JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mempercepat penyelesaian Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagai salah satu solusi mengatasi banjir berulang di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi banjir di Kabupaten Banjar, Kalsel, Jumat, 9 Januari.
“Kami percepat pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang ditargetkan mampu mengurangi potensi banjir tahunan di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala hingga sekitar 70 persen,” ujar Dody dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 10 Januari.
Diketahui, Bendungan Riam Kiwa memiliki manfaat reduksi banjir di Sungai Martapura. Perinciannya, untuk area permukiman seluas 2.736 hektare (ha), persawahan 14.999 ha, potensi irigasi 1.800 ha, air baku 1.000 liter per detik dan potensi PLTA.
Bendungan itu juga memiliki volume tampungan sebesar 69 juta meter kubik dengan tinggi bendungan mencapai 51 meter (m).
Sebelumnya, banjir melanda Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel, belum lama ini. Banjir dipicu oleh curah hujan tinggi yang mencapai 95,8-135 milimeter per hari serta air pasang Sungai Barito.
Hal tersebut menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, meliputi Kabupaten Banjar; Tapin; Tabalong; Balangan; Hulu Sungai Utara; Hulu Sungai Tengah; Hulu Sungai Selatan; Tanah Laut; serta Kota Banjarbaru.
Akibatnya, kawasan permukiman, lahan sawah hingga sejumlah fasilitas umum pun terdampak genangan air.
Sebagai bagian dari tanggap darurat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU telah mengerahkan satu unit excavator untuk melakukan pembersihan dan normalisasi aliran sungai di lokasi terdampak.
Penanganan dilakukan mulai dari bagian hulu hingga hilir sungai untuk memperlancar aliran air dan mengurangi genangan.
Selain itu, petugas juga melakukan pembersihan aliran sungai dari material penghambat, seperti sampah, eceng gondok dan ranting pohon yang memperparah luapan air saat hujan deras.
“Kami berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan infrastruktur terdampak banjir dengan mengedepankan aspek keselamatan masyarakat, pemulihan konektivitas wilayah serta keberlanjutan akses logistik sebagai penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan,” imbuhnya.