Author: Beritajatim.com

  • Kecelakaan Maut di Tol Jombang-Mojokerto: Pikap Tabrak Truk Gandeng, Satu Penumpang Tewas

    Kecelakaan Maut di Tol Jombang-Mojokerto: Pikap Tabrak Truk Gandeng, Satu Penumpang Tewas

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan maut terjadi di KM 697 jalur B ruas tol Jombang – Mojokerto (Jomo), tepatnya di kawasan Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 04.30 WIB.

    Sebuah mobil pikap bernopol H 8664 RM menabrak truk gandeng bernopol S 8575 WL yang melaju di depannya. Insiden ini menewaskan satu penumpang pikap, sementara pengemudi pikap dan satu penumpang lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut penjelasan dari AKP Sudirman, Kanit PJR Jatim III Warugunung Ditlantas Polda Jatim, kecelakaan bermula ketika pikap yang dikemudikan oleh Dany Bramatya, warga Dusun Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, melaju dari arah Surabaya menuju Nganjuk.

    Di dalam kendaraan tersebut terdapat dua penumpang, yakni Jaka Fatah (26) dari Dusun Bringkil, Desa Grojogan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, serta Edy Suwigno, warga Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro.

    Kecelakaan terjadi saat pikap tersebut mendekati KM 697, pengemudi diduga mengantuk dan kehilangan kendali. Pikap menabrak bagian samping kanan bak truk gandeng yang dikemudikan oleh Gunari, warga Jalan Tidore, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

    Setelah menabrak truk, pikap oleng ke kanan dan menghantam guardrail pembatas jalan. “Akibatnya, pikap ringsek parah pada bagian depannya. Sedangkan satu penumpang pikap tewas akibat benturan,” ujar AKP Sudirman.

    Adapun kondisi sopir pikap, Dany Bramatya, dilaporkan mengalami luka robek pada jari tangan dan luka robek di kening. Satu penumpang lainnya, Edy Suwigno, mengalami luka berat. Sementara itu, pengemudi truk gandeng selamat dalam kejadian ini. Diperkirakan kerugian material akibat kecelakaan ini sekitar Rp30 juta.

    “Kewaspadaan dalam berkendara sangat penting, terutama saat melakukan perjalanan jauh, yang bisa berisiko tinggi bagi pengemudi yang mengantuk,” pungkas Sudirman mengimbau. [suf]

  • Rapat Perdana Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti JGU: Minim Data dan Paparan Normatif!

    Rapat Perdana Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti JGU: Minim Data dan Paparan Normatif!

    Surabaya (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Kali ini, sorotan diarahkan kepada PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tiga anak perusahaannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025).

    Rapat dipimpin Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr. Agung Mulyono didampingi Wakil Ketua Pansus Nasih Aschal. Hadir membuka rapat Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta sejumlah anggota Pansus BUMD.

    Sejumlah anggota Pansus tampak mengikuti jalannya rapat, di antaranya Sri Untari Bisowarno, Abdul Qodir, Erick Komala, M. Jairi Irawan, Hadi Setiawan, Fuad Bernardi, Pranaya Yudha Mahardika, Abdul Halim, Iwan Zunaih dan Yordan Batara Goa.

    Dalam forum tersebut, dr. Agung Mulyono menyampaikan kritik cukup tajam. Ia menilai paparan yang disampaikan manajemen JGU belum ditopang data yang lengkap dan terukur, sehingga Pansus belum bisa melakukan pendalaman secara substansial.

    “Ini rapat perdana, memang kami masih banyak mendengarkan. Tapi harus saya sampaikan, data yang disampaikan JGU belum lengkap. Tenaga ahli kami sudah mengecek sejak tadi malam. Tanpa data yang utuh, kami tidak bisa bicara lebih jauh soal revenue, profit, maupun potret keuangan BUMD,” tegas dokter Agung.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menyebut, paparan yang disampaikan masih bersifat normatif dan cenderung janji ke depan. Karena itu, Pansus memberi tenggat waktu dua hari agar seluruh laporan kinerja dan keuangan dilengkapi.

