Xcloud.id

Author: Beritajatim.com

  • Korban Upaya Rudapaksa Bantah Pernyataan Manajer Black Owl Surabaya

    Korban Upaya Rudapaksa Bantah Pernyataan Manajer Black Owl Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Korban dari upaya rudapaksa manajer Black Owl membantah pernyataan Egy Ramadhan di sejumlah media beberapa waktu lalu. Diketahui, Egy Ramadhan merupakan manajer legal dari Black Owl Surabaya.

    Di sejumlah media, Egy mengatakan jika sehari sebelum kejadian, korban sempat datang bersama dengan orang tuanya untuk makan dan menonton live music. Selain itu, orang tua korban disebut memaksa masuk meski sudah dilarang oleh manajer Black Owl Surabaya.

    “Tidak ada. Bohong itu. Klien kami hanya datang ke Black Owl itu dua kali. Pertama yang bersama rekannya lalu kedua saat malam 16 Oktober 2025 saat kejadian itu. Jadi tidak benar sehari sebelumnya orang tua korban disebut memaksa masuk Black Owl,” kata Renald Christopher kuasa hukum korban saat dikonfirmasi Beritajatim.com, Kamis (18/12/2025).

    Renald menjelaskan, saat kejadian korban SD diundang oleh rekan pelaku. SD berniat merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Namun, teman-temannya tidak hadir.

    Korban pun sendirian di Black Owl Surabaya. Saat itu, korban sama sekali tidak melakukan pembelian di Black Owl Surabaya. Korban disuguhi minuman keras satu botol oleh pelaku dan temannya.

    “Alasannya saat itu pembelian dengan menggunakan voucher Rp 2 juta yang diberikan oleh rekan pelaku saat pertama kali korban ke Black Owl Surabaya bersama teman-temannya. Kan ini aneh. Anak-anak diberi voucher dan bisa ditukarkan minuman tanpa pembelian,” jelasnya.

    Selain membantah pernyataan pihak Black Owl Surabaya, Renald juga menyayangkan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya tanpa melibatkan korban. Sehingga, menurut Renald pernyataan yang disampaikan oleh pihak manajemen Black Owl Surabaya hanya sepihak dan tidak sesuai fakta.

    Atas keberatan itu, Renald sudah mengirim surat yang ditujukan kepada ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mohammad Faridz Afif dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    “Kok bisa hanya pihak Black Owl Surabaya yang dipanggil dan didengarkan keterangannya. Sementara korban tidak pernah diundang. Bahkan kami juga tidak pernah membuat permintaan resmi untuk dihearingkan. Oleh sebab itu kami kuasa hukum menolak seluruh isi RDP yang mengangkat permasalahan klien kami,” tegasnya.

    Sementara itu, Beritajatim telah menghubungi Egy Ramadhan untuk mengkonfirmasi permasalahan upaya pemerkosaan terhadap SD yang juga konsumen Black Owl Surabaya. Namun, hingga berita ini ditulis, Egy belum memberikan balasan. (ang/but)

  • Pemkot Surabaya Resmi Luncurkan Sistem Parkir Digital TJU Hari Ini, Seperti Apa?

    Pemkot Surabaya Resmi Luncurkan Sistem Parkir Digital TJU Hari Ini, Seperti Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan kebijakan sistem parkir digital Tepi Jalan Umum (TJU) dengan pembayaran non tunai, pada hari Jumat (19/12/2025).

    Peluncuran ini dibarengi dengan tahap uji coba serta pengisian polling warga. Langkah ini penting, untuk mengukur respons dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan baru tersebut.

    ​Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa digitalisasi ini tidak sekadar bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih pada membangun kepercayaan masyarakat.

    “(Dengan sistem digital) biaya parkir bisa langsung masuk ke rekening Pemerintah Kota Surabaya. Ini bukan hanya untuk menaikan PAD tapi juga untuk meningkatkan kejujuran, trust kepercayaan masyarakat,” kata Eri Cahyadi, Jumat (19/12/2025).

