PELANGGARAN serius terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia yang dilakukan Israel di Gaza telah didokumentasikan. Semuanya termaktub dalam banyak laporan oleh organisasi yang berafiliasi dengan PBB serta kelompok hak asasi manusia independen.
Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), keduanya berkantor pusat di Den Haag, adalah badan berwenang yang dibentuk untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan yang dilakukan Israel dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bersalah.
Ketika kedua pengadilan dunia berupaya menghentikan serangan yang menyasar warga sipil di Jalur Gaza dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, berikut adalah ikhtisar peran, kekuasaan, perbedaan, dan ciri-ciri utama mereka, yang akan menjadi besar jika pihak-pihak yang bertanggung jawab dipanggil ke pengadilan untuk diadili.
Baca juga: Afrika Selatan Gugat Israel ke Mahkamah Internasional atas Genosida di Gaza
Mahkamah Internasional (ICJ)
ICJ, badan peradilan utama PBB, didirikan pada Juni 1945 dan memulai kegiatannya di Istana Perdamaian di Den Haag, ibu kota administratif Belanda, pada April 1946.
Di antara tugas inti Mahkamah ini adalah menyelesaikan sengketa hukum antar negara sesuai dengan hukum internasional dan memberikan pendapat penasehat mengenai permasalahan hukum yang dirujuk.
Baca juga: Mahkamah Internasional ICC Perintahkan Penangkapan Putin atas Kejahatan Perang
Secara eksklusif menangani perselisihan antar negara, Pengadilan ini terdiri dari 15 hakim, yang dipilih bersama selama sembilan tahun oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan. Biaya Pengadilan ditanggung oleh PBB.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)
Didirikan sebagai pengadilan pidana yang independen dan permanen berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC mengadili individu yang melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.
Pengadilan tersebut, yang berkantor pusat di Den Haag dan beroperasi sejak 2002, secara eksklusif mengadili orang-orang nyata, termasuk kepala negara dan pejabat tinggi pemerintah.
Meskipun terdapat 18 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun di ICC, biaya Pengadilan ditanggung oleh kontribusi dari negara-negara anggota dan sumbangan dari negara ketiga.
Kasus yang bisa dibuka di ICJ
Kasus-kasus di ICJ dibuka tergantung pada pokok bahasan perjanjian internasional di mana negara-negara sedang bersengketa. Kasus-kasus tersebut biasanya melibatkan kedaulatan, sengketa perbatasan, sengketa maritim, perdagangan, sumber daya alam, pelanggaran perjanjian hak asasi manusia, dan perselisihan terkait penafsiran perjanjian.
Selain mengeluarkan keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, ICJ juga dapat memberikan pendapat penasehat yang tidak mengikat mengenai hal-hal yang memerlukan keahlian di bidang hukum internasional.
Kejahatan diselidiki oleh ICC
Statuta Roma, yang membentuk ICC, menetapkan empat kejahatan yang dapat dituntut oleh pengadilan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan apa pun di luar keempat kategori tersebut tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan.
Tiga kejahatan pertama dirinci dalam Statuta pada 1998, sedangkan kejahatan agresi didefinisikan setelah Konferensi Kampala pada 2010.
Siapa yang dapat membawa perkara ke ICJ dan ICC?
ICJ, hanya negara-negara yang mempunyai hak untuk mengajukan kasus-kasus kontroversial, dan seluruh 193 negara anggota PBB berpotensi dapat hadir di pengadilan. Perorangan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, atau badan swasta lainnya tidak dapat menjadi pihak dalam suatu perkara di ICJ.
Apabila suatu negara hadir di hadapan ICJ atas nama salah satu warga negaranya melawan negara lain, maka hal tersebut tetap merupakan sengketa antar negara.
Entitas PBB, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan organnya, dapat meminta pendapat penasehat dari ICJ mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional. Negara tidak dapat meminta pendapat penasehat.
Kewenangan untuk memulai perkara di ICC sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan. Meskipun negara atau individu pada umumnya mengajukan pengaduan kepada jaksa, keputusan untuk membuka suatu kasus bergantung pada kebijaksanaan jaksa, dan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan.
