwangi, dan Kabupaten Pasuruan. Ia optimistis seluruh rangkaian Musda akan tuntas pada Januari mendatang. “Insyaallah Januari tuntas,” ujarnya.

Ali Mufthi juga menaruh perhatian besar pada komposisi kepengurusan Golkar ke depan. Ia menegaskan bahwa regenerasi menjadi garis kebijakan partai. Formatur tingkat provinsi diarahkan untuk memastikan keterlibatan generasi muda sebesar 40 hingga 50 persen dalam struktur kepengurusan.

Selain itu, keterwakilan perempuan minimal 30 persen tetap menjadi komitmen sesuai amanat undang-undang.

“Anak-anak muda adalah masa depan partai. Karena itu, keterlibatan mereka harus signifikan, disertai dengan peran perempuan yang kuat,” pungkas Ali Mufthi.

Dengan konsolidasi inklusif, kepemimpinan yang visioner, serta komposisi kepengurusan yang progresif, DPD Golkar Jawa Timur berharap Golkar Kota Malang mampu tampil solid dan kompetitif menghadapi agenda politik ke depan.

Usai terpilih, Djoko Prihatin menyatakan dinamika Musda Golkar Kota Malang sangat tinggi. Namun ini akan menjadikan Golkar Kota Malang ke depan akan lebih maju. Pihaknya berjanji peningkatan dari 6 kursi menjadi 8 kursi pada Pemilu 2029.

Di tengah dinamika politik Kota Malang dimana hampir semua partai menggunakan sistem penunjukkan dalam menentukan ketuanya, Golkar masih menganut demokrasi sangat luar biasa dengan mekanisme pemilihan. Sebab itu, saya janji akan merangkul semua demi kekompakan, kesatuan dan persatuan

Musda Xl yang dibuka Ketua DPD Ali Mufthi ditutup ketua harian Adi Wibowo (Walikota Pasuruan. (tok/but)

14/12/2025 23:32
Anggota DPR RI Thoriq Majjidanor Sosialisasikan UUD 1945 di Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Kabupaten Gresik, Thoriq Majjidanor, mengajak masyarakat untuk lebih memahami Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI bersama komunitas warga dan relawan di Kecamatan Kebomas.

Anggota Komisi XI DPR RI yang akrab disapa Jiddan ini menekankan bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi utama demokrasi Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin prinsip keadilan sosial.

“Pemahaman masyarakat terhadap konstitusi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Para relawan, anggota organisasi masyarakat, dan pegiat komunitas adalah cerminan demokrasi yang hidup. Namun, seluruh pergerakan harus tetap berada di bawah payung konstitusi UUD 1945,” ujar Jiddan, Minggu (14/12/2025).

Putra mantan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto itu menjelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan memahami empat pilar kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menyampaikan aspirasi secara bijak dan bertanggung jawab.

“Dengan pemahaman konstitusi yang baik, setiap komunitas dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan demokrasi tanpa melanggar aturan,” katanya.

Menurutnya, peran organisasi masyarakat, komunitas hobi, dan relawan saat ini semakin strategis dalam membangun ruang publik yang sehat. Mereka dapat menjadi sarana edukasi, solidaritas, sekaligus pembentuk opini positif di tengah masyarakat.

“Komunitas dan relawan adalah kekuatan sosial di akar rumput yang mampu memperkuat demokrasi. Jika dibekali pemahaman konstitusi, dinamika masyarakat akan berjalan lebih tertib, adil, dan saling menghormati,” paparnya.

Kegiatan sosialisasi empat pilar tersebut mendapat respons positif dari peserta. Sejumlah warga memanfaatkan momentum itu untuk berdiskusi dan bertanya langsung mengenai penerapan nilai-nilai UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Sebagai masyarakat awam, kami jadi lebih paham pentingnya partisipasi warga dalam membangun demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial secara efektif dan terarah,” ujar Iwan, salah satu warga Kecamatan Kebomas. [dny/but]

14/12/2025 22:11
Polres Bondowoso Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual Anak oleh Ayah Kandung

Bondowoso (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bondowoso menetapkan seorang pria berinisial MH (61), warga Kecamatan Taman Krocok, sebagai tersangka. MH menjadi tersangka kasus dugaan persetubuhan, pencabulan, dan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima polisi pada 23 Oktober 2025. Unit IV Satreskrim kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan mendalam.

Hasilnya, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti kuat terkait dugaan aksi bejat yang berlangsung sejak 2020 hingga September 2025.