    ​Mengenai teknis pelaksanaannya, Eri menjelaskan bahwa masa transisi akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Selama periode ini, warga masih diperbolehkan membayar secara tunai, namun kewajiban non-tunai sepenuhnya akan diberlakukan mulai Februari dengan menggunakan e-toll, QRIS, atau kartu debit.

    “Ketika polling sudah selesai, kita jalan non-tunai. Ya kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran,” terang Eri.

    Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menambahkan bahwa sistem ini didukung oleh teknologi Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Keberadaan alat ini berfungsi untuk memastikan setiap transaksi parkir memiliki jejak digital yang jelas, sehingga warga bisa mendapatkan bukti pembayaran yang valid.

    “Semua pembayaran non tunai kita bisa terima. Karena mendapat support dari alat-alat (yang kami gunakan), baik smartphone maupun EDC,” ungkap Trio.

    ​Penerapan parkir digital ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai penjuru kota mulai tahun 2026. Trio merinci, pada akhir bulan Januari praktiknya akan dikembangkan di 717 titik lokasi dan Februari 716 titik baru.

    “Nanti total adalah 1510 titik lokasi parkir (digital) di awal bulan Februari 2026,” pungkasnya.

    ​Untuk diketahui, saat ini, sistem tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. [[rma/aje]

     

  • Galon Air Minum “Manula” Masih Dijual? KKI Dorong Konsumen Berani Tolak

    Galon Air Minum “Manula” Masih Dijual? KKI Dorong Konsumen Berani Tolak

    Jakarta (beritajatim.com) – Peredaran galon air minum dalam kemasan yang sudah berusia tua atau diistilahkan sebagai “galon manula” masih marak ditemukan di pasaran. Menyikapi kondisi ini, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mendorong masyarakat untuk tidak ragu menolak produk tersebut karena berpotensi membahayakan kesehatan.

    Istilah “galon manula” merujuk pada kemasan galon guna ulang yang telah beredar bertahun-tahun, tampak kusam, buram, bahkan penyok, namun masih terus diisi ulang dan dijual. Ketua KKI, David Tobing, menegaskan bahwa konsumen memiliki hak penuh untuk memilih produk yang layak dan menolak yang kondisinya buruk.

    “Kepada konsumen, kami menyerukan konsumen itu mempunyai hak untuk memilih,” tegas David.

    David menyoroti ketidakadilan yang terjadi dalam transaksi jual-beli air minum kemasan saat ini. Konsumen kerap dipaksa menerima kondisi galon apa adanya, padahal biaya yang dikeluarkan untuk galon baru maupun galon lama adalah sama.

    “Karena harganya sama. Galon baru, galon tua, itu harganya sama. Jadi konsumen berhak menolak, minta yang baru. Itu yang paling penting,” ujarnya.

    Bukan sekadar masalah tampilan fisik, galon yang kusam mengindikasikan degradasi kualitas plastik polikarbonat. Penurunan kualitas ini dikhawatirkan memicu pelepasan zat kimia berbahaya yang dapat mencemari air minum di dalamnya.

    “Karena lebih buram, lebih kusam warna galon itu lebih berpotensi bahaya atau menimbulkan penyakit,” jelas David.

    Fakta di lapangan menunjukkan, KKI masih menemukan galon dengan kode produksi tahun 2012 hingga 2016 beredar di wilayah Jabodetabek. Temuan ini menjadi alarm bagi konsumen untuk lebih teliti sebelum membeli. David menyarankan konsumen agar selalu memeriksa tahun pembuatan yang tertera pada badan galon.

    “Yang kedua ceklah kode produksinya,” tambahnya.

    Untuk melindungi hak masyarakat, BPKN RI telah membuka layanan pengaduan khusus. Anggota BPKN, Fitrah Bukhari, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti laporan warga yang dipaksa menerima galon tidak layak oleh penjual atau distributor.

    “Kalau misalnya nanti dikasih galon sama penjualnya galon yang ‘manula’ begitu, bisa mengajukan juga ke BPKN di call center 08153 153 153,” kata Fitrah.

    Layanan ini juga berlaku apabila konsumen mengalami penolakan saat meminta penukaran galon ke kondisi yang lebih baik.

