Author: Beritajatim.com

Peran Vital Buronan Kredit Fiktif BRI Unit Pasar Pon Ponorogo, Kejari Libatkan AMC

Ponorogo (beritajatim.com) — Tercatat sudah 6 bulan berlalu sejak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menetapkan DKSW alias Lette sebagai tersangka kasus dugaan kredit fiktif di BRI Unit Pasar Pon Ponorogo.

Namun hingga kini, keberadaan sosok yang disebut sebagai pelaku kunci itu masih gelap. Jejaknya seolah terputus, tanpa kabar, tanpa komunikasi, bahkan dengan keluarga terdekatnya sendiri.

Status Lette telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Meski begitu, upaya penelusuran yang dilakukan aparat penegak hukum belum membuahkan hasil. Kejari Ponorogo mengakui, minimnya informasi membuat proses pelacakan berjalan tidak mudah.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ponorogo, Ivan Yoko, menyampaikan bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka, Lette benar-benar menghilang dari radar. Tidak ada komunikasi dengan keluarga, kerabat, maupun lingkungan sekitarnya.

“Yang bersangkutan sudah tidak berkomunikasi sama sekali dengan keluarga. Ini yang menjadi salah satu kendala utama kami di lapangan,” kata Ivan Yoko, Jumat (19/12/2025).

Tim penyidik sebenarnya sempat mengendus keberadaan terduga Lette di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, pada bulan lalu. Informasi itu langsung ditindaklanjuti. Namun, setelah dilakukan pengecekan, orang yang dimaksud dipastikan bukan Lette.

Tidak berhenti di situ, Kejari Ponorogo juga telah menempuh langkah-langkah koordinatif lintas lembaga. Surat permohonan bantuan pencarian telah dilayangkan kepada Kepolisian dan TNI. Bahkan, Kejari juga meminta dukungan Kejaksaan Agung melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC) untuk melacak pergerakan buronan tersebut.

“Kami sudah bersurat ke Jaksa Agung untuk meminta bantuan AMC. Upaya pencarian terus dilakukan,” tegas Ivan.

Keberadaan Lette dinilai sangat krusial dalam pengungkapan tuntas kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan negara itu. Penyidik meyakini, Lette bukan sekadar pelaku pendukung, melainkan aktor sentral yang berperan menghubungkan berbagai pihak.

Menurut Kejari Ponorogo, Lette diduga berperan mencari calon debitur fiktif, menjembatani komunikasi dengan tersangka lain, termasuk SPP yang merupakan mantan mantri di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pasar Pon Ponorogo, serta tersangka NAF. Bahkan, Lette juga disebut-sebut sebagai pihak yang disinyalir menghubungi oknum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo.

“Peran Lette ini penting karena bisa membuka secara terang konstruksi perkara kredit fiktif ini,” ungkap Ivan.

Kejaksaan menegaskan pencarian terhadap buronan tersebut akan terus dilakukan hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. Kasus ini, menurut penyidik, belum sepenuhnya selesai sebelum seluruh peran dan alur kejahatan terungkap secara utuh. (end/ted)

19/12/2025 12:42
Disperindag Lamongan Gencarkan Pengawasan SPBU Menjelang Nataru

Lamongan (beritajatim.com) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan, menggencarkan pengawasan terhadap keakuratan takaran serta stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen menjelang momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kita melakukan pengawasan dan pengujian terkait SPBU, karena selain menghadapi Natal dan Tahun Baru, kita juga ada perintah dari Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen. Kita ingin memastikan bagaimana ketersediaan stok dan bagaimana kondisi SPBU di Lamongan,” kata Anang, saat melakukan oengawasan di SPBU Nginjen, Kecamatan Deket, Lamongan, Jumat (19/12/2025).

Pengawasan difokuskan pada dua aspek utama, yakni ketersediaan stok BBM serta keakuratan alat ukur dan tera SPBU. Hal ini penting mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

“Dari sisi uji alat ukur dan teranya, ini harus normal. Apalagi menjelang Nataru, banyak masyarakat yang melakukan perjalanan dan liburan. Dengan stok aman dan alat ukur normal, pelayanan kepada masyarakat juga terjamin,” ujarnya.

Menurut Anang, pengawasan ini dilakukan oleh tim Disperindag secara maraton mulai tanggal 9 Desember, menyasar seluruh SPBU yang ada di Lamongan.

