Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bakal melakukan moratorium proyek khususnya yang membutuhkan biaya jumbo, imbas dari minimnya pagu anggaran 2025 yang tersedia.
Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa tidak akan melelang proyek infrastruktur baru berskala besar seperti bendungan hingga jalan tol.
“Pembangunan fisik yang besar, kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita setop dulu sementara waktu. Apa yang ada, kita maksimalkan,” kata Doddy saat ditemui di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Pada kesempatan itu, dia menegaskan bakal memanfaatkan sejumlah sarana dan prasarana yang telah terbangun untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saat dikonfirmasi sampai kapan moratorium proyek itu bakal dilakukan, Dody mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, dia memastikan bahwa pembangunan proyek baru bakal langsung dilaksanakan apabila anggaran telah tersedia.
“Sampai kapan [moratorium proyeknya], sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia,” tegas Dody.
Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana, orang nomor 1 di RI itu meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan tidak ada proyek mercusuar di pemerintahannya.
“Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar,” kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Prabowo juga menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.