    “Jika ada penolakan-penolakan seperti tadi itu bisa mengadukan juga ke BPKN di kanal resminya,” pungkas Fitrah.

    Senada dengan BPKN, KKI juga membuka kanal pengaduan melalui situs web resmi mereka untuk mengumpulkan data penyebaran galon tak layak edar dari berbagai kota di Indonesia. [beq]

  • Bupati Mojokerto Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Daerah Demi Penataan Wilayah dan Penguatan Ekonomi

    Bupati Mojokerto Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Daerah Demi Penataan Wilayah dan Penguatan Ekonomi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto merupakan langkah strategis untuk penataan wilayah sekaligus penguatan perekonomian daerah.

    Hal itu disampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi penyampaian hasil penyusunan naskah akademis pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto.

    Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menjelaskan, kebijakan pemindahan ibu kota daerah mengacu pada Pasal 48 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

    Dalam ketentuan tersebut, penataan daerah dapat dilakukan melalui pemindahan ibu kota.

    “Saat ini pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto masih berada di wilayah kota, sehingga diperlukan pemindahan agar ibu kota berada di wilayah Kabupaten Mojokerto itu sendiri,” ungkapnya di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Menurut Gus Barra, rencana pemindahan pusat pemerintahan bukanlah keinginan pribadi, melainkan berangkat dari aspirasi masyarakat serta gagasan para bupati Mojokerto sebelumnya.

    Pemindahan tersebut diharapkan mampu menghadirkan ikon daerah, titik nol pemerintahan, sekaligus pusat perekonomian baru bagi Kabupaten Mojokerto.

    Ia juga menyoroti potensi ekonomi yang selama ini belum optimal akibat lokasi pusat pemerintahan yang berada di wilayah kota.

    Sekitar 70 hingga 80 persen belanja gaji ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan nilai sekitar Rp30 miliar, selama ini beredar di wilayah kota. Jika dihitung secara keseluruhan, potensi perputaran belanja ASN yang keluar dari wilayah Kabupaten Mojokerto diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun.

    Meski demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini mengakui bahwa pemindahan pusat pemerintahan bukan perkara mudah.

    Selain berbagai tantangan teknis, anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, hampir mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam hal ini, Pemkab Mojokerto juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pengadaan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Sekali lagi, pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota daerah tidak berkaitan dengan kepentingan pemenang tender tertentu,” katanya.

    Ia juga memastikan pemindahan pusat pemerintahan tidak dimaksudkan untuk menjauhkan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara sungai, karena pelayanan akan tetap diberikan secara merata. Seluruh proses diharapkan berjalan lancar, transparan, dan sesuai prosedur serta dasar hukum yang berlaku.

    Ia pun berharap penyusunan naskah akademik pemindahan ibu kota dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah, dinamika pertumbuhan penduduk, konektivitas antarwilayah, potensi pengembangan ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah. [tin/ted]

  • Wabup Sidoarjo Serahkan Alsintan kepada Tiga Kelompok Tani

    Wabup Sidoarjo Serahkan Alsintan kepada Tiga Kelompok Tani

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan dilakukan  di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian (Dispanperta) Kabupaten Sidoarjo.

    Wabup Sidoarjo menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan penyerahan bantuan kepada Tani Merdeka Indonesia (TMI). Bantuan yang didapatkan ini tak lain berkat komunikasi yang baik antara Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat.

    “Kabupaten lain sampai iri karena Sidoarjo ini paling banyak mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi kelompok tani di Sidoarjo,” ucapnya Jumat (19/12/2025).

    Bantuan alsintan diserahkan kepada tiga gabungan kelompok tani (Gapoktan), yakni Gapoktan Harapan Tani, Tani Mulyo, dan Sumber Makmur. Bantuan yang diberikan berupa alat mesin tanam dan pompa air guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

    Hj. Mimik Idayana berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada tahap penyerahan, namun benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mendorong para petani untuk melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian.

    “Dengan peralatan yang sudah modern, pekerjaan petani menjadi lebih ringan. Panen satu hektare lahan kini bisa selesai hanya dalam waktu sekitar dua jam. Ini harus menjadi daya tarik bagi generasi muda agar mau terjun ke dunia pertanian,” jelasnya.