Ada kemungkinan untuk mengajukan banding ke Sidang Praperadilan Pengadilan terhadap keputusan jaksa untuk membuka atau tidak membuka suatu perkara.
Bagaimana kasus dimulai di ICJ
ICJ tidak mempunyai wewenang untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Karena ICJ bukan pengadilan pidana, maka ICJ tidak memiliki jaksa yang dapat memulai persidangan. ICJ juga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil inisiatif dalam menangani suatu perselisihan, dan hanya dapat menyelesaikan perselisihan jika satu atau lebih negara meminta intervensinya.
Agar ICJ mempunyai yurisdiksi, negara-negara yang terlibat dalam sengketa harus menerima yurisdiksi Mahkamah, yang berarti mereka harus menyetujui ICJ untuk menangani sengketa tersebut. Negara dapat menyatakan persetujuannya dengan tiga cara.
Pertama, dua negara atau lebih yang bersengketa mengenai suatu hal tertentu dapat sepakat melalui suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan perselisihan tersebut kepada ICJ.
Contohnya adalah kasus yang melibatkan Hongaria dan Slovakia terkait Proyek Gabcikovo-Nagymaros yang disidangkan di ICJ berdasarkan kesepakatan khusus antara kedua negara.
Kedua, banyak perjanjian internasional memuat ketentuan di mana negara-negara berkomitmen untuk menerima yurisdiksi ICJ jika terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian tersebut.
Saat ini, terdapat klausul di lebih dari 300 perjanjian multilateral yang memberdayakan ICJ. Dasar sidang ICJ dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel adalah otorisasi ICJ untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan Pasal 9 Konvensi Genosida.
Ketiga, negara dapat secara sepihak menyatakan penerimaannya terhadap jurisdiksi ICJ dalam semua kasus yang melibatkan pihak lain. Meskipun 74 negara telah membuat pernyataan yang mengakui yurisdiksi ICJ, Mahkamah hanya dapat menerapkan yurisdiksi umum dalam sengketa jika semua pihak berada di antara 74 negara bagian.
Contohnya adalah kasus sengketa batas darat dan laut antara Nikaragua dan Honduras di Laut Karibia yang bermula dari hal tersebut.
Dalam kasus-kasus yang diajukan ke ICJ, kecuali jika negara tergugat menolak yurisdiksi tersebut, Pengadilan tidak menanyakan apakah yurisdiksi tersebut ada.
Jika negara tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap yurisdiksi, maka diasumsikan secara implisit bahwa negara tersebut menerima yurisdiksi Mahkamah, dan keputusan tersebut menjadi mengikat.
Dalam kasus Corfu Channel antara Albania dan Inggris, Albania secara efektif mengakui yurisdiksi dengan tidak menolak kewenangan Pengadilan.
Inisiasi kasus di ICC
Jaksa ICC dapat memulai penyelidikan dengan tiga cara. Pertama, jaksa dapat memulai penyelidikan proprio motu atas kejahatan yang dilakukan oleh siapa pun di dalam wilayah suatu negara pihak atau kejahatan yang dilakukan secara global oleh warga negara dari suatu negara pihak.
Misalnya, Jaksa ICC memulai penyelidikan proprio motu atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kekacauan internal di Kenya setelah pemilu 2007 dan 2008.
Kedua, jaksa dapat memulai penyelidikan berdasarkan permintaan negara. Permintaan tersebut dapat datang dari negara-negara yang menjadi pihak ICC, atau bahkan negara-negara non-pihak berdasarkan yurisdiksi sementara dan terbatas berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma. Investigasi terhadap kejahatan di Palestina dan Ukraina pada awalnya dibuka berdasarkan Pasal 12(3), dan kemudian kedua negara tersebut menjadi pihak ICC.
Ketiga, Jaksa ICC dapat membuka kasus terkait situasi yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Berbeda dengan dua metode lainnya, perkara yang dirujuk ke Jaksa ICC oleh Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat semua negara anggota PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan tidak memerlukan persetujuan negara yang dirujuk. Investigasi terhadap Libya dan Sudan di ICC dimulai berdasarkan resolusi Dewan Keamanan.