Korban adalah seorang pelajar berusia 16 tahun yang masih di bawah umur. Polisi menduga tindakan asusila dilakukan tersangka secara berulang dengan memanfaatkan posisi kuasa sebagai orang tua.

Kasat Reskrim Polres Bondowoso, IPTU Wawan Triono menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan tersangka dan beberapa barang bukti yang relevan.

“Perkara ini merupakan kejahatan serius yang menyasar anak di bawah umur. Penyidik terus melakukan pendalaman untuk melengkapi berkas perkara,” ujarnya.

Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan komitmen aparat untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Tidak ada toleransi untuk kekerasan seksual, terlebih terhadap anak. Penanganan kasus ini dilakukan secara serius dengan mengedepankan perlindungan dan pemulihan korban,” tegas Kapolres.

Atas perbuatannya, MH dijerat Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76D, subsider Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016. Tersangka juga dikenakan Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (awi/but)

14/12/2025 20:46
Warga Kampung Taman Pelangi Mengaku Akan Terus Bertahan

Surabaya (beritajatim.com) – Warga Kampung Taman Pelangi membantah pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Bantahan terkait alasan belum dibayarkannya biaya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover kepada tujuh warga.

Pada 12 Desember 2025, Wali Kota Eri menyebut bahwa penundaan ganti rugi disebabkan oleh ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal yang ditawarkan.

“Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti ruginya (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Eri, Jumat (12/12/2025) kemarin.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Galih, salah seorang warga. Galih memastikan bahwa sejak awal, warga tidak pernah mempermasalahkan besaran ganti rugi yang ditentukan oleh Pemkot dan telah menyetujuinya.

“Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” ungkap Galih.

Ia kemudian memperjelas duduk perkaranya, bahwa “Uang ganti rugi belum cair sampai dengan sekarang dikarenakan Pemkot menarik kembali surat pengantar pencairan di PN (Pengadilan Negeri) Surabaya,” tegasnya.

Mengingat hak-hak warga atas pembebasan lahan belum kunjung diberikan, Galih berharap Pemkot Surabaya segera mengadakan pertemuan dengan warga. Sebagai bentuk penolakan, warga pun menyatakan tidak akan pindah meninggalkan rumah mereka sebelum uang ganti rugi cair.

Mereka menegaskan tidak akan menghiraukan surat aanmaning (peringatan pengosongan) tertanggal 12 Desember 2025, maupun rencana Pemkot untuk meratakan bangunan di Kampung Taman Pelangi bulan ini.

“Warga akan tetap bertahan sebelum uang ganti rugi terealisasi,” tutup Galih.

Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025). (rma/but)

14/12/2025 20:34
Eri Cahyadi Pastikan Kampung Taman Pelangi Dibongkar Bulan Ini

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa proses pemerataan lahan dan bangunan di Kampung Taman Pelangi untuk proyek flyover akan dilaksanakan terakhir pada Desember 2025.

Mengenai tujuh keluarga yang belum menerima ganti rugi pembebasan lahan, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut telah dititipkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Penitipan melalui mekanisme konsinyasi.

“Karena kita sudah dikonsinyasikan. Karena kita sudah konsiniasi, sudah seperti itu,” terang Eri, Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan, dengan mekanisme ganti rugi yang telah dititipkan, warga bisa mengambil ganti rugi tersebut di pengadilan.

“Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkap Eri.

Sementara itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggara PSU DPRKPP Kota Surabaya, Farhan Sanjaya mengungkapkan bahwa kendala utama belum diterimanya ganti rugi oleh sebagian warga ini adalah karena masih adanya konflik sengketa antarwarga.

Terkait upaya pengosongan sebelum pembongkaran Taman Pelangi, Farhan menjelaskan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan PN Surabaya sebagai leading sektor.

“Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Garnisun, serta kewilayahan setempat,” ucap Farhan. (rma/but)

14/12/2025 19:11
Rakerda PKS Magetan 2025 Targetkan 7 Kursi DPRD dan Pimpinan Dewan

Magetan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 di Hotel Bukit Bintang, Magetan, Minggu (14/12/2025). Agenda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan arah perjuangan PKS Magetan dalam menghadapi agenda politik dan pelayanan publik ke depan.

Rakerda diikuti jajaran Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Kabupaten Magetan, anggota Fraksi PKS DPRD Magetan, serta Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping. Kehadiran lintas struktur ini mencerminkan soliditas internal sekaligus kesiapan partai dalam menggerakkan mesin organisasi secara terpadu.