    Menurutnya, sektor pertanian justru memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, terlebih dengan dukungan teknologi dan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menegaskan bahwa program bantuan alsintan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Pemerintah pusat dan daerah sudah memfasilitasi alat-alat untuk meringankan petani. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan merawatnya dengan baik,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan yang diterima dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa alsintan tersebut merupakan hibah pemerintah yang harus dipelihara dan tidak boleh diperjualbelikan.

    Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih, S.T., M.T., menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 telah menyalurkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani dan akan terus mengawal dan memantau pemanfaatan alsintan yang telah dihibahkan kepada kelompok tani.

    Lanjut Eny, pihaknya telah membentuk Tim Brigade Alsintan Kabupaten Sidoarjo yang bertugas mengawal pengelolaan alsintan secara profesional dan bertanggung jawab. “Brigade Alsintan ini menjadi contoh dalam hal pembukuan, pemeliharaan, dan pemanfaatan alat. Alsintan boleh disewakan antar petani dalam kelompok, sepanjang hasilnya digunakan untuk biaya perawatan, sehingga alat tetap terjaga kondisinya karena merupakan aset pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Masih harapan wabup, bantuan alsintan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidoarjo. “Saya berharap bantuan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi pertanian di Sidoarjo dan mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan para petani,” pungkasnya. (isa/ted)

  • Polres Magetan Siaga 5 Pos Amankan Titik Rawan Nataru, 163 Personel Dikerahkan

    Polres Magetan Siaga 5 Pos Amankan Titik Rawan Nataru, 163 Personel Dikerahkan

    Magetan (beritajatim.com)– Polres Magetan menyiapkan pengamanan terpadu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan mengerahkan 163 personel gabungan serta mendirikan lima pos operasi di sejumlah titik rawan pergerakan masyarakat. Kesiapan itu ditandai melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Terpusat Lilin Semeru 2025 di halaman Mapolres Magetan, Jumat (19/12/2025).

    Pengamanan Nataru di Magetan akan berlangsung 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Fokus utama diarahkan pada kelancaran arus lalu lintas, keamanan ibadah Natal, pengamanan lokasi wisata, pusat keramaian, serta perayaan malam pergantian tahun.

    Sebagai pusat kendali di lapangan, lima pos operasi disiagakan, terdiri dari 1 Pos Pelayanan (Posyan Maospati) dan 4 Pos Pengamanan (Pospam) yang tersebar di Sarangan, Refugia, Alun-alun Magetan, serta Rest Area Tol KM 597 B. Lokasi-lokasi ini dinilai strategis sekaligus rawan kepadatan karena menjadi jalur transportasi utama dan tujuan wisata favorit selama libur akhir tahun.

    Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan, penempatan pos disesuaikan dengan peta kerawanan wilayah, termasuk potensi lonjakan kendaraan, kerumunan massa, hingga risiko cuaca ekstrem. “Seluruh pos disiapkan untuk pengamanan gereja, kawasan wisata, pusat perbelanjaan, jalur transportasi, dan titik perayaan malam tahun baru,” ujarnya.

    Dari sisi personel, 163 petugas gabungan dilibatkan, terdiri atas 91 personel Polres Magetan, 6 personel TNI/Kodim 0804, 10 personel Satpol PP dan Damkar, 2 personel Pom AD, 2 personel Pom AU, 8 personel Dishub, 4 personel Dinkes, 1 unit BPBD, 2 personel Jasa Marga beserta 1 unit tim kesehatan, serta 17 personel dari unsur ormas dan siswa. Komposisi ini disusun untuk memastikan respons cepat di setiap titik pengamanan.

    Selain kepadatan lalu lintas dan aktivitas wisata, bencana hidrometeorologi menjadi perhatian khusus. Tingginya curah hujan berpotensi memicu genangan, pohon tumbang, hingga gangguan jalan, terutama di jalur pegunungan dan kawasan wisata Sarangan. Antisipasi dilakukan melalui kesiapsiagaan personel, peralatan pendukung, serta koordinasi lintas instansi.