Bagaimana genosida diatur dalam hukum internasional?
Istilah genosida pertama kali diperkenalkan ke dalam dokumen internasional melalui Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada 1948.
Pasal 2 Konvensi mencakup hal-hal berikut: Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti:
a) Membunuh anggota kelompok;
b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
c) Sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kemusnahan fisik seluruhnya atau sebagian;
d) Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
e) Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.”
Definisi genosida dalam Konvensi Genosida juga secara eksplisit digunakan dalam Pasal 6 Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia, serta dalam Pasal 6 Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC.
Elemen penting dalam menetapkan kejahatan adalah penentuan niat genosida pelaku, yang mencakup tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tersebut.
Keputusan tentang genosida di ICJ, ICC
Dalam kasus yang diajukan oleh Bosnia dan Herzegovina, ICJ mengeluarkan keputusan pada tanggal 26 Februari 2007, yang menyatakan bahwa genosida telah terjadi di Srebrenica, meskipun cakupannya terbatas. ICJ menghukum Serbia karena bertindak bertentangan dengan Konvensi Genosida dengan gagal mengekstradisi Ratko Mladic ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia.
Sedangkan di ICC, belum ada putusan genosida yang dikeluarkan. Namun Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) telah mengeluarkan keputusan mengenai genosida.
ICTR memutuskan walikota kota Taba, Jean-Paul Akayesu, bersalah atas genosida pada 2 September 1998, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pada 4 September 1998, mantan Perdana Menteri Rwanda, Jean Kambanda, juga dihukum karena genosida dan menerima hukuman seumur hidup.
ICTY, pada 2 Agustus 2001, memutuskan Radislav Kristic bersalah melakukan genosida atas pembunuhan pria Muslim Bosnia di Srebrenica. Pengadilan Yugoslavia, pada 10 Juni 2010, menghukum Vujadin Popovic, Ljubisa Beara dan Drago Nikolic karena melakukan genosida terhadap Muslim Bosnia di Bosnia Timur.
Investigasi ICC terhadap Palestina
Pemerintah Palestina, membuat deklarasi pada 1 Januari 2015, menerima yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma, mengklaim kejahatan dilakukan sejak 13 Juni 2014, di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur .
Selanjutnya, mereka menyerahkan instrumen aksesi kepada Sekretaris Jenderal PBB, menjadikan Palestina sebagai pihak di ICC. Mantan Jaksa ICC Fatou Bensouda mengumumkan pembukaan penyelidikan situasi di Negara Palestina pada 3 Maret 2021, setelah pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung sekitar enam tahun.
Hingga 2021, belum ada kemajuan signifikan dalam penyelidikan. Jaksa penuntut saat ini, Karim Khan, mengakui dalam sebuah pernyataan setelah 7 Oktober bahwa belum ada kemajuan dalam memajukan penyelidikan kejahatan yang dilakukan di Palestina.
Kritik telah diajukan terhadap dugaan standar ganda yang diajukan Jaksa ICC karena fakta bahwa, meskipun telah meminta surat perintah penangkapan untuk seorang kepala negara dalam penyelidikan Ukraina dalam waktu satu tahun, tidak ada surat perintah tersebut yang dikeluarkan untuk kejahatan di Palestina setelah delapan tahun.
Kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel
Afrika Selatan mengajukan gugatan ke ICJ pada 29 Desember dengan tuduhan bahwa Israel melanggar Konvensi PBB 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dengan tindakannya di Gaza sejak 7 Oktober. Afrika Selatan meminta agar tindakan sementara diambil terhadap Israel.
Menurut Pasal 9 Konvensi Genosida, jika suatu negara melanggar ketentuan konvensi, negara pihak mana pun dalam konvensi tersebut dapat mengajukan gugatan ke ICJ terhadap negara yang melanggar.
Afrika Selatan, dengan alasan betapa mendesaknya situasi ini, meminta agar ICJ mengeluarkan tindakan sementara, dan sidang mengenai tindakan sementara ini dijadwalkan pada 11-12 Januari di Den Haag.