Hasilnya, ketersediaan BBM di Lamongan dinyatakan aman, dan seluruh alat ukur SPBU yang diperiksa berada dalam kondisi normal.

“Alhamdulillah, hasilnya stok aman dan uji tera serta alat ukur juga normal,” katanya.

Selain itu, Anang menyampaikan pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak SPBU dan Pertamina. Berdasarkan informasi yang diterima, persediaan BBM menjelang Tahun Baru dipastikan mencukupi, bahkan akan dilakukan penambahan stok untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan.

Menurut Anang, titik-titik yang menjadi perhatian utama adalah SPBU yang berada di sepanjang Jalan Poros Nasional. Sebab, jalur tersebut dilalui masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh saat libur Nataru.

“Kita fokus di jalan arteri karena biasanya masyarakat liburannya melalui jalan nasional. Dengan pengawasan ini, kita berharap masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat mengisi BBM, sekaligus terlindungi dari potensi kerugian menjelang momentum libur akhir tahun,” ucapnya. (fak/ted)

19/12/2025 12:32
Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memfinalisasi persiapan teknis pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Tahun 2025. Forum tertinggi di tingkat cabang ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/12/2025) di Hotel Shangri-La, Surabaya, dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru.

Guna memastikan kelancaran acara, DPC menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Konsolidasi ini difokuskan pada pemahaman teknis dan substantif para utusan partai agar mekanisme konferensi berjalan tertib.

“Rapat ini untuk memastikan seluruh utusan memahami jadwal, tempat, dan agenda Konfercab, termasuk jam kehadiran serta kelengkapan yang perlu dibawa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M. Bataragoa.

Yordan menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara DPC dan PAC sebelum hari pelaksanaan. Hal ini dinilai krusial agar agenda lima tahunan partai banteng moncong putih tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis yang efektif.

“Kami ingin semua unsur siap, sehingga pelaksanaan konferensi berjalan lancar dan efektif,” imbuhnya.

Konfercab kali ini membawa sejumlah agenda strategis. Selain membahas sikap politik dan program kerja ke depan, forum akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPC masa bakti 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025. Puncaknya adalah penetapan struktur kepemimpinan baru.

“Forum ini juga menjadi ruang penetapan kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Surabaya,” jelas Yordan.

Mekanisme pemilihan akan menempatkan Ketua DPC terpilih sebagai Ketua Formatur. Bersama tim formatur, ketua terpilih nantinya bertugas menyusun komposisi lengkap kepengurusan DPC yang baru. Hasil dari Konfercab ini diharapkan menjadi momentum penguatan soliditas mesin partai.

“Setelah Konfercab, konsolidasi akan dilanjutkan sampai PAC, ranting, dan anak ranting agar partai semakin siap bekerja di tengah masyarakat,” tegas Yordan.

Secara teknis, Konfercab PDI Perjuangan 2025 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pembukaan acara akan dilakukan secara bersamaan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, sementara pelantikan pengurus DPC terpilih akan dilakukan langsung oleh DPP partai.

“Agenda Konfercab bersifat internal dan tertutup, kecuali pada sesi pembukaan, dengan peserta merupakan utusan resmi partai dari PAC se-Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]

19/12/2025 11:22
Sidang Dugaan Kekerasan Seksual Liem Tjie Sen, Jaksa Hadirkan 2 Saksi

Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa Liem Tjie Sen alias Sentosa Liem di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sidang yang digelar secara tertutup ini beragendakan pembuktian dari pihak penuntut.

JPU Renanda Kusumastuti mendatangkan Rizkia Febrianti, yang merupakan teman korban, serta Sriati, resepsionis Hotel Mini Pantai Ria Surabaya. Keterangan kedua saksi ini diharapkan jaksa dapat memperkuat dakwaan terkait pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kendati demikian, kehadiran dua saksi tersebut mendapat tanggapan keras dari kubu pembela. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Dr. Johan Widjaja, SH, MH, menilai keterangan yang disampaikan kedua saksi di hadapan majelis hakim tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat karena tidak melihat peristiwa secara langsung.

Terkait saksi Rizkia, Dr. Johan menyebut keterangannya masuk dalam kategori testimonium de auditu. Rizkia diketahui hanya mendengar cerita dari korban EP mengenai dugaan pemerkosaan yang terjadi di mobil dan hotel, serta melihat korban yang mengaku telah “kotor”.

“Masalahnya, saksi ini tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa. Semua keterangannya hanya berdasarkan cerita korban. Itu testimonium de auditu, bukan fakta yang dilihat atau didengar sendiri,” ujar Dr. Johan.

Pihak pembela juga menyoroti konsistensi saksi Rizkia. Dr. Johan mengungkapkan bahwa saat dicecar pertanyaan mengenai logika peristiwa di dalam mobil, keyakinan saksi yang awalnya 100 persen mulai menurun.

“Saksi akhirnya tidak bisa memastikan. Persentase keyakinannya turun dan mengambang. Ini menunjukkan keterangannya tidak konsisten,” tegas Dr. Johan.

Sementara untuk saksi Sriati dari pihak hotel, pembela menilai kesaksiannya tidak membuktikan adanya tindak pidana. Sriati membenarkan terdakwa melakukan check-in pada 15 Mei 2024 menggunakan KTP, namun ia menegaskan tidak mengetahui siapa yang bersama terdakwa di kamar, serta tidak mendengar adanya keributan atau teriakan minta tolong.

“Saksi tidak tahu apakah terdakwa bersama korban. Tidak mendengar teriakan minta tolong, tidak ada keributan, tidak ada laporan perkosaan. Jadi apa yang mau dikuatkan?” kata Dr. Johan.

Dr. Johan menambahkan, ketiadaan tanda-tanda kegaduhan di hotel justru memunculkan tafsir bahwa hubungan tersebut kemungkinan dilakukan atas dasar suka sama suka. Ia juga meragukan narasi teknis pemerkosaan di dalam mobil yang melibatkan jari dan alat vital terdakwa karena dinilai tidak logis.

Di sisi lain, pembela juga menyinggung latar belakang hubungan pribadi korban. “Korban sudah beberapa kali berpacaran dalam waktu lama dan posisi Terdakwa ini adalah pacar yang terakhir. Jangan-jangan dia sudah jebol duluan sama mantan sebelumnya,” pungkas Dr. Johan Widjaja.

Kasus ini sendiri bermula dari perkenalan korban EP dan terdakwa Liem Tjie Sen lewat aplikasi pencarian jodoh pada 19 Februari 2024. Hubungan yang berlanjut ke ranah pribadi tersebut kemudian berujung pada laporan dugaan kekerasan seksual dengan locus delicti di Pantai Ria Kenjeran, hotel, hingga area parkir RS Mitra Keluarga Sidoarjo. [uci/beq]

19/12/2025 11:16
Pemkab Magetan Gelontorkan Rp60 M untuk Perbaikan Jalan Sepanjang 2025, Bagaimana Hasilnya?

Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp 60 miliar sepanjang tahun 2025 khusus untuk sektor Bina Marga. Dana yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ini ditargetkan mampu membenahi jalan sepanjang kurang lebih 60 kilometer.

Lantas, sejauh mana hasil pengerjaan proyek besar tersebut di lapangan hingga akhir tahun ini? Kepala DPUPR Magetan, Muhtar Wakid, mengakui bahwa realisasi fisik menghadapi tantangan yang cukup berat di lapangan.

Pelaksanaan proyek terkendala sempitnya waktu pengerjaan pada masa Perubahan APBD (P-APBD). Kondisi ini diperparah dengan datangnya puncak musim penghujan yang menuntut kontraktor bekerja ekstra hati-hati.

“Waktu di P-APBD mepet dan bersamaan dengan musim hujan, sehingga pelaksanaan harus benar-benar diatur. Namun, beberapa pekerjaan sudah bisa diselesaikan,” kata Muhtar, Jumat (19/12/2025).

Meski demikian, sejumlah ruas jalan strategis kini dipastikan telah berubah wajah menjadi mulus dengan lapisan aspal hotmix. Kawasan depan Pasar Sayur Magetan dan jalan di wilayah Desa Tinap tercatat sebagai lokasi yang telah rampung dikerjakan.

DPUPR kini tengah mengebut lanjutan pekerjaan hotmix di titik-titik vital lainnya yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi. Ruas jalan dari Gorang-Gareng ke arah barat menuju Kota Magetan menjadi target penyelesaian berikutnya.

Selain itu, jalur penghubung antardesa seperti ruas Pupus–Kedungpanji juga masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Percepatan dilakukan agar fungsi jalan dapat segera optimal mendukung aktivitas warga.

