Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Ubaya Gelar Konser Amal untuk Korban Bencana di Sumatra

    Ubaya Gelar Konser Amal untuk Korban Bencana di Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar konser amal “Symphony of Indonesia” untuk menghimpun dana bagi korban bencana di Sumatra.

    Seluruh hasil penjualan tiket didonasikan untuk bantuan kemanusiaan. Konser berlangsung di Ubaya Sports Center, Kampus Ubaya Tenggilis, Surabaya, Rabu (17/12/2025) malam.

    Konser ini menjadi inisiatif Ubaya yang kemudian melibatkan DPRD Jatim dan Disbudpar Jatim sebagai mitra pendukung. Penggalangan dana dilakukan melalui penjualan tiket donasi tanpa skema komersial.

    Sejumlah musisi nasional tampil dalam konser tersebut, di antaranya Sammy Simorangkir featuring Stradivari Orchestra, Rony Parulian, dan Idgitaf. Penampilan musik dimanfaatkan sebagai sarana pengumpulan dana publik.

    Rektor Ubaya, Benny Lianto mengatakan konser tersebut awalnya dirancang sebagai kegiatan seni. Setelah terjadi bencana di sejumlah wilayah Sumatra, konsep acara diarahkan menjadi konser amal kemanusiaan.

    “Seluruh tiket yang terjual kami donasikan melalui program SatuJiwa #UBAYAForIndonesia. Dana yang terkumpul mencapai Rp75.900.000 dan akan kami awasi penyalurannya agar tepat sasaran,” kata Benny.

    Ubaya menyediakan lima kategori tiket donasi dengan nominal Rp50.000 hingga Rp300.000. Seluruh dana disalurkan langsung kepada korban bencana di tiga provinsi terdampak.

    Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Jatim, Ali Afandi menambahkan, sektor ekonomi kreatif, musik tidak lepas dari kemanusiaan. “Itulah yang menjadi salah satu tujuan dari konser Symphony of Indonesia dilaksanakan,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Disbudpar Jatim, Dian Okta Yoshinta mengatakan konser ini menjadi momen mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial melalui pendekatan musik.

    “Misinya adalah menguatkan pesan bahwa musik Indonesia mampu menjadi medium persatuan, empati, dan perubahan positif. Harapannya, konser amal ini tidak hanya menjadi sebuah pertunjukan musik, namun ruang berbagi dan kepedulian yang nyata melalui seni,” ujarnya.

    Di hari yang sama, Ubaya juga memberangkatkan tim ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan meliputi barang kebutuhan, posko edukasi kesehatan, serta layanan dukungan psikososial. [ipl/ted]

  • Tekan Kenakalan Remaja, Ning Ita Wajibkan Program STAR di Seluruh Kelurahan Mojokerto

    Tekan Kenakalan Remaja, Ning Ita Wajibkan Program STAR di Seluruh Kelurahan Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus mendorong penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya menekan angka kenakalan remaja di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program STAR (Sekolah Orang Tua Anak Remaja) yang digelar di tiga kelurahan, yaitu Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Wates, dan Kedundung, Kecamatan Magersari.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa Program STAR lahir dari keprihatinan atas maraknya kasus kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan masyarakat. “Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak. Melihat maraknya kenakalan remaja, saya membuat satu program yaitu STAR, Sekolah Orang Tua Anak Remaja,” ungkapnya, Rabu (17/12/2025).

    Menurutnya, Program STAR harus dilakukan secara masif pada tahun 2026 di seluruh kelurahan se-Kota Mojokerto. Ia menjelaskan Program STAR sebelumnya telah dijalankan sebagai proyek percontohan dan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional beberapa bulan lalu. Setelah berjalan selama satu bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melakukan wawancara dan pengambilan testimoni.

    “Yakni dari para remaja dan orang tua yang menjadi peserta. Hasilnya sangat signifikan. Dalam empat kali pertemuan, komunikasi orang tua dan anak menjadi jauh lebih terbuka. Sebelumnya banyak yang tidak nyambung, anak tidak terbuka, dan orang tua kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa dan sudut pandang,” jelasnya.

    Namun setelah mengikuti Program STAR hingga prosesi wisuda, lanjut Ning Ita, terjadi perubahan nyata dalam hubungan keluarga peserta. Komunikasi antara orang tua dan anak menjadi lebih hangat, terbuka, dan saling memahami. Berangkat dari keberhasilan tersebut, pada tahun 2026 seluruh kelurahan di Kota Mojokerto akan diwajibkan melaksanakan Program STAR.

    “Ini dilakukan sebagai upaya sistematis menurunkan angka kenakalan remaja. Faktor utama kenakalan remaja adalah rendahnya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang rendah ini disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak remaja. Program STAR ini kami rancang untuk mengeliminasi angka kenakalan remaja dengan memperkuat ketahanan keluarga,” tegasnya.

    Melalui Program STAR, Pemkot Mojokerto memfasilitasi penguatan komunikasi dalam keluarga dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, seperti psikolog, dokter, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN). Ke depan, setelah Program STAR dilaksanakan secara masif di seluruh kelurahan, Pemkot Mojokerto berencana melakukan survei menyeluruh untuk mengukur dampak program tersebut.

    Survei akan difokuskan pada kontribusi Program STAR terhadap penurunan angka kenakalan remaja serta peningkatan ketahanan keluarga di Kota Mojokerto. [tin/kun]

  • Peringati Hari Ibu 2025, TP PKK Kota Mojokerto Dorong Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045

    Peringati Hari Ibu 2025, TP PKK Kota Mojokerto Dorong Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Mojokerto menggelar peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Pendapa Sabha Krida Tama, Rumah Rakyat.

    Kegiatan yang mengusung tema ‘Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045’ ini sebagai refleksi sekaligus penguatan komitmen terhadap peran strategis perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Ibu merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan, khususnya para ibu, yang memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama dalam keluarga sekaligus pilar pemberdayaan masyarakat.

    “Di tangan perempuan dan ibu-ibu hebat lahir generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu peringatan Hari Ibu harus dimaknai sebagai penguatan komitmen untuk terus memuliakan peran perempuan di segala bidang kehidupan,” ungkap Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Rabu (27/12/2025).

    Ning Ita juga menekankan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kualitas anak dan remaja, pemberdayaan UMKM perempuan, program kesehatan keluarga, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan. Menurutnya, berbagai inovasi yang diinisiasi PKK telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “PKK menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Terima kasih atas dukungan PKK dalam menyukseskan program nasional pengembangan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terima kasih kepada seluruh kader PKK dan kader posyandu yang telah aktif berkontribusi di lingkungan masing-masing,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Ning Ita juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk terus mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang telah disinergikan dengan seluruh OPD terkait. Ia yakin keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari peran perempuan dan keluarga yang kuat, sehat, dan mandiri.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Lina Desriana Arisandi menekankan pentingnya memuliakan ibu melalui dukungan yang nyata, termasuk perhatian terhadap kesehatan mental perempuan. Ia menyebut peran ibu kerap dijalani dengan tanggung jawab besar yang tidak selalu terlihat.

    “Banyak perempuan menjalani hari-harinya dengan mengurus anak, menjaga rumah, bekerja, hingga menahan lelah dan luka batin. Karena itu, kesehatan mental ibu sangat penting. Ibu yang sehat dan kuat akan melahirkan keluarga yang tenang dan generasi yang lebih baik,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa PKK hadir sebagai gerakan pemberdayaan keluarga yang bekerja dekat dengan masyarakat dan harus memberikan dampak nyata. Menurutnya, terwujudnya Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga yang sehat, rukun, dan produktif.

    “Indonesia Emas 2045 tidak dimulai dari slogan besar, tetapi dari rumah yang aman, anak yang terasuh dengan baik, ibu yang tidak berjalan sendirian, ayah yang hadir dan bertanggung jawab, serta keluarga yang sehat dan mandiri,” tambahnya.

    Melalui peringatan Hari Ibu 2025 ini, TP PKK bersama Pemkot Mojokerto berharap semakin tumbuh kesadaran bersama bahwa perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat sebagai fondasi utama terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memberikan apresiasi kepada tiga perempuan inspiratif yang telah mengabdikan diri dalam kegiatan TP PKK, yakni Nina Ulifah, Nor Afifah, dan Siti Fatimah. [tin/ted]

  • Gunung Lawu Sisi Magetan Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya, Begini Fungsinya

    Gunung Lawu Sisi Magetan Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya, Begini Fungsinya

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan kawasan Gunung Lawu melalui rencana penetapan Taman Hutan Raya (Tahura).

    Komitmen tersebut disampaikan Bupati Magetan saat mengikuti rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, yang digelar secara daring, Rabu (17/12).

    Rapat koordinasi ini membahas pengajuan perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Gunung Lawu menjadi kawasan konservasi Tahura.

    Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis Gunung Lawu yang selama ini berperan sebagai kawasan tangkapan air utama, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus benteng alami pengendali bencana lingkungan.

    Kawasan Gunung Lawu di wilayah Jawa Timur memiliki luasan sekitar 11.074 hektare yang mencakup Kabupaten Magetan dan Ngawi.

    Penetapan Tahura di kawasan ini dipandang penting agar pengelolaan Gunung Lawu lebih terpadu dan setara dengan kawasan Gunung Lawu di Jawa Tengah yang telah lebih dahulu berstatus kawasan konservasi.

    Bupati Magetan, Nanik Sumantri, menegaskan dukungan penuh Pemkab Magetan terhadap pembentukan Tahura Gunung Lawu.

    Ia menilai, keberadaan Tahura tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian hutan, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya air, stabilitas lingkungan, serta pengurangan risiko bencana seperti banjir dan longsor.

    “Penetapan Tahura akan menjadi fondasi penting bagi pelestarian Gunung Lawu sekaligus membuka peluang pengembangan ekowisata yang berbasis konservasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa usulan Tahura Gunung Lawu telah melalui proses administratif dan teknis sejak 2022.

    Pada 2025, tahapan tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Tim Terpadu sebagai bagian dari mekanisme penetapan kawasan konservasi.

    Ke depan, pengelolaan Tahura Gunung Lawu akan dilakukan secara terencana melalui pembagian blok pengelolaan, pelibatan masyarakat sekitar, serta dukungan pendanaan berkelanjutan.

    Skema ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pelestarian alam dan pemanfaatan kawasan secara terbatas dan bertanggung jawab.

    Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten diharapkan semakin solid, sehingga penetapan Tahura Gunung Lawu dapat segera terwujud sebagai kawasan konservasi yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Magetan. [fiq/ted]

  • Jenazah di Sidoarjo Harus Lompati Tembok Gegara Jalan Masih Sengketa

    Jenazah di Sidoarjo Harus Lompati Tembok Gegara Jalan Masih Sengketa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Peristiwa tak lazim sekaligus bikin geleng kepala terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo.

    Gara-gara akses jalan menuju makam masih bersengketa, rombongan pentakziah yang mengantar jenazah terpaksa mencari jalan alternatif ekstrem: keranda diangkat melewati tembok.

    Momen tersebut sontak viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok Info Lantas Sidoarjo (ILS) pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam video yang beredar, terlihat jenazah tidak diizinkan melintas di jalur yang diklaim masih bermasalah, sehingga prosesi pemakaman harus dilakukan dengan cara tak biasa.

    Penolakan iring-iringan jenazah itu terjadi di TPU Desa Grogol, yang berdampingan langsung dengan TPU Perumahan Taman Surya Kencana (TSK). Diduga, sekelompok warga melarang jalan tersebut digunakan sebagai akses menuju makam.

    Salah seorang warga setempat, Maulana, menjelaskan bahwa persoalan ini berakar dari konflik internal terkait status akses jalan menuju pemakaman umum.

    “Permasalahan ini melibatkan dua pihak, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga yang tinggal di sekitar makam umum. Konflik sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu, bahkan lebih dari setahun,” ujarnya.

    Ia menuturkan, sebelumnya aktivitas pemakaman di lokasi tersebut berjalan normal tanpa kendala apa pun.

    “Dulu aman-aman saja. Warga perumahan maupun warga desa yang meninggal selalu dimakamkan di situ. Tapi belakangan muncul konflik hingga akses jalan ditutup saat pemakaman,” ungkap Maulana.

    Lebih lanjut, jenazah yang ditolak melintas diketahui merupakan warga pendatang yang telah lama menetap di Desa Grogol dan secara administratif telah ber-KTP setempat.