    Operasi Lilin Semeru 2025 disebut sebagai operasi kemanusiaan yang mengedepankan pencegahan dan pelayanan. Kapolres menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur agar pengamanan berjalan efektif dan masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman dan nyaman di Kabupaten Magetan. [fiq/aje]

  • DPRD Kritik Anggaran BPBD Jember: Masa Kalah dengan Mlijo Cinta?

    DPRD Kritik Anggaran BPBD Jember: Masa Kalah dengan Mlijo Cinta?

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik minimnya alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

    “Anggaran BPBD kurang lebih Rp 8 miliar. Itu sudah dengan anggarab gaji. Makanya kan saya sempat tanya loh kok iso anggarannya segini. Masa kalah sama program Mlinjo Cinta?”,kata Ahmad Birbik Munajil Hayat, anggota Komisi D DPRD Jember, Jumat (19/12/2025).

    Program Miljo Cinta atau Gerobak Cinta memakan anggaran kurang lebih R[ 12 miliar, yakni pengadaan gerobak untuk berjualan bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima.

    Alokasi anggaran untuk BPBD Jember pada APBD 2025 adalah Rp 14 miliar. “Ini bisa turun jadi Rp 8 miliar bagaimana ceritanya. Maka itu, saya kemarin (saat pembahasan APBD 2026) sudah menyampaikan agar mohon ditinjau kembali anggaran BPBD memgingat ini banyak bencana,” kata Birbik.

    Birbik minta agar anggaran untuk aksi kemanusiaan dan kebencanaan lebih diperbesar. “Saya sudah ngomong ke Pak Sekda agar ke depan anggaran BPBD dikoreksi dalam Perubahan APBD Jember 2026, karena kejadian bencana ini sering kali saat akhir tahun,” katanya.

    “BPBD ini harus diberi anggaran lebih, karena kita melihat Tim Reaksi Cepat yang hanya beranggotakan 30 orang pasti tidak akan mampu dengan banyaknya titik-titik bencana. Pasti diperlukan lebih banyak lagi TRC dan bantuan logistik dari BPBD,” kata Birbik.

    Birbik sendiri pasca banjir yang terjadi pada Senin (15/12/2025), turun langsung ke lokasi-lokasi bencana. Bahkan dia menolak melakukan kunjungan kerja ke Jakarta karena ingin turun langsung mengadvokasi korban.

    Dari 12 anggota Komisi D, hanya tiga anggota Komisi D yang akhirnya melakukan kunjungan kerja yakni Ketua Komisi D Sunarsi Khoris, Suciati, dan Alfian Andri Wijaya.

    Birbik meminta agar ada langkah preventif bencana. “Jangan hanya ketika musibah terjadi baru kita turun. Kalau bisa bagaimana caranya musibah ini tidak terjadi. Kalau bisa plengsengan sungai ditinggikan,” katanya.

    Birbik juga menyarankan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, agar menunda pelaksanaan acara berbau hiburan dan hura-hura di akhir tahun, di tengah banyaknya bencana saat ini. “Tapi kalau memang harus digelar, mungkin kemasannya diubah menjadi kemasan kemanusiaan. Mungkin ada acara donasi,” katanya.

    Birbik tak sendiri. Sebelumnya dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 28 November 2025, anggota Badan Anggaran DPRD Jember David Handoko Seto mengingatkan, selama BPBD Jember tidak bisa maksimal membantu korban bencana. “Kalau memang pengampu kebencanaan itu satu-satunya BPBD ya konsentrasikan anggaran ke BPBD,” katanya.

    “BPBD anggaran Rp 8 miliar, untuk belanja pegawai sudah Rp 5 miliar lebih. Kalau pas kejadian bencana seperti (banjir bandang di Panti) 2006, ambrol seperti itu, kita hanya bisa menjadi menjadi penyalur bantuan-bantuan,” kata David.

    “Jadi kami berharap TAPD memberikan masukan. Kalau mau kelihatan gagal lagi ya forum pengurangan risiko bencana diaktifkan dan ini harus punya Bapak Angkat. Jangan hanya ada forum tetapi tidak pernah kelihatan esensinya,” kata David.