Tak hanya fokus pada badan jalan, anggaran tersebut juga menyasar perbaikan fasilitas penunjang infrastruktur. Di Desa Nitikan, perbaikan drainase telah diselesaikan pasca-bencana longsor untuk mencegah kerusakan jalan terulang.

Sementara itu, penataan trotoar di pusat kota, khususnya area kantor DPUPR hingga Plaza Ndoyo, terus dikebut. Pembenahan ini bertujuan memberikan kenyamanan lebih bagi para pejalan kaki dan mempercantik wajah kota.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah optimistis target penanganan 60 kilometer jalan ini dapat tuntas meski terkendala cuaca. Perbaikan infrastruktur diharapkan mampu memperlancar mobilitas sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Magetan. [fiq/beq]

19/12/2025 10:59
DPRD Pacitan Usulkan Nawangan Jadi Lokasi Batalyon Baru TNI, Ini Pertimbangannya

Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah berencana membangun satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada tahun 2026. Proyek strategis ini diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus memicu percepatan pembangunan ekonomi di kawasan selatan Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Lancur Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar markas batalyon baru tersebut ditempatkan di wilayah Kecamatan Nawangan, khususnya di Desa Jetis Lor atau Desa Pakis Baru.

“Kalau harapan kami di Nawangan. Lokasi yang berpotensi antara Desa Jetis Lor dan Pakis Baru,” kata Lancur, Jumat (19/12/2025).

Pemilihan Kecamatan Nawangan bukan tanpa alasan. Lancur menilai wilayah tersebut memiliki kriteria strategis yang lengkap, mulai dari ketersediaan lahan yang memadai hingga kepadatan penduduk yang mendukung aspek teritorial.

Selain faktor teknis, aspek historis menjadi pertimbangan utama. Nawangan dikenal sebagai titik sentral perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin Perang Gerilya.

“Wilayah Nawangan memiliki keterkaitan sejarah perjuangan TNI, khususnya saat Perang Gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selain itu, setiap tahun kawasan Monumen Jenderal Sudirman di Desa Pakis Baru juga digunakan untuk kegiatan pendidikan militer,” jelas Lancur.

Kehadiran satuan TNI di wilayah tersebut diharapkan membawa efek domino bagi kesejahteraan warga lokal. Selain peningkatan stabilitas keamanan, keberadaan personel militer dalam jumlah besar diyakini akan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di sekitar markas.

Sebelumnya, Komandan Kodim 0801/Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, mengonfirmasi bahwa Pacitan telah masuk dalam peta rencana pengembangan struktur teritorial TNI. Berdasarkan kajian awal, terdapat dua kecamatan yang menjadi kandidat kuat lokasi pembangunan.

“Ada dua alternatif, antara di Pringkuku atau di Nawangan,” ujar Letkol Arh Imam Musahirul.

Kedua wilayah tersebut dinilai memenuhi spesifikasi untuk menampung sekitar 1.200 personel TNI. Rencana ini menjadi bagian dari langkah strategis Mabes TNI dalam memperkuat pengamanan di wilayah pesisir selatan Jawa, sekaligus menyelaraskan kehadiran militer dengan program pembangunan nasional di daerah. [tri/beq]

19/12/2025 10:16
Pramono Anung–Rano Karno Sumbang Rp2,5 M, PDIP Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra

Jakarta (beritajatim.com) — PDI Perjuangan (PDIP) menggalang donasi bagi korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra dalam peringatan Hari Ibu melalui acara bertajuk “Merawat Pertiwi: Perempuan Tangguh, Pertiwi Utuh”. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyumbang total Rp 2,5 miliar.

Sumbangan itu terdiri atas donasi pribadi Pramono Anung sebesar Rp2 miliar dan Rano Karno sebesar Rp500 juta. Selain dari kedua tokoh tersebut, penggalangan dana juga memperoleh tambahan sumbangan dari para kader PDI Perjuangan yang hadir, sehingga total donasi yang terkumpul mencapai Rp 3,2 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP PDIP, Rano Karno, mengatakan penggalangan dana ini merupakan bagian dari kepedulian partai terhadap korban bencana alam di Sumatra. Ia memastikan, sejak awal terjadinya bencana, mesin partai telah bergerak melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.

“Baguna kita sudah berada di tiga wilayah bencana di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bahkan, Kapal RS Malahayati milik PDIP juga sudah berkeliling di perairan sekitar Sumatra untuk memberikan bantuan medis dan logistik,” ungkap Rano Karno.

