Jakarta –
Selama ini, kedua negara saling bersaing dalam diam. Namun pekan lalu, rivalitas dua kutub di Timur Tengah — Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) — meledak ke permukaan, dan kali ini disertai kekerasan.
Pada 30 Desember, Arab Saudi membombardir kota pelabuhan Mukalla di Yaman. Targetnya adalah pengiriman senjata dan perlalatan tempur untuk kelompok separatis. Kiriman itu berasal dari UEA dan ditujukan bagi Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC), kelompok yang ingin mendirikan negara sendiri di Yaman selatan.
Pemerintah UEA membantah. Menurut Abu Dhabi, senjata tersebut diperuntukkan bagi pasukan keamanan mereka sendiri di kawasan itu, bukan untuk STC. Tapi Riyadh tak percaya. Saudi mengklaim telah memperingatkan UEA agar tak mengirim senjata dan menyebut langkah Emirat itu “sangat berbahaya”.
Provinsi Hadramaut, yang direbut oleh STC awal Desember lalu, dipisah perbatasan darat sepanjang 700km denganArab Saudi. Wilayah itu berada di jalur strategis. “Bahwa Hadramout dikuasai kelompok yang tidak sejalan dengan Saudi jelas tidak bisa diterima Riyadh,” kata peneliti Saudi Hesham Alghannam dari Carnegie Middle East Center kepada media Yaman, Aden Al Ghad.
Serangan Saudi di Mukalla merupakan konfrontasi langsung pertama antara kedua negara. Tak lama setelahnya, UEA menyatakan akan menarik seluruh sisa pasukan Emirat dari Yaman. Sementara STC bersedia menyerahkan wilayah selatan, meski bersikukuh menguasai Hadramaut.
Perbedaan dua haluan
Para pengamat meyakini akar persoalan Saudi–UEA tak akan hilang. Masalah dasarnya terletak pada dua pendekatan kebijakan luar negeri yang sangat berbeda.
“Perkembangan di kawasan dalam beberapa bulan terakhir benar-benar memperlihatkan perbedaan visi soal tatanan regional,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute, Rice University, kepada DW.
“Arab Saudi sedang tidak punya selera untuk melakukan petualangan militer. Berbeda dengan Abu Dhabi yang dipersepsikan lebih berani mengambil risiko dan mendukung kelompok bersenjata non-negara,” ujar Coates Ulrichsen.
Sebagai kekuatan regional, Arab Saudi kini lebih fokus menjaga stabilitas, meningkatkan kerja sama ekonomi kawasan, menggiatkan pembangunan domestik, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga formal seperti PBB. Pandangan ini disampaikan H.A. Hellyer, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI), London, dalam unggahan media sosial yang luas dibaca.
‘Poros separatis’ UEA
Sebaliknya, UEA cenderung menganut model kebijakan luar negeri yang lebih Machiavellian—sering disebut pendekatan “hancurkan untuk membangun” — yang tak selalu sejalan dengan konsensus Arab.
Andreas Krieg, dosen senior di King’s College London, Inggris, menyebut strategi UEA sebagai pembangunan “poros separatis”. Artinya, Emirat mendukung aktor bersenjata non-negara di Libya, Sudan, Somalia, dan Yaman untuk memperluas pengaruh tanpa harus berurusan dengan pemerintah resmi. Tuduhan ini secara rutin dibantah UEA.
“Poros separatis UEA itu lincah dan terhubung dalam jaringan,” kata Krieg. “Lebih tangguh dibanding pendekatan Saudi yang berpusat pada negara, karena tak bergantung pada satu ibu kota, satu jalur, atau satu perjanjian formal.”
Menurutnya, uang, logistik, penerbangan, pelabuhan, media, lobi, dan pengadaan bertemu dalam satu ruang Emirat.
Masih banyak aktivitas yang terjadi “di bawah permukaan”, lanjut Krieg — mulai dari broker, pedagang, perantara pelayaran dan penerbangan, kendaraan korporasi, hingga sirkuit uang dan komoditas.