    Bapak angkat yang dimaksud David adalah Forum Corporate Social Responsibility. “Sebenarnya kalau kita memanfaatkan Forum CSR, Firum ini betul-betul dibentuk, di SK-kan bupati, dengan bupati sebagai pembina dan pengurusnya, Daripada selama ini CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal yang kadang-kadang enggak tahu kepentingannya itu apa,” katanya.[wir]

  • Peran Vital Buronan Kredit Fiktif BRI Unit Pasar Pon Ponorogo, Kejari Libatkan AMC

    Peran Vital Buronan Kredit Fiktif BRI Unit Pasar Pon Ponorogo, Kejari Libatkan AMC

    Ponorogo (beritajatim.com) — Tercatat sudah 6 bulan berlalu sejak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menetapkan DKSW alias Lette sebagai tersangka kasus dugaan kredit fiktif di BRI Unit Pasar Pon Ponorogo.

    Namun hingga kini, keberadaan sosok yang disebut sebagai pelaku kunci itu masih gelap. Jejaknya seolah terputus, tanpa kabar, tanpa komunikasi, bahkan dengan keluarga terdekatnya sendiri.

    Status Lette telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Meski begitu, upaya penelusuran yang dilakukan aparat penegak hukum belum membuahkan hasil. Kejari Ponorogo mengakui, minimnya informasi membuat proses pelacakan berjalan tidak mudah.

    Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Ponorogo, Ivan Yoko, menyampaikan bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka, Lette benar-benar menghilang dari radar. Tidak ada komunikasi dengan keluarga, kerabat, maupun lingkungan sekitarnya.

    “Yang bersangkutan sudah tidak berkomunikasi sama sekali dengan keluarga. Ini yang menjadi salah satu kendala utama kami di lapangan,” kata Ivan Yoko, Jumat (19/12/2025).

    Tim penyidik sebenarnya sempat mengendus keberadaan terduga Lette di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, pada bulan lalu. Informasi itu langsung ditindaklanjuti. Namun, setelah dilakukan pengecekan, orang yang dimaksud dipastikan bukan Lette.

    Tidak berhenti di situ, Kejari Ponorogo juga telah menempuh langkah-langkah koordinatif lintas lembaga. Surat permohonan bantuan pencarian telah dilayangkan kepada Kepolisian dan TNI. Bahkan, Kejari juga meminta dukungan Kejaksaan Agung melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC) untuk melacak pergerakan buronan tersebut.

    “Kami sudah bersurat ke Jaksa Agung untuk meminta bantuan AMC. Upaya pencarian terus dilakukan,” tegas Ivan.

    Keberadaan Lette dinilai sangat krusial dalam pengungkapan tuntas kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan negara itu. Penyidik meyakini, Lette bukan sekadar pelaku pendukung, melainkan aktor sentral yang berperan menghubungkan berbagai pihak.

    Menurut Kejari Ponorogo, Lette diduga berperan mencari calon debitur fiktif, menjembatani komunikasi dengan tersangka lain, termasuk SPP yang merupakan mantan mantri di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pasar Pon Ponorogo, serta tersangka NAF. Bahkan, Lette juga disebut-sebut sebagai pihak yang disinyalir menghubungi oknum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo.

    “Peran Lette ini penting karena bisa membuka secara terang konstruksi perkara kredit fiktif ini,” ungkap Ivan.

    Kejaksaan menegaskan pencarian terhadap buronan tersebut akan terus dilakukan hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. Kasus ini, menurut penyidik, belum sepenuhnya selesai sebelum seluruh peran dan alur kejahatan terungkap secara utuh. (end/ted)

  • Disperindag Lamongan Gencarkan Pengawasan SPBU Menjelang Nataru

    Disperindag Lamongan Gencarkan Pengawasan SPBU Menjelang Nataru

    Lamongan (beritajatim.com) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan, menggencarkan pengawasan terhadap keakuratan takaran serta stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen menjelang momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Kita melakukan pengawasan dan pengujian terkait SPBU, karena selain menghadapi Natal dan Tahun Baru, kita juga ada perintah dari Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen. Kita ingin memastikan bagaimana ketersediaan stok dan bagaimana kondisi SPBU di Lamongan,” kata Anang, saat melakukan oengawasan di SPBU Nginjen, Kecamatan Deket, Lamongan, Jumat (19/12/2025).