Menurut Rano, bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga layanan kesehatan bagi warga terdampak di wilayah-wilayah bencana tersebut. Ia menegaskan, PDIP akan terus mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Rano Karno juga menyampaikan bahwa kesempatan berdonasi masih dibuka bagi masyarakat maupun kader partai yang ingin berkontribusi membantu korban bencana alam di Sumatra.

“Bagi yang ingin menyumbang, masih ada kesempatan hingga tanggal 22 Desember nanti. Donasi bisa berupa uang maupun barang-barang kebutuhan pokok,” katanya. [hen/beq]

19/12/2025 09:44
Anggaran Pengentasan Kemiskinan Pacitan Rp122,4 M, Dinsos Akui Masih Ada Penerima Bansos Dobel

Pacitan (beritajatim.com) — Anggaran pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan tergolong besar, dengan alokasi dana mencapai Rp 122,4 miliar setiap tahun untuk berbagai program bantuan sosial. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal karena masih ditemukan penerima bantuan sosial (bansos) yang memperoleh bantuan secara dobel.

Fakta tersebut diungkapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan. Kepala Dinsos Pacitan, Heri Setijono, menyebut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya mencapai 106.254 keluarga yang menerima berbagai jenis bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Bantuannya beragam, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sembako warga miskin, sembako bencana, Asistensi Penyandang Disabilitas Plus (APSDP), bantuan yatim piatu (YAPI), hingga bantuan pemakaman lansia. Total KPM ada 106.254,” kata Heri, Jumat (19/12/2025).

Dalam pelaksanaannya, Dinsos Pacitan tidak menampik adanya penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, bahkan dalam program yang sama. Heri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena perbedaan ketentuan desil penerima pada masing-masing program bantuan sosial.

“PKH itu sasarannya desil 1 sampai 4, sementara BPNT desil 1 sampai 5. Jadi, ngapunten, kalau akhirnya ada yang menerima bantuan dobel, itu bukan kesalahan,” ujarnya.

Menurut Heri, hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara tegas melarang penerima PKH untuk juga menerima BPNT. Seluruh kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau bantuan yang bersumber dari kabupaten atau provinsi masih bisa kita kondisikan, karena bisa diverifikasi apakah seseorang sudah menerima bantuan atau belum. Tapi untuk PKH dan BPNT, dananya langsung dari pusat dan masuk ke rekening penerima. Desa hanya melakukan verifikasi administrasi oleh operator,” imbuhnya.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan per Maret 2025 tercatat sebesar 12,97 persen atau sekitar 72,47 ribu jiwa. Heri menambahkan, penetapan data penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Dinas Sosial daerah tidak punya kewenangan penuh untuk mengubah data. Yang bisa mengusulkan perubahan atau penambahan adalah melalui proses verifikasi di desa,” tandasnya. [tri/beq]

19/12/2025 09:34
Polres Gresik Dalami Penyebaran 1,7 Juta Data Debitur oleh Aplikasi Ilegal Gomatel

Gresik (beritajatim.com) — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik mendalami penyebaran sekitar 1,7 juta data debitur yang diduga dilakukan oleh pengelola aplikasi ilegal bernama Gomatel. Pendalaman ini dilakukan setelah polisi mengamankan dan memeriksa empat orang terduga pengelola aplikasi tersebut.

Data debitur yang disebarluaskan tanpa izin itu tidak hanya berasal dari warga Kabupaten Gresik, tetapi juga mencakup masyarakat dari berbagai daerah lain di luar wilayah setempat. Data tersebut berkaitan dengan pemilik kendaraan roda empat yang tercatat belum melakukan pembayaran kewajiban keuangan.

Terungkapnya kasus ini berawal dari patroli siber rutin yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Gresik. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan informasi viral yang menjadi perhatian publik terkait penggunaan aplikasi tertentu oleh oknum debt collector ilegal untuk mengakses dan menyebarkan data pribadi masyarakat.

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Gresik, Iptu Komang Andhika Haditya Prabu, mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan mendalam karena kasus tersebut menyangkut pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi.

“Ini karena menyangkut data pribadi seseorang disebarluaskan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi,” ujar Komang Andhika, Jumat (19/12/2025).