    “Yang kami minta sederhana, laporan itu potret nyata dari masing-masing perusahaan. Bicaranya harus by data, supaya terukur. Kalau hanya normatif, nanti begini, nanti begitu, itu tidak cukup untuk bahan rekomendasi Pansus,” ujarnya.

    Dokter Agung juga menyoroti sejumlah persoalan strategis, salah satunya soal anak usaha JGU yang bergerak di pengelolaan limbah B3. Ia mempertanyakan mengapa rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur justru banyak memilih pihak swasta.

    “Pertanyaannya sederhana, why? Kenapa rumah sakit yang notabene satu ekosistem dengan Pemprov tidak memilih BUMD? Apakah kualitasnya, harganya, atau pelayanannya? Ini justru harus jadi bahan koreksi internal, dan itu semua harus dijawab dengan data objektif, termasuk dari sisi pengguna eksternal,” katanya.

    Karena Direktur Utama JGU disebut sedang sakit dan paparan belum maksimal, Pansus sepakat menunda pendalaman rapat ke agenda berikutnya. Meski demikian, Agung menegaskan Pansus BUMD dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperbaiki kinerja BUMD secara menyeluruh.

    “Pansus BUMD ini belum pernah ada sebelumnya. Tujuan kami jelas, memperbaiki performa BUMD Jawa Timur. Kalau kinerjanya bagus, revenue naik, ujungnya PAD Jawa Timur juga naik. Ini masih awal, jadi santai saja, tapi datanya harus lengkap,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Nasih Aschal menegaskan bahwa rapat kali ini belum bisa ditarik kesimpulan karena minimnya data yang disampaikan.

    “Secara kesimpulan memang belum bisa hari ini, karena datanya belum menyeluruh. Tapi sudah ada beberapa catatan penting yang nanti akan kami dalami dalam pembahasan berikutnya,” ujar Nasih. (tok/ted)

  • Bupati Mojokerto Monev Pembangunan RTLH di Jatirejo, Serahkan Kursi Roda untuk Warga Disabilitas

    Bupati Mojokerto Monev Pembangunan RTLH di Jatirejo, Serahkan Kursi Roda untuk Warga Disabilitas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo.

    Bupati juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga penyandang disabilitas di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo.

    Kegiatan monev ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan RTLH kategori Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dengan nilai anggaran sebesar Rp50 juta.

    Rumah yang dibangun merupakan milik Ibu Riyati, warga Desa Padangasri. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tingkat desa.

    Selain fokus pada pembangunan fisik, perhatian Bupati Mojokerto juga tertuju pada warga penyandang disabilitas.

    Dalam kegiatan tersebut, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyerahkan bantuan kursi roda tipe Zippie kepada salah satu warga Desa Gading. Bantuan ini diberikan setelah adanya laporan masyarakat melalui media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melalui proses verifikasi lapangan.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

    “Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh Kepala Dinas Sosial bersama Bu Nur dan Bu Sri. Bu Nur sering memberikan komentar di media sosial saya terkait adanya penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

    Setelah ditelusuri Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Mojokerto diverifikasi dan dilakukan kunjungan, lanjutnya, ternyata memang benar ada adik disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinsos Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan kursi roda Zippie kepada penyandang disabilitas di Desa Gading.

    “Kami, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus membuka ruang partisipasi publik, termasuk melalui media sosial, sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat. Ke depan, kami berharap dapat terus memverifikasi bantuan-bantuan agar tepat sasaran. Kami ucapkan terima kasih atas masukan dan komentar di media sosial, sehingga kami bisa melakukan verifikasi langsung dan mengunjungi kondisi masyarakat secara nyata,” tambahnya.

    Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Mojokerto dalam memastikan program pembangunan dan bantuan sosial berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan daerah. [tin/ted]

  • Taman Tempurejo Kediri Raih Predikat RBRA dari KemenPPPA, Mbak Wali: Hasil Kolaborasi Bersama

    Taman Tempurejo Kediri Raih Predikat RBRA dari KemenPPPA, Mbak Wali: Hasil Kolaborasi Bersama

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri mengikuti penyampaian hasil audit Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Tempurejo yang diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025).

    Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Taman Tempurejo resmi meraih predikat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dengan nilai 574. Dengan capaian tersebut, Taman Tempurejo dapat diusulkan untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberian anugerah RBRA tanpa perbaikan.

    Tim auditor Kementerian PPPA RI juga menemukan sejumlah temuan positif. Di antaranya, adanya komitmen yang sangat tinggi dari Pemerintah Kota Kediri serta perhatian khusus dalam penerapan standar Ruang Bermain Anak (RBA) Taman Tempurejo menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Selain itu, terdapat pula beberapa temuan positif lainnya yang menunjukkan keseriusan Pemkot Kediri dalam mewujudkan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak.

    Meski demikian, tim auditor juga menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan. Di antaranya penambahan jalur pemandu disabilitas sesuai standar internasional pada jalur pedestrian, baik di luar maupun di dalam kawasan Taman Tempurejo. Selain itu, direkomendasikan pula penambahan pagar setinggi kurang lebih 60 sentimeter di sekeliling pulau-pulau vegetasi pada taman lalu lintas, serta beberapa aspek lain yang masih perlu disempurnakan secara bertahap.

    Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas hasil audit yang diraih. “Alhamdulillah, nilai yang kita peroleh adalah 574. Hasil audit ini lebih dari sekadar catatan penilaian, tetapi menjadi ruang refleksi bersama,” ujarnya.

    Mbak Wali juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara kolaboratif dalam proses pemenuhan standar RBRA. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hasil kerja satu OPD semata, melainkan sinergi lintas sektor. “Yang terlibat bukan hanya DP3AP2KB, tetapi juga beberapa OPD lainnya. Saya mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai kota ramah anak,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota termuda ini menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan oleh tim auditor akan menjadi penguat arah kebijakan Pemerintah Kota Kediri ke depan. Hasil audit tersebut akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bersama. “Yang sudah baik akan kami jaga dan tingkatkan, sementara yang masih perlu diperbaiki akan kami tindak lanjuti secara bertahap dan terencana,” tegasnya.

    Pembelajaran dari hasil audit RBRA Taman Tempurejo ini tidak akan berhenti pada satu lokasi saja. Menurut Mbak Wali, hasil audit ini akan menjadi referensi penting dalam pengembangan ruang bermain anak serta taman-taman lainnya di Kota Kediri. Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk membangun ekosistem kota ramah anak yang lebih luas dan berkelanjutan.

    Di akhir sambutannya, Wali Kota Kediri berharap hasil audit ini tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi pemantik komitmen bersama seluruh OPD untuk terus berbenah dan berinovasi demi kepentingan terbaik anak-anak di Kota Kediri.

    Pada kegiatan tersebut, hadir pula Lead Auditor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dermawati, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Muhammad Fajri Mubasyyir, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho, perwakilan DLHKP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Wali Kota Kediri dan Forkopimda Dialog Bersama Perguruan Silat, Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan

    Wali Kota Kediri dan Forkopimda Dialog Bersama Perguruan Silat, Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Forkopimda berdialog bersama perwakilan perguruan silat se-Kota Kediri. Dialog berjalan begitu hangat di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025). Dialog ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan sinergi dalam menjaga kerukunan di Kota Kediri.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menjelaskan di Kota Kediri terdapat 14 perguruan silat. Pencak silat telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda. Dimana pencak silat mencerminkan identitas, nilai, serta kearifan lokal Bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut tentunya bukan hanya sebuah kehormatan melainkan juga amanah dan tanggung jawab. Terlebih untuk menjaga dan melestarikan pencak silat agar hidup dan berkembang di masyarakat.