Sebelumnya di ICJ, kasus genosida terpisah diajukan oleh Bosnia dan Herzegovina dan Kroasia terhadap Serbia, berdasarkan Konvensi Genosida.
Dalam kasus-kasus yang diajukan ke ICJ, seperti kasus Gambia melawan Myanmar untuk penyelidikan genosida terhadap Muslim Rohingya dan kasus Ukraina melawan Rusia, klaim tersebut didasarkan pada Konvensi Genosida. Dalam kedua kasus tersebut, ICJ menerima permintaan tindakan sementara yang dibuat oleh negara penggugat, dan menginstruksikan Myanmar dan Rusia untuk menghentikan pelanggaran hingga proses persidangan berakhir.
Tanggapan Israel
Tzachi Hanegbi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, menolak tuduhan genosida dari Afrika Selatan sebagai fitnah dan dia berkata, “Kami akan berpartisipasi dalam tuntutan hukum yang tidak masuk akal ini, yang merupakan tuduhan palsu, dan kami akan membantahnya.”
Israel mengumumkan partisipasinya dalam sidang mengenai tindakan sementara di ICJ yang dijadwalkan pada 11-12 Januari. Terkait legalitas pendudukan Israel, Majelis Umum PBB meminta pendapat penasehat dari ICJ pada 2023 untuk menilai legalitas praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Lima puluh tujuh negara dan organisasi internasional, termasuk Türkiye, akan menyampaikan pernyataan lisan kepada Mahkamah selama sidang yang dimulai pada 19 Februari.
Meskipun pendapat penasehat dari ICJ tidak mengikat secara hukum, pendapat tersebut sering kali dipertimbangkan oleh banyak negara dan organisasi, dan kepatuhan terhadap pendapat tersebut diperhatikan. Jika pendapat ICJ mendukung pelanggaran hukum pendudukan hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap Israel.
Negara-negara yang mendukung Israel dapat secara terbuka dituduh terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan komunitas internasional akibat serangan di Gaza.
Dalam opini penasehat sebelumnya pada 2004, ICJ menyatakan bahwa pembangunan tembok yang dilakukan Israel di wilayah Palestina melanggar hukum. Menyusul keputusan tersebut, banyak negara dan perusahaan membatasi perdagangan bahan bangunan dengan Israel.
Keputusan dibuat di ICJ
ICJ dapat menentukan batas-batas berdasarkan permasalahan yang diadili, menetapkan kedaulatan atau menentukan penafsiran suatu perjanjian. Selain itu, jika subjek sengketa melibatkan tindakan yang tidak adil atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara.
ICJ dalam keputusannya dapat menuntut penghentian pelanggaran tersebut, pengakuan atas pelanggaran tersebut dan permintaan maaf dari negara yang melanggar, jika memungkinkan, pemulihan situasi ke keadaan sebelum pelanggaran, dan kompensasi harus dibayarkan.
Jika ICJ memutuskan bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida, maka ICJ dapat memutuskan untuk mengakhiri pendudukan di Gaza, mengakui genosida tersebut, dan memberikan kompensasi kepada masyarakat di Gaza atas kerugian yang mereka alami.
Sebagai pengadilan pidana, ICC dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup atau, dalam jangka waktu tertentu, hukuman penjara paling lama 30 tahun kepada terpidana.
Selain hukuman penjara, Pengadilan dapat memutuskan denda, penyitaan dan penyitaan keuntungan, sesuai dengan aturan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan.
Dampak keputusan di ICJ dan ICC
Meskipun keputusan-keputusan pengadilan tidak mengikat satu sama lain, namun tidak menutup kemungkinan keputusan-keputusan kedua pengadilan dalam peristiwa yang sama dapat saling mempengaruhi.
Karena sifat ICJ yang lebih tegas dibandingkan dengan pengadilan lain, potensi putusan genosida dari ICJ membuka jalan bagi ICC untuk mengajukan tuntutan genosida terhadap pejabat Israel.
Pernyataan Israel dalam kasus genosida di ICJ dapat dijadikan sebagai pengakuan bersalah atau bukti baru dalam kasus tersebut di hadapan ICC.