    “Almarhum tercatat sebagai warga Desa Grogol dan juga anggota paguyuban desa. Meski bukan asli sini, secara administrasi sudah sah,” tegasnya.

    Sementara itu, Rangga, warga lainnya, menyebut bahwa sejak awal TPU di kawasan Perumahan Taman Surya Kencana telah menyatu dengan makam umum desa dan bahkan memiliki plakat penanda resmi.

    “Karena akses ditutup, akhirnya jenazah dimakamkan di TPU Praloyo, Jalan Raya Lingkar Timur, Sidoarjo,” jelasnya.

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Grogol maupun Kecamatan Tulangan terkait penyelesaian konflik akses jalan menuju makam tersebut.

    Publik pun mempertanyakan, apakah persoalan ini akan dibiarkan berlarut dan bagaimana nasib prosesi pemakaman warga ke depan jika kejadian serupa terulang. (isa/ted)

  • Gubernur Berperan dalam Penetapan Upah Minimum 2026

    Gubernur Berperan dalam Penetapan Upah Minimum 2026

    Jakarta (beritajatim.com)– Gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

    Sebab, selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK.

    “Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten [atau kota], tapi ‘dapat’,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Tito mengingatkan, penetapan upah minimum harus mengedepankan prinsip keseimbangan, yakni melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dinilai menjadi kunci agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak.

    Dia juga menekankan agar proses penetapan tersebut berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah. Adapun seluruh penetapan upah minimum tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat pada 24 Desember 2025. Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi.

    “Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” katanya.

    Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.

    “Nilai alfa [itu] ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi nilai alfa nanti yang 0,5 sampai 0,9,” katanya.

    Mendagri juga meminta perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Langkah tersebut penting guna memastikan proses penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Mendagri pun menegaskan, Kemendagri akan melakukan pemantauan terhadap progres penetapan upah minimum di seluruh provinsi. “Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum,” tandasnya. (hen/ted)

  • Komitmen Pemprov Jatim di Sektor EBT Diganjar Penghargaan Bertubi-tubi

    Komitmen Pemprov Jatim di Sektor EBT Diganjar Penghargaan Bertubi-tubi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan komitmennya untuk mensosialisasikan dan mendukung penggunaan green energy. ESDM Jatim mendukung penuh zero nett emission 2060.

    Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono diwakili Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Rendy Herdijanto mengungkap Jatim meraih berbagai penghargaan sejak 2023 lalu.

    “Pemprov Jatim meraih penghargaan bergengsi di sektor energi sepanjang tahun 2023, 2024, dan 2025. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemprov Jatim dalam memperkuat kebijakan energi daerah, mendorong konservasi dan efisiensi energi, serta mengakselerasi pemanfaatan EBT secara terukur dan berkelanjutan,” kata Rendy di Surabaya, Rabu (17/12/2025).

    Menurut Rendy, ESDM Jatim menerapkan regulasi energi daerah yang progresif dan konsisten. Jawa Timur menunjukkan kepemimpinan nasional dalam penataan regulasi energi daerah dengan meraih Juara I kategori Daerah yang Melakukan Implementasi Kebijakan dan Regulasi Turunan PERDA RUED Provinsi selama dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024).

    Penghargaan ini diberikan atas kecepatan dan konsistensi Pemprov Jatim dalam menerbitkan 7 Peraturan Daerah terkait kebijakan energi, serta keberhasilannya menjadi satu-satunya provinsi yang telah melakukan revisi review RUED, sebagaimana tertuang dalam Perda RUED Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019.

    Inisiatif Konservasi Energi
    Dalam upaya konservasi energi, lanjut Rendy, Pemprov Jatim juga meraih Juara I kategori Pemerintah Daerah yang Paling Aktif dalam Melakukan Inisiatif Manajemen/Konservasi Energi (2023).

    Komitmen tersebut diperkuat dengan capaian sebagai Pemenang Juara 1 dalam 5 kategori Penghargaan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024 serta Juara 1 Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) Kementerian ESDM Tahun 2024 Kategori Gedung Baru.

    Pemprov Jatim juga secara masif mendorong pemasangan PLTS Atap pada gedung instansi pemerintah dan swasta, pondok pesantren, sekolah, UMKM, rumah sakit, lembaga, hingga sektor pertanian sebagai bagian dari strategi efisiensi energi lintas sektor.

    “Sepanjang 2019-2024 telah terbangun 1.081 unit PLTS dengan kapasitas total baik PLTS Atap dan PLTS Solar Home System (PLTS SHS). PLTS SHS sebanyak 1.011 unit PLTS tekah tersebar di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Pacitan, Pasuruan dan Lumajang,” bebernya.

    “Pemasangan PLTS SHS ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan energi berkeadilan dan ketahanan energi. Selain itu juga Pembangunan PLTS Atap sebanyak 70 unit dengan total kapasitas 725 kWp di antaranya telah terpasang di beberapa pondok pesantren yang tersebar di Jawa Timur sebanyak 45 unit dengan total kapasitas 305 kWp, di sekolah sebanyak 2 unit dengan total kapasitas 10 kWp, UMKM sebanyak 9 unit dengan total kapasitas 9 kWp, instansi pemerintahsebanyak 9 unit dengan total kapasitas 295 kWp, dan organisasi keagamaan sebanyak 5 unit dengan total kapasitas 106 kWp,” tambahnya.

    Pemprov Jatim, lanjut Rendy juga berhasil meraih Juara I kategori Daerah yang Berhasil Mengoptimalkan dan Memanfaatkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan (2024) serta Juara II kategori Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi; dan Berhasil Mengoptimalkan serta Berhasil dalam Melakukan Pemanfaatan Potensi Energi Baru dan Terbarukan (2023).

    Penghargaan ini ditopang oleh optimalisasi potensi EBT Jawa Timur yang mencapai 1.788,19 MW di tahun 2024 dengan total potensi EBT sebesar 188.410 MW, serta peningkatan signifikan penggunaan kendaraan listrik sebanyak 35.238 unit yang didukung oleh ketersediaan 232 SPKLU di berbagai wilayah.

    Di bidang inovasi, Pemprov Jatim meraih Juara I Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan (2024) dan Juara II Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan dan Aktif dalam Mengkampanyekan Energi Bersih.

    “Inovasi yang dinilai meliputi pengembangan Instalasi Gas Rawa sebagai substitusi LPG, pemanfaatan Refused Derived Fuel (RDF) untuk cofiring, Pembangunan PLTS atap di Pelabuhan ikan (Cold Storage) serta Pompa Air Tenaga Surya (PATS) sebagai langkah transisi energi dalam mendukung ketahanan pangan dan energi,” ungkapnya.

    “Pengelolaan data energi yang terintegrasi
    Pemprov Jatim juga meraih Juara I kategori Daerah yang Paling Baik dalam Pengelolaan Data Energi (2024), meningkat dari Juara III pada 2023. Capaian ini didukung oleh keberadaan database energi daerah yang terintegrasi dan terus diperbarui, sehingga menjadi rujukan utama dalam penyediaan data, perhitungan bauran energi Jawa Timur sebagai dasar perumusan roadmap kebijakan pengelolaan energi daerah di Jawa Timur,” lanjutnya.

    Pada kategori Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi, Pemprov Jatim, katq Rendy meraih Juara II pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Jawa Timur dalam mengintegrasikan kebijakan transisi energi ke dalam perencanaan daerah, memperluas pemanfaatan EBT, mendorong efisiensi energi di sektor publik dan swasta, serta membangun ekosistem pendukung melalui regulasi, infrastruktur, inovasi, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

    Ke depan, kata Rendy, Pemprov Jatim menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan merupakan titik akhir. Pada tahun 2025 dan seterusnya, upaya penguatan transisi energi akan terus dilanjutkan melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penguatan kebijakan dan pengelolaan data energi, perluasan konservasi dan efisiensi energi lintas sektor, serta pengembangan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tahun 2025 Pemprov Jatim telah menyalurkan 17 unit PLTS Atap dengan total kapasitas 128 kWp, yang terpasang di 8 sekolah berkapasitas total 110 kWp, 8 pondok pesantren berkapasitas total 8 kWp, dan 1 instansi pemerintah berkapasitas 10 kWp, serta 1 unit Pompa Air Tenaga Surya berkapasitas 2.200 watt, sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi menuju Net Zero Emission 2060,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Plt Kalaksa BPBD Magetan Berangkatkan Relawan Gabungan ke Lokasi Bencana di Sumatera

    Plt Kalaksa BPBD Magetan Berangkatkan Relawan Gabungan ke Lokasi Bencana di Sumatera

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan komitmen nyata dalam aksi kemanusiaan dengan memberangkatkan tim relawan gabungan menuju wilayah terdampak bencana alam di Pulau Sumatera. Pelepasan relawan berlangsung di Kecamatan Kawedanan, Rabu (17/12/2025).

    Keberangkatan tim dilepas langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Magetan, Cahaya Wijaya, yang hadir mewakili Bupati Magetan.

    Selain mengemban tugas di BPBD, Cahaya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

    Tim relawan yang diberangkatkan berjumlah delapan orang, terdiri atas enam personel dari komunitas Relawan 24-Jam serta dua personel pendamping dari BPBD Magetan.

    Mereka dijadwalkan menjalankan misi kemanusiaan selama delapan hingga sepuluh hari, dengan fokus pada pendistribusian bantuan logistik serta dukungan langsung bagi warga terdampak bencana.

    Dalam sambutannya, Cahaya Wijaya menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan inisiatif para relawan yang turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan lintas daerah tersebut. Ia menilai tingginya solidaritas masyarakat Magetan menjadi modal penting dalam merespons bencana nasional.

    “Di Magetan terdapat banyak organisasi, komunitas, maupun instansi yang menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Sumatera. Hal itu terlihat dari berbagai gerakan donasi dan aksi kemanusiaan yang telah dilakukan,” kata Cahaya.

    Ia juga menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap peran Relawan 24-Jam dalam membantu korban bencana. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan relawan menjadi kunci agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat dan efektif.

    “Pemkab Magetan mengapresiasi langkah Relawan 24-Jam yang secara konsisten hadir dalam setiap misi kemanusiaan. Pemerintah melalui BPBD ikut mendampingi agar seluruh kegiatan berjalan lancar dan aman di lapangan,” ujarnya.

    Sebagai catatan, kontribusi Pemkab Magetan dalam penanganan bencana di Sumatera tidak hanya terbatas pada pengiriman personel. Sebelumnya, bantuan logistik juga telah disalurkan melalui BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari upaya penanganan terpadu. [fiq/ted]

  • Dari Aspirasi ke Kepastian, Relokasi Warga Kebon Duren Madiun Kian Dekat

    Dari Aspirasi ke Kepastian, Relokasi Warga Kebon Duren Madiun Kian Dekat

    Madiun (beritajatim.com) – Harapan warga Dusun Kebon Duren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun akhirnya mendapat angin segar.

    Rencana Pemerintah Kabupaten Madiun untuk merealisasikan relokasi warga kawasan rawan bencana pada 2026 disambut positif oleh warga yang selama bertahun-tahun hidup dalam ancaman banjir tahunan.

    Puluhan rumah di Kebon Duren diketahui berdiri tepat di bantaran sungai dan hampir setiap musim hujan terdampak luapan air. Kondisi tersebut membuat relokasi permanen menjadi aspirasi utama warga demi mendapatkan hunian yang lebih aman dan layak.

    Ketua RT 33 Kebon Duren, Sutoyo, mengatakan kepastian rencana relokasi dari pemerintah daerah menjadi kabar yang menenangkan bagi warga. Menurutnya, permintaan relokasi telah lama disampaikan dan kini mendapat respon nyata dari pemerintah.

    “Keinginan warga dari dulu memang relokasi. Jadi ketika pemerintah menyampaikan akan direalisasikan, tentu ini menjadi harapan besar bagi warga,” ujar Sutoyo, Rabu (17/12/2025).

    Ia menjelaskan, sebanyak 52 kepala keluarga (KK) dari empat RT yaitu RT 32, RT 33, RT 34, dan RT 35, telah masuk dalam pendataan relokasi. Seluruhnya merupakan warga yang rumahnya berada di bibir sungai dan masuk kategori rawan banjir.

    Meski demikian, Sutoyo menyebut warga masih menunggu sosialisasi lanjutan terkait teknis pelaksanaan, khususnya mengenai kepastian lokasi relokasi. Warga berharap lokasi yang dipilih benar-benar aman dan tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari.

    “Kami berharap nanti ada sosialisasi resmi. Yang penting tempatnya aman, aksesnya baik, dan bisa jadi solusi jangka panjang,” katanya.