    “Pencak silat itu sendiri tentu tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga menanamkan nilai luhur. Seperti, budi pekerti, pengendalian diri, sportivitas, persaudaraan serta penghormatan terhadap sesama dan alam,” jelasnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan IPSI memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan, pelestarian, serta pengembangan dari pencak silat. IPSI tidak hanya bertanggung jawab terhadap prestasi olahraga, tetapi juga pelestarian nilai budaya dan jati diri bangsa. IPSI juga memiliki peran penting sekali dimana sebagai wadah pembinaan generasi muda. Agar ke depan anak-anak bisa jadi atlet berprestasi, dan menghindari kekerasan. Harapannya IPSI juga menanamkan nilai-nilai pancasila di dalam pencak silat. Setiap gerakan pencak silat ini mengandung nilai pancasila.

    “Harapannya pencak silat ini bisa mempersatukan generasi muda untuk mejadi generasi yang berdaya saing. Sehingga terwujud Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

    Menutup dialog, Mbak Wali menyampaikan pesan khusus kepada seluruh perguruan silat dan para pendekar di Kota Kediri. Ia mengajak para pendekar untuk menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kedamaian.

    “Saya pernah membaca quote yakni, pendekar yang kuat bukan yang kuat fisiknya tetapi yang paling kuat menjaga persatuan dan kehormatan bangsa. Makna dari quote ini begitu mendalam. Mari kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, Ketua KONI Eko Agus Koko, Ketua IPSI Kota Kediri dan seluruh perguruan pencak silat, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Hasil Tes Urine Negatif, Kajati Jatim Pastikan Jaksa APYK dari Kejari Sidoarjo Bebas Narkoba

    Hasil Tes Urine Negatif, Kajati Jatim Pastikan Jaksa APYK dari Kejari Sidoarjo Bebas Narkoba

    Surabaya (beritajatim.com) — Hasil tes urine memastikan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo yaitu APYK dinyatakan negatif narkoba.

    Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, usai menindaklanjuti informasi dugaan penyalahgunaan narkotika yang sempat beredar.

    Kajati Jatim menegaskan, pemeriksaan dilakukan secara serius dan profesional, termasuk dengan tes urine di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya.

    “Jaksa APYK telah menjalani pemeriksaan tes urine di RSJ Menur. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Nomor 400.7/2389/2/102.8/2025 tanggal 17 Desember 2025, hasilnya menyatakan yang bersangkutan bebas narkoba atau negatif,” ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

    Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Lila Nurmayanti, Sp.Kj. Kajati menambahkan, langkah klarifikasi juga dilakukan dengan meminta penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo guna memastikan informasi yang berkembang tidak menyesatkan publik.

    Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa APYK merupakan jaksa yang bertugas di Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan hanya menangani perkara tindak pidana korupsi.

    “Yang bersangkutan tidak pernah menangani perkara tindak pidana umum, apalagi perkara narkotika. Dengan demikian, rumor yang menyebut adanya penyalahgunaan narkotika dari barang bukti perkara yang ditangani kami nyatakan tidak benar,” tegasnya.

    Terkait pengelolaan barang bukti, Kajati memastikan seluruh proses di lingkungan Kejaksaan dilakukan dengan pengawasan ketat dan sesuai prosedur. Ia menyebutkan, barang bukti narkotika umumnya langsung dimusnahkan setelah pelimpahan tahap II, sehingga tidak ada celah penyalahgunaan.

    Agus juga menepis kabar yang menyebut APYK mangkir kerja selama lebih dari 40 hari. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut disertai surat izin resmi karena alasan kesehatan.

    “Tidak benar jika disebut mangkir tanpa keterangan. Ada izin kedinasan yang sah karena kondisi sakit,” jelasnya.

    Selain itu, Kajati mengungkapkan bahwa APYK dikenal sebagai jaksa yang berkinerja baik dan produktif. Bahkan, ia menjadi salah satu jaksa yang berkontribusi membawa Kejari Sidoarjo meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat pertama nasional kategori Kejaksaan Negeri Tipe A dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

    “Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkomitmen menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkas Agus. [uci/ted]

  • PJT I Malang Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Bencana Sumatera

    PJT I Malang Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Bencana Sumatera

    Malang(beritajatim.com) – Nasib para pengungsi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat membuat sejumlah pihak tergerak.