Demikian pula, jika terdakwa Israel dihukum karena genosida di ICC, ICJ dapat memutuskan bahwa Israel bertindak bertentangan dengan kewajibannya untuk mencegah dan menghukum genosida. (Z-10)
PELANGGARAN serius terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia yang dilakukan Israel di Gaza telah didokumentasikan. Semuanya termaktub dalam banyak laporan oleh organisasi yang berafiliasi dengan PBB serta kelompok hak asasi manusia independen.
Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), keduanya berkantor pusat di Den Haag, adalah badan berwenang yang dibentuk untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan yang dilakukan Israel dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bersalah.
Ketika kedua pengadilan dunia berupaya menghentikan serangan yang menyasar warga sipil di Jalur Gaza dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, berikut adalah ikhtisar peran, kekuasaan, perbedaan, dan ciri-ciri utama mereka, yang akan menjadi besar jika pihak-pihak yang bertanggung jawab dipanggil ke pengadilan untuk diadili.
Baca juga: Afrika Selatan Gugat Israel ke Mahkamah Internasional atas Genosida di Gaza
ICJ, badan peradilan utama PBB, didirikan pada Juni 1945 dan memulai kegiatannya di Istana Perdamaian di Den Haag, ibu kota administratif Belanda, pada April 1946.
Di antara tugas inti Mahkamah ini adalah menyelesaikan sengketa hukum antar negara sesuai dengan hukum internasional dan memberikan pendapat penasehat mengenai permasalahan hukum yang dirujuk.
Baca juga: Mahkamah Internasional ICC Perintahkan Penangkapan Putin atas Kejahatan Perang
Secara eksklusif menangani perselisihan antar negara, Pengadilan ini terdiri dari 15 hakim, yang dipilih bersama selama sembilan tahun oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan. Biaya Pengadilan ditanggung oleh PBB.
Didirikan sebagai pengadilan pidana yang independen dan permanen berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC mengadili individu yang melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.
Pengadilan tersebut, yang berkantor pusat di Den Haag dan beroperasi sejak 2002, secara eksklusif mengadili orang-orang nyata, termasuk kepala negara dan pejabat tinggi pemerintah.
Meskipun terdapat 18 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun di ICC, biaya Pengadilan ditanggung oleh kontribusi dari negara-negara anggota dan sumbangan dari negara ketiga.
Kasus-kasus di ICJ dibuka tergantung pada pokok bahasan perjanjian internasional di mana negara-negara sedang bersengketa. Kasus-kasus tersebut biasanya melibatkan kedaulatan, sengketa perbatasan, sengketa maritim, perdagangan, sumber daya alam, pelanggaran perjanjian hak asasi manusia, dan perselisihan terkait penafsiran perjanjian.
Selain mengeluarkan keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, ICJ juga dapat memberikan pendapat penasehat yang tidak mengikat mengenai hal-hal yang memerlukan keahlian di bidang hukum internasional.
Statuta Roma, yang membentuk ICC, menetapkan empat kejahatan yang dapat dituntut oleh pengadilan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan apa pun di luar keempat kategori tersebut tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan.
Tiga kejahatan pertama dirinci dalam Statuta pada 1998, sedangkan kejahatan agresi didefinisikan setelah Konferensi Kampala pada 2010.
ICJ, hanya negara-negara yang mempunyai hak untuk mengajukan kasus-kasus kontroversial, dan seluruh 193 negara anggota PBB berpotensi dapat hadir di pengadilan. Perorangan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, atau badan swasta lainnya tidak dapat menjadi pihak dalam suatu perkara di ICJ.
Apabila suatu negara hadir di hadapan ICJ atas nama salah satu warga negaranya melawan negara lain, maka hal tersebut tetap merupakan sengketa antar negara.
Entitas PBB, sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan organnya, dapat meminta pendapat penasehat dari ICJ mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional. Negara tidak dapat meminta pendapat penasehat.
Kewenangan untuk memulai perkara di ICC sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan. Meskipun negara atau individu pada umumnya mengajukan pengaduan kepada jaksa, keputusan untuk membuka suatu kasus bergantung pada kebijaksanaan jaksa, dan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan.
Ada kemungkinan untuk mengajukan banding ