New York –
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali gagal mencapai konsensus soal rancangan resolusi yang bertujuan menghentikan perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Amerika Serikat (AS) dan Inggris menentang rancangan resolusi itu karena menyebut soal gencatan senjata.
Seperti dilansir CNN, Selasa (7/11/2023), kegagalan menyepakati resolusi soal situasi perang di Jalur Gaza itu terjadi saat Dewan Keamanan PBB menggelar sidang tertutup pada Senin (6/11) waktu setempat. Sidang itu diharapkan menghasilkan resolusi penting soal perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
“Belum ada kesepakatan pada saat ini,” tegas Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, dalam pernyataannya.
Rancangan resolusi yang dibahas dalam sidang tertutup pada awal pekan ini disusun oleh kelompok E-10, yang terdiri atas 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Namun, AS dan Inggris yang sama-sama merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan memiliki hak veto, menentang rancangan resolusi tersebut.
Negara-negara Barat, khususnya AS dan Inggris, menolak untuk menyertakan seruan gencatan senjata segera di Jalur Gaza dalam rancangan resolusi tersebut. Padahal seruan gencatan senjata telah didukung oleh beberapa anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.
AS, yang merupakan sekutu dekat Israel, lebih mendorong adanya ‘jeda kemanusiaan’ dibandingkan gencatan senjata di Jalur Gaza, meskipun mereka belum menentukan berapa lama jeda dalam pertempuran akan diberlakukan.
Tonton Video: Massa Blokir Kapal Militer AS Diduga Bawa Senjata untuk Israel
Wood menyatakan bahwa pembahasan soal jeda kemanusiaan sedang berlangsung. “Dan kami tertarik untuk membahas hal tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, lanjut Wood, ada juga perbedaan pendapat dalam Dewan Keamanan PBB mengenai apakah hal itu bisa diterima.
Duta Besar China Jun Zhang, secara terpisah, menyerukan sentimen senada yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, dengan menekankan bahwa ‘Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak’. Dia menyerukan gencatan senjata segera untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Saat kita berbicara saat ini, warga sipil Palestina terus dibunuh. Anak-anaklah yang paling terkena dampaknya, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa pejabat AS. Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak. Tidak ada yang aman,” tegasnya.
Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada awal pekan ini, negara-negara anggota mendengarkan penjelasan dari para pejabat kemanusiaan PBB soal situasi keamanan yang mengerikan di daerah kantong Palestina tersebut.
Sidang Dewan Keamanan PBB sebelumnya juga gagal menyepakati resolusi soal Jalur Gaza, termasuk karena adanya dua veto dari AS. Situasi ini semakin menggarisbawahi kompleksitas dalam mencapai konsensus mengenai masalah penting ini.
Diketahui bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB berbeda dengan resolusi Majelis Umum PBB, yang dalam rapat darurat pada akhir Oktober lalu berhasil meloloskan resolusi yang menyerukan ‘gencatan senjata kemanusiaan segera’ di Jalur Gaza.
Resolusi Majelis Umum PBB soal gencatan senjata itu mendapatkan 122 suara dukungan dan 14 suara menolak, dengan sebanyak 55 negara lainnya abstain. Meskipun didukung mayoritas negara anggota, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat dan hanya mencerminkan sikap berbagai negara.
Sementara itu, resolusi Dewan Keamanan PBB diketahui bersifat mengikat secara hukum, dan bisa digunakan untuk menuntut Israel agar menerima gencatan senjata atau jeda kemanusiaan di Jalur Gaza.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