    Salah satunya Perum Jasa Tirta (PJT) I yang menyalurkan sejumlah bantuan untuk keperluan darurat para pengungsi dan warga terdampak.

    PJT I menyalurkan sebanyak 350 kilogram beras, 37 dus air mineral, 22 bal popok bayi, dan 56 dus mi instan. Termasuk susu bayi, minyak goreng, makanan siap saji, serta perlengkapan kebersihan dan obat-obatan juga didistribusikan melalui posko-posko resmi dan titik-titik yang dapat dijangkau tim lapangan.

    Bantuan diberikan karena bencana alam ini mengakibatkan hampir jutaan warga mengungsi dikarenakan rusaknya tempat tinggal serta akses transportasi ini memerlukan respon cepat tanggap dari berbagai pihak.

    Sebagai perusahaan pengelola sumber daya air di Wilayah Sungai Toba-Asahan PJT I merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat. Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

    Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PJT I menyalurkan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Toba-Asahan.

    Di Sumatera Utara, bantuan diserahkan melalui Pos Pantau BPBD Medan 2, Pos Terpadu Kontinjensi Penanggulangan Bencana Alam Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang diterima langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, serta Posko BPBD Desa Panggugunan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

    “Proses distribusi sempat terpengaruh kondisi cuaca dan akses jalan yang rusak. Namun tim tetap bergerak untuk memastikan bantuan tetap tiba di posko bencana,” kata Direktur Utama PJT I, Fahmi Hidayat, Rabu (17/12/2025).

    Di bawah komando BPBD setempat, sebanyak 12 relawan PJT I turut diturunkan untuk bertugas di posko Tapanuli Utara guna pendistribusian bantuan ke lokasi bencana. Bantuan personel juga diberikan untuk pengoperasian dapur umum hingga pengawalan evakuasi dengan didukung oleh satu unit kendaraan operasional dobel kabin selama sembilan hari terhitung sejak 30 November hingga 8 Desember 2025.

    Distribusi bantuan dilakukan dari Posko BPBD Tapanuli Utara dan Posko BNPB Siborongborong ke wilayah terdampak. Mulai wilayah Desa Manalu Purba, Purba Dolok, Pagaran Lambung, Sibalanga, dan Hutajulu.

    “Bantuan disalurkan melalui sinergi PJT I dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat setempat. Gerak cepat ini selaras dengan arahan Kepala BP BUMN, Bapak Dony Oskaria dan CEO Danantara Indonesia bahwa BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu, dalam keadaan berduka, kami hadir bersama rakyat tanpa melihat untung rugi dan biaya. Fokus kami adalah memastikan masyarakat terdampak tidak merasa sendirian,” ujar Fahmi.

    Fahmi memastikan dukungan PJT I tidak berhenti pada tahap ini. Mereka sedang menyiapkan gelombang bantuan lanjutan melalui penguatan program TJSL dan donasi dari internal perusahaan.

    “Bantuan tambahan ini akan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang layak. Kami berdoa agar seluruh warga diberi kekuatan dan keselamatan. PJT I akan terus berupaya memperkuat dukungan hingga situasi kembali stabil,” kata Fahmi. (luc/ted)

  • Ubaya Gelar Konser Amal untuk Korban Bencana di Sumatra

    Ubaya Gelar Konser Amal untuk Korban Bencana di Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar konser amal “Symphony of Indonesia” untuk menghimpun dana bagi korban bencana di Sumatra.

    Seluruh hasil penjualan tiket didonasikan untuk bantuan kemanusiaan. Konser berlangsung di Ubaya Sports Center, Kampus Ubaya Tenggilis, Surabaya, Rabu (17/12/2025) malam.

    Konser ini menjadi inisiatif Ubaya yang kemudian melibatkan DPRD Jatim dan Disbudpar Jatim sebagai mitra pendukung. Penggalangan dana dilakukan melalui penjualan tiket donasi tanpa skema komersial.

    Sejumlah musisi nasional tampil dalam konser tersebut, di antaranya Sammy Simorangkir featuring Stradivari Orchestra, Rony Parulian, dan Idgitaf. Penampilan musik dimanfaatkan sebagai sarana pengumpulan dana publik.

    Rektor Ubaya, Benny Lianto mengatakan konser tersebut awalnya dirancang sebagai kegiatan seni. Setelah terjadi bencana di sejumlah wilayah Sumatra, konsep acara diarahkan menjadi konser amal kemanusiaan.

    “Seluruh tiket yang terjual kami donasikan melalui program SatuJiwa #UBAYAForIndonesia. Dana yang terkumpul mencapai Rp75.900.000 dan akan kami awasi penyalurannya agar tepat sasaran,” kata Benny.

    Ubaya menyediakan lima kategori tiket donasi dengan nominal Rp50.000 hingga Rp300.000. Seluruh dana disalurkan langsung kepada korban bencana di tiga provinsi terdampak.

    Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Jatim, Ali Afandi menambahkan, sektor ekonomi kreatif, musik tidak lepas dari kemanusiaan. “Itulah yang menjadi salah satu tujuan dari konser Symphony of Indonesia dilaksanakan,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Disbudpar Jatim, Dian Okta Yoshinta mengatakan konser ini menjadi momen mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial melalui pendekatan musik.

    “Misinya adalah menguatkan pesan bahwa musik Indonesia mampu menjadi medium persatuan, empati, dan perubahan positif. Harapannya, konser amal ini tidak hanya menjadi sebuah pertunjukan musik, namun ruang berbagi dan kepedulian yang nyata melalui seni,” ujarnya.

    Di hari yang sama, Ubaya juga memberangkatkan tim ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Bantuan meliputi barang kebutuhan, posko edukasi kesehatan, serta layanan dukungan psikososial. [ipl/ted]

  • Tekan Kenakalan Remaja, Ning Ita Wajibkan Program STAR di Seluruh Kelurahan Mojokerto

    Tekan Kenakalan Remaja, Ning Ita Wajibkan Program STAR di Seluruh Kelurahan Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus mendorong penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya menekan angka kenakalan remaja di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program STAR (Sekolah Orang Tua Anak Remaja) yang digelar di tiga kelurahan, yaitu Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Wates, dan Kedundung, Kecamatan Magersari.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa Program STAR lahir dari keprihatinan atas maraknya kasus kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan masyarakat. “Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak. Melihat maraknya kenakalan remaja, saya membuat satu program yaitu STAR, Sekolah Orang Tua Anak Remaja,” ungkapnya, Rabu (17/12/2025).

    Menurutnya, Program STAR harus dilakukan secara masif pada tahun 2026 di seluruh kelurahan se-Kota Mojokerto. Ia menjelaskan Program STAR sebelumnya telah dijalankan sebagai proyek percontohan dan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional beberapa bulan lalu. Setelah berjalan selama satu bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melakukan wawancara dan pengambilan testimoni.

    “Yakni dari para remaja dan orang tua yang menjadi peserta. Hasilnya sangat signifikan. Dalam empat kali pertemuan, komunikasi orang tua dan anak menjadi jauh lebih terbuka. Sebelumnya banyak yang tidak nyambung, anak tidak terbuka, dan orang tua kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa dan sudut pandang,” jelasnya.

    Namun setelah mengikuti Program STAR hingga prosesi wisuda, lanjut Ning Ita, terjadi perubahan nyata dalam hubungan keluarga peserta. Komunikasi antara orang tua dan anak menjadi lebih hangat, terbuka, dan saling memahami. Berangkat dari keberhasilan tersebut, pada tahun 2026 seluruh kelurahan di Kota Mojokerto akan diwajibkan melaksanakan Program STAR.