Lewat jaringan berlapis ini, UEA memperoleh akses dan pengaruh atas jalur pelayaran, pelabuhan strategis, dan pusat energi.
“Ini menciptakan tatanan regional alternatif, di mana Abu Dhabi menetapkan syarat lewat simpul dan koridor, bukan lewat perjanjian,” kata Krieg. “Pendekatan ini meminggirkan aktor-aktor besar tradisional dengan memutar pengaruh di sekitar mereka.”
Konsekuensinya, Arab Saudi dan UEA kerap berada di kubu berseberangan.
Embrio perang dingin
Di Sudan, misalnya, Arab Saudi berperan sebagai mediator dan mendukung pemerintah yang diakui internasional. UEA justru dituduh mendukung Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter yang berkonflik dengan pemerintah.
Ketika Israel mengakui Somaliland sebagai negara terpisah dari Somalia, mayoritas negara Arab—termasuk Arab Saudi—mengecam langkah itu. UEA memilih diam. Abu Dhabi memiliki hubungan erat dengan Somaliland dan Israel.
UEA dilaporkan melatih pasukan keamanan Somaliland dan memperoleh izin membangun pangkalan militer di Berbera, di Teluk Aden.
UEA juga telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Arab Saudi menegaskan tak akan mengikuti langkah itu sebelum isu negara Palestina diselesaikan.
Selain itu, UEA dituduh mendorong faksi-faksi separatis di Suriah, khususnya di kalangan minoritas Druze, yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan baru Suriah—pemerintahan yang justru didukung Saudi.
Perbedaan-perbedaan ini makin sulit dikelola secara diplomatik. Para pengamat menyebutnya sebagai embrio “Perang Dingin” antara dua negara paling berpengaruh di Timur Tengah.
Apa selanjutnya?
Setelah insiden Mukalla, warga sipil di kedua negara saling serang di media sosial. Seorang analis Saudi menuduh UEA “mengoyak relasi antarnegara dan masyarakat”. Yang lain menyamakan UEA dengan adik kecil pembangkang. Dari kubu Emirat, ada yang menyindir Saudi sebagai kakak besar yang merasa paling unggul.
Namun sejauh ini, para pengamat tak melihat konflik akan melampaui perang kata-kata.
“Saya kira Saudi bergerak tegas di Yaman untuk mengamankan kepentingannya. Ini mungkin pertama kalinya UEA menghadapi dampak serius atas dukungannya pada kelompok non-negara,” kata Coates Ulrichsen.
Namun tak ada keinginan untuk perpecahan permanen. Yang paling mungkin terjadi adalah “Saudi dan Emirat akan semakin mengokohkan jalur kebijakan mereka masing-masing.”
Meski UEA menarik pasukan khususnya dari Yaman, mereka tak akan benar-benar mundur, kata Krieg. “Peristiwa ini akan membuat mereka memperketat proses, mengurangi visibilitas, dan mengelola dampak. Tapi logika dasarnya tetap utuh.”
Itu sudah menjadi pola, ujar Krieg. “Saat menghadapi perlawanan, UEA biasanya mengganti bungkus, bukan meninggalkan inti permainannya.”
Siapa menang dalam ‘Perang Dingin’?
Menurut Krieg, UEA telah meraih banyak keuntungan dari pendekatan ini. “Namun variabel penentunya adalah biaya reputasi dan politik.”
Di Sudan, misalnya, RSF — kelompok yang didukung UEA — dituduh melakukan pembantaian dan berbagai pelanggaran HAM. Dukungan Abu Dhabi menuai kecaman internasional.
Sudan menjadi ujian besar bagi strategi “poros separatis” UEA.
“Harga untuk mempertahankan ekosistem berbasis RSF makin mahal. Ruang penyangkalan menyempit. Dampak balik datang dari berbagai arah, termasuk dari dalam Teluk,” kata Krieg. “Dalam jangka panjang, pihak yang mampu mengubah pengaruh menjadi legitimasi dan stabilitas berkelanjutan—itulah yang benar-benar menang.”
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
Lihat juga Video: UEA Dituding Menjadi Dalang Serangan Drone di Port Sudan
(ita/ita)