Mengusung tema “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, Raih Kemenangan”, Rakerda PKS Magetan menegaskan K2P2—Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik—sebagai kerangka kerja utama perjuangan partai.

Ketua DPD PKS Magetan, Indra Kusuma Aryanto, membuka kegiatan dengan pantun yang menggugah semangat peserta. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan target politik PKS Jawa Timur yang membidik perolehan dua digit suara pada pemilu legislatif mendatang, sekaligus mampu mengusung calon kepala daerah secara mandiri di 10 daerah pada Pilkada di Jawa Timur.

Secara khusus di tingkat daerah, PKS Magetan menargetkan capaian dua digit suara atau sekitar 17 persen, setara dengan perolehan 7 kursi DPRD Kabupaten Magetan. Selain itu, PKS juga menargetkan keterwakilan kader pada unsur pimpinan DPRD.

“PKS memiliki tiga modal utama dalam perjuangan politik dan dakwah, yaitu kader yang militan, struktur organisasi yang kokoh, serta amal jama’i sebagai kekuatan kolektif,” ujar Indra Kusuma Aryanto.

Sebagai tindak lanjut strategi partai, Rakerda menetapkan Delapan Program Unggulan PKS Magetan 2026, meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), Transformasi Digital (TOTAL) PKS, serta Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).

Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kaderisasi, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader PKS di tengah masyarakat.

Arahan Presiden PKS, Dr. Al Muzzammil Yusuf, disampaikan oleh Bendahara Umum DPW PKS Jawa Timur, Ustadz Nonot Suhartono. Dalam pesannya, ditegaskan bahwa kader dan sistem kaderisasi menjadi fondasi utama keberlanjutan perjuangan partai.

“Kader adalah penggerak dakwah, penjaga nilai, dan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sementara kaderisasi merupakan jantung regenerasi kepemimpinan yang memastikan kesinambungan perjuangan,” demikian pesan Presiden PKS.

PKS juga menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan bentuk nyata pembelaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemenangan pemilu dipandang sebagai sarana memperluas pengabdian, bukan tujuan akhir semata.

Melalui RAKERDA 2025, PKS Magetan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat barisan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyiapkan kemenangan politik yang bermartabat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Magetan. [fiq/aje]

14/12/2025 17:47
Mayat Perempuan Mengambang di Bengawan Madiun, Ini Identitas Korban

Magetan (beritajatim.com) – Penemuan mayat perempuan yang mengapung di aliran Sungai Bengawan Madiun, wilayah Desa Kiringan, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Minggu (14/12/2025), menggegerkan warga sekitar. Kepolisian memastikan korban merupakan seorang lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.

Kapolsek Takeran AKP Agus Sumariyono mengungkapkan, hasil penelusuran awal menunjukkan korban bernama Sutinah (85), warga Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Identitas korban diketahui setelah petugas berkoordinasi dengan pihak keluarga.

“Berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat pikun. Korban meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dan sempat dicari selama satu hari, namun belum sempat dilaporkan secara resmi ke kepolisian,” jelas AKP Agus.

Menurutnya, korban diduga terjatuh ke sungai saat beraktivitas mencari rambanan atau pakan ternak, yang biasa dilakukan korban sehari-hari. Saat kejadian, kondisi Sungai Bengawan Madiun tidak dalam keadaan banjir dan arus air relatif tenang.

AKP Agus juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya unsur kekerasan. Namun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan prosedur standar dengan membawa jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah kami bawa ke RSUD Dolopo guna dilakukan visum. Dugaan sementara mengarah pada musibah,” tegasnya.

Sebelumnya, jasad korban pertama kali diketahui warga yang sedang berada di sekitar sungai. Awalnya, benda yang mengapung tersebut disangka bukan manusia, hingga akhirnya dipastikan sebagai jenazah perempuan dan segera dilaporkan ke perangkat desa serta aparat kepolisian.

Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan dari TNI-Polri, BPBD, serta warga setempat. Lokasi penemuan yang berada di tepi sungai dengan vegetasi bambu cukup lebat sempat menyulitkan proses pengangkatan jenazah.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian, khususnya terkait keselamatan warga lanjut usia. AKP Agus mengimbau keluarga agar meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga yang memiliki keterbatasan daya ingat, guna mencegah kejadian serupa terulang. [fiq/aje]

14/12/2025 17:30