    “Ini dilakukan sebagai upaya sistematis menurunkan angka kenakalan remaja. Faktor utama kenakalan remaja adalah rendahnya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang rendah ini disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak remaja. Program STAR ini kami rancang untuk mengeliminasi angka kenakalan remaja dengan memperkuat ketahanan keluarga,” tegasnya.

    Melalui Program STAR, Pemkot Mojokerto memfasilitasi penguatan komunikasi dalam keluarga dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, seperti psikolog, dokter, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN). Ke depan, setelah Program STAR dilaksanakan secara masif di seluruh kelurahan, Pemkot Mojokerto berencana melakukan survei menyeluruh untuk mengukur dampak program tersebut.

    Survei akan difokuskan pada kontribusi Program STAR terhadap penurunan angka kenakalan remaja serta peningkatan ketahanan keluarga di Kota Mojokerto. [tin/kun]

  • Peringati Hari Ibu 2025, TP PKK Kota Mojokerto Dorong Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045

    Peringati Hari Ibu 2025, TP PKK Kota Mojokerto Dorong Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Mojokerto menggelar peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Pendapa Sabha Krida Tama, Rumah Rakyat.

    Kegiatan yang mengusung tema ‘Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045’ ini sebagai refleksi sekaligus penguatan komitmen terhadap peran strategis perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Ibu merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan, khususnya para ibu, yang memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama dalam keluarga sekaligus pilar pemberdayaan masyarakat.

    “Di tangan perempuan dan ibu-ibu hebat lahir generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu peringatan Hari Ibu harus dimaknai sebagai penguatan komitmen untuk terus memuliakan peran perempuan di segala bidang kehidupan,” ungkap Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Rabu (27/12/2025).

    Ning Ita juga menekankan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kualitas anak dan remaja, pemberdayaan UMKM perempuan, program kesehatan keluarga, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan. Menurutnya, berbagai inovasi yang diinisiasi PKK telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “PKK menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Terima kasih atas dukungan PKK dalam menyukseskan program nasional pengembangan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terima kasih kepada seluruh kader PKK dan kader posyandu yang telah aktif berkontribusi di lingkungan masing-masing,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Ning Ita juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk terus mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang telah disinergikan dengan seluruh OPD terkait. Ia yakin keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari peran perempuan dan keluarga yang kuat, sehat, dan mandiri.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Lina Desriana Arisandi menekankan pentingnya memuliakan ibu melalui dukungan yang nyata, termasuk perhatian terhadap kesehatan mental perempuan. Ia menyebut peran ibu kerap dijalani dengan tanggung jawab besar yang tidak selalu terlihat.

    “Banyak perempuan menjalani hari-harinya dengan mengurus anak, menjaga rumah, bekerja, hingga menahan lelah dan luka batin. Karena itu, kesehatan mental ibu sangat penting. Ibu yang sehat dan kuat akan melahirkan keluarga yang tenang dan generasi yang lebih baik,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa PKK hadir sebagai gerakan pemberdayaan keluarga yang bekerja dekat dengan masyarakat dan harus memberikan dampak nyata. Menurutnya, terwujudnya Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga yang sehat, rukun, dan produktif.

    “Indonesia Emas 2045 tidak dimulai dari slogan besar, tetapi dari rumah yang aman, anak yang terasuh dengan baik, ibu yang tidak berjalan sendirian, ayah yang hadir dan bertanggung jawab, serta keluarga yang sehat dan mandiri,” tambahnya.

    Melalui peringatan Hari Ibu 2025 ini, TP PKK bersama Pemkot Mojokerto berharap semakin tumbuh kesadaran bersama bahwa perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat sebagai fondasi utama terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memberikan apresiasi kepada tiga perempuan inspiratif yang telah mengabdikan diri dalam kegiatan TP PKK, yakni Nina Ulifah, Nor Afifah, dan Siti Fatimah. [tin/ted]