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui aplikasi Gomatel sempat dapat diakses secara umum dan bahkan tersedia di Play Store. Aplikasi berbayar tersebut berisi data debitur yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk oknum penagih utang.

Polisi mengungkap, salah satu saksi memiliki peran sebagai pembuat atau aplikator aplikasi ilegal tersebut. Sementara saksi lainnya diduga berperan dalam pengumpulan data debitur dengan cara bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan.

“Salah satu saksi berperan sebagai aplikator. Selain itu, ada saksi lain yang berperan mencari data debitur dengan cara bekerja sama dengan sejumlah finance,” ungkap Komang Andhika.

Hingga saat ini, penyidik telah mengidentifikasi sekitar 1,7 juta data debitur yang terdampak. Jumlah tersebut masih terus didalami untuk memastikan cakupan dan sumber kebocoran data.

Polres Gresik juga mengimbau masyarakat agar tidak takut menghadapi oknum yang mengaku sebagai debt collector dan menghentikan kendaraan di tengah jalan. Masyarakat diminta untuk selalu menanyakan legalitas petugas yang mengaku sebagai penagih utang.

“Jika tidak bisa menunjukkan legalitasnya, segera lapor ke polisi. Sebab, tindakan ini bisa diidentifikasi sebagai begal berkedok debt collector,” pungkas Komang Andhika. [dny/beq]

19/12/2025 09:28
Rangkaian Hari Jadi Banyuwangi ke-254, Ipuk Fiestiandani Ziarah Ke Makam Bupati Terdahulu

Banyuwangi (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) yang ke 254, juga dimanfaatkan Bupati Ipul Fiestiandani untuk ziarah ke makam Bupati Banyuwangi terdahulu.

Usai upacara peringatan Harjaba, Bupati Ipuk berziarah ke kompleks makam Bupati Banyuwangi terdahulu, di Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi, yang letaknya tidak jauh dari Pendopo Banyuwangi.

Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengingat kembali jasa para pendahulu yang telah memberikan pondasi yang kokoh bagi berdirinya Banyuwangi.

Ziarah diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Arm. Triyadi Indrawijaya, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Kajari Banyuwangi Agustinus Octovianus Mangotan, Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono dan Kepala kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa.

Di kompleks pemkamanan tersebut bersemayam para Bupati Banyuwangi terdahulu yakni Kanjeng R.T. Wiroguno II (Mas Thalib), Bupati Banyuwangi II (1782-1818); Kanjeng R.T. Suronegoro, Bupati Banyuwangi ke III (1818-1832).

Kanjeng Raden Adipati Wiryodanu Adiningrat, Bupati Banyuwangi IV (1832-1867); Kanjeng R.T Pringgo Kusumo, Bupati Banyuwangi V (1867-1881); Kanjeng R.T Astro Kusumo, Bupati Banyuwangi VII (1888-1889); Kanjeng R.T. Achmad Noto Adisoerjo, Bupati Banyuwangi XI (1920-1930) dan Ir. H. Samsul Hadi, Bupati Banyuwangi XXV (2000-2005).

Bupati Ipuk mengatakan ziarah ini sebagai wujud penghormatan mendoakan atas jasa para pendahulu yang telah mengabdikan hidupnya untuk Banyuwangi. Serta menjadi pengingat bahwa kemajuan yang saat ini digapai adalah hasil dari fondasi yang dibangun oleh para pendahulu.

“Ziarah ini bukan hanya meneruskan tradisi tapi bentuk penghormatan kepada para bupati terdahulu, dan pengingat bagi kita semua bahwa Banyuwangi berdiri kokoh juga berkat perjuangan dan pengabdian para pendahulu,” Kata Ipuk usai melakukan ziarah.

Pada ziarah tersebut Bupati Ipuk dan semua yang hadir membacakan doa yang dilanjutkan dengan menaburkan bunga di atas makam.

“Semoga para bupati terdahulu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kita jadikan semangat perjuangan, pengabdian, dan ketulusan mereka sebagai teladan menjadikan Banyuwangi semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebelum melakukan ziarah makam, dalam peringatan Harjaba ke 254 Bupati Ipuk mengawali rangkaian kegiatan dengan Upacara Peringatan Harjaba di Halaman kantor Pemkab Banyuwangi yang dilanjutkan sarapan nasi bungkus bersama berbagai elemen masyarakat mulai ojol, pesapon, juru parkir dan warga umum. [alr/aje]

19/12/2025 09:01