    Terkait lokasi, warga mengusulkan lahan Petak 132A di sisi selatan sungai sebagai opsi utama karena dinilai lebih aman dari banjir serta memiliki akses jalan yang memadai. Selain itu, terdapat alternatif lain di area depan masjid yang juga tidak terdampak banjir dan masih berada di lingkungan permukiman warga.

    Sementara itu, ketika ada wacana relokasi di sisi utara sungai yang sempat ditawarkan pemerintah belum sepenuhnya disetujui warga. Kekhawatiran muncul jika akses jembatan penghubung putus saat banjir, sehingga ditakutkan aktivitas warga berpotensi terganggu bahkan bisa terisolir, karena itu jembatan satu-satunya.

    Menurut Sutoyo, banjir di Kebon Duren dapat terjadi hingga empat sampai lima kali dalam setahun. Kondisi tersebut membuat warga selalu berada dalam situasi waswas, terutama saat intensitas hujan meningkat.

    “Masuk musim hujan, warga pasti khawatir. Jadi kabar relokasi ini benar-benar jadi harapan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan relokasi warga di kawasan rawan bencana akan mulai dijalankan pada 2026. Selain Kebon Duren yang rutin terdampak banjir, Desa Mendak yang mengalami kerusakan tanah juga masuk dalam prioritas penanganan.

    Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa proses penanganan telah berjalan dan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan relokasi secara bertahap.

    “Untuk lokasi di Kebon Duren, insyaallah sudah dalam proses. Mudah-mudahan 2026 bisa kita realisasikan. Total ada 52 kepala keluarga yang sudah masuk pendataan, termasuk 12 rumah di Kecamatan Dagangan,” ujar Hari Wuryanto.

    Dengan adanya kepastian tersebut, warga Kebon Duren berharap proses relokasi dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Warga pun menyatakan siap mendukung seluruh tahapan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

    “Kalau benar direalisasikan, warga siap mengikuti dan mendukung. Ini memang sudah lama dinantikan,” pungkas Sutoyo. (rbr/ted)

  • Bentengi Kampung dari Narkoba, Wali Kota Mojokerto Perkuat Peran Satlinmas

    Bentengi Kampung dari Narkoba, Wali Kota Mojokerto Perkuat Peran Satlinmas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto, jajaran TNI-Polri, serta masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, melalui penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan komitmen tersebut saat memberikan amanat dalam apel Satlinmas Kelurahan Meri yang digelar di Poskamling Lingkungan GPM RT 3 RW 4, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan. Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto memiliki visi.

    “Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai visi untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang maju, berdaya saing, berkarakter, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini,” ungkapnya, Rabu (17/12/2025).

    Satlinmas merupakan garda pendukung keamanan lingkungan. Pencegahan narkoba, lanjutnya, harus dimulai dari lingkungan terkecil agar generasi muda Kota Mojokerto terlindungi. Ning Ita menegaskan bahwa generasi muda menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan narkoba, mengingat peran mereka sebagai penerus pembangunan daerah dan bangsa.

    “Generasi muda tidak boleh terjerumus narkoba. Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan, masa depan, hingga konsekuensi hukum. Kita wajib melindungi mereka. Kepada anggota Satlinmas Kelurahan Meri, agar bisa mengenali potensi kerawanan di wilayahnya, khususnya terkait banyaknya rumah kos yang dihuni masyarakat dari luar daerah,” katanya.

    Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi celah masuknya peredaran narkoba jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sehingga hal tersebut harus diwaspadai bersama karena dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban wilayah. Ning Ita turut menyampaikan apresiasi atas prestasi Kelurahan Meri.

    “Kelurahan Meri telah berhasil meraih peringkat lima besar dalam ajang Siskamling Terpadu tingkat Jawa Timur Tahun 2025. Saya bangga Kelurahan Meri berhasil mengharumkan nama Kota Mojokerto. Ini bukti komitmen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya,” ujarnya.

    Menutup amanatnya, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi narkoba demi masa depan generasi penerus.

    “Perang melawan narkoba memang tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan keyakinan, kita bisa menang. Mari jaga generasi muda agar tumbuh sehat, kuat, dan bebas dari narkoba,” pungkasnya. [tin/kun]