Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat

Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anak-anak jalanan, gelandangan, hingga pengemis dan pemulung yang selama ini hidup terlunta-lunta di jalanan kini punya kesempatan menimba ilmu lewat program
Sekolah Rakyat
yang digagas pemerintah Presiden
Prabowo Subianto
 
Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S Deyang mengatakan, Sekolah Rakyat bakal menampung masyarakat yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan maupun pendataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya para anak jalanan di atas.
“Jadi benar-benar rakyat yang paling bawah, yang mungkin selama ini kita lihat hidup di jalanan. Mereka lahir di lingkungan yang tidak stabil dan akhirnya mewarisi kemiskinan dari orangtua mereka,” ujar Nanik di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Ia mengingatkan, Sekolah Rakyat ditujukan tidak hanya untuk masyarakat miskin pada umumnya, tetapi juga masyarakat miskin ekstrem serta mereka yang selama ini tak terdata. 
Oleh karena itu, BP Taskin bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan berbagai pihak lainnya untuk mendata masyarakat yang selama ini tidak terjangkau sistem administrasi.
“Kalau yang miskin ekstrem mungkin sudah masuk dalam data, tapi ada banyak yang belum terdaftar sama sekali,” ujar Nanik.
Ia mencontohkan, menurut laporan sementara dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), terdapat sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia (belum diverifikasi), di mana 50 persen di antaranya tidak memiliki KTP.
BP Taskin akan terus melakukan verifikasi terhadap data tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memproses administrasi kependudukan bagi mereka yang belum memiliki identitas resmi.
 
“Tapi ada banyak ternyata yang kita temukan dia itu pemulung dan ini masih laporan sementara kita mesti verifikasi,” ujar Nanik.
“Nah ini berarti nanti yang kita sekolahkan ini baik yang tidak ber-KTP, atau yang nggak punya KTP nanti kita proses,” kata dia melanjutkan.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebutkan, anak-anak miskin yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga bakal diberikan pekerjaan di proyek-proyek strategis pememrintah ketika mereka lulus kelak.
“Bagi yang lulus, kami sepakat untuk melakukan inkubasi dan menyalurkan mereka ke program-program besar seperti pembangunan 3 juta rumah, penyediaan makanan bergizi gratis, dan program prioritas lainnya,” kata Budiman, Selasa.
Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang layak serta akses langsung ke dunia kerja.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi jembatan bagi lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Budiman.
 
Kendati demikian, Budiman juga tetap mendorong lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi.
Ia menyatakan, pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta untuk mendukung pendanaan pendidikan maupun membuka peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kami sepakat bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti di SMA. Mereka yang berbakat dan berminat akan didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara yang siap bekerja akan disalurkan ke program strategis pemerintah,” ujar Budiman.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal mempunyai satu Sekolah Rakyat.
“Harapan Presiden, ke depan setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
“Namun, tentu ini dilakukan secara bertahap,” ujar dia.
Gus Ipul
, sapaan akrabnya, menargetkan Sekolah Rakyat bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
 
Saat ini, Kementerian Sosial tengah mengidentifikasi jumlah sekolah yang siap beroperasi dalam tahap awal program ini.
“Mudah-mudahan di tahun ajaran 2025-2026 bisa kita mulai. Sekarang sedang kita matangkan, kita identifikasi berapa sekolah yang bisa memulai program ini,” kata Gus Ipul.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah membuka berbagai opsi untuk mendanai pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dukungan dana dari pihak swasta.
Namun, pendanaan dari perusahaan swasta harus seizin Presiden Prabowo.
“Kalau tadi disebut oleh BP Taskin, bahwa pihak swasta bisa berpartisipasi, tentu semua harus mendapat persetujuan dari Presiden,” ujar Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.