    Pengawasan difokuskan pada dua aspek utama, yakni ketersediaan stok BBM serta keakuratan alat ukur dan tera SPBU. Hal ini penting mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

    “Dari sisi uji alat ukur dan teranya, ini harus normal. Apalagi menjelang Nataru, banyak masyarakat yang melakukan perjalanan dan liburan. Dengan stok aman dan alat ukur normal, pelayanan kepada masyarakat juga terjamin,” ujarnya.

    Menurut Anang, pengawasan ini dilakukan oleh tim Disperindag secara maraton mulai tanggal 9 Desember, menyasar seluruh SPBU yang ada di Lamongan.

    Hasilnya, ketersediaan BBM di Lamongan dinyatakan aman, dan seluruh alat ukur SPBU yang diperiksa berada dalam kondisi normal.

    “Alhamdulillah, hasilnya stok aman dan uji tera serta alat ukur juga normal,” katanya.

    Selain itu, Anang menyampaikan pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak SPBU dan Pertamina. Berdasarkan informasi yang diterima, persediaan BBM menjelang Tahun Baru dipastikan mencukupi, bahkan akan dilakukan penambahan stok untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan.

    Menurut Anang, titik-titik yang menjadi perhatian utama adalah SPBU yang berada di sepanjang Jalan Poros Nasional. Sebab, jalur tersebut dilalui masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh saat libur Nataru.

    “Kita fokus di jalan arteri karena biasanya masyarakat liburannya melalui jalan nasional. Dengan pengawasan ini, kita berharap masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat mengisi BBM, sekaligus terlindungi dari potensi kerugian menjelang momentum libur akhir tahun,” ucapnya. (fak/ted)

  • Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memfinalisasi persiapan teknis pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Tahun 2025. Forum tertinggi di tingkat cabang ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/12/2025) di Hotel Shangri-La, Surabaya, dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru.

    Guna memastikan kelancaran acara, DPC menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Konsolidasi ini difokuskan pada pemahaman teknis dan substantif para utusan partai agar mekanisme konferensi berjalan tertib.

    “Rapat ini untuk memastikan seluruh utusan memahami jadwal, tempat, dan agenda Konfercab, termasuk jam kehadiran serta kelengkapan yang perlu dibawa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M. Bataragoa.

    Yordan menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara DPC dan PAC sebelum hari pelaksanaan. Hal ini dinilai krusial agar agenda lima tahunan partai banteng moncong putih tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis yang efektif.

    “Kami ingin semua unsur siap, sehingga pelaksanaan konferensi berjalan lancar dan efektif,” imbuhnya.

    Konfercab kali ini membawa sejumlah agenda strategis. Selain membahas sikap politik dan program kerja ke depan, forum akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPC masa bakti 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025. Puncaknya adalah penetapan struktur kepemimpinan baru.

    “Forum ini juga menjadi ruang penetapan kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Surabaya,” jelas Yordan.

    Mekanisme pemilihan akan menempatkan Ketua DPC terpilih sebagai Ketua Formatur. Bersama tim formatur, ketua terpilih nantinya bertugas menyusun komposisi lengkap kepengurusan DPC yang baru. Hasil dari Konfercab ini diharapkan menjadi momentum penguatan soliditas mesin partai.

    “Setelah Konfercab, konsolidasi akan dilanjutkan sampai PAC, ranting, dan anak ranting agar partai semakin siap bekerja di tengah masyarakat,” tegas Yordan.

    Secara teknis, Konfercab PDI Perjuangan 2025 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pembukaan acara akan dilakukan secara bersamaan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, sementara pelantikan pengurus DPC terpilih akan dilakukan langsung oleh DPP partai.

    “Agenda Konfercab bersifat internal dan tertutup, kecuali pada sesi pembukaan, dengan peserta merupakan utusan resmi partai dari PAC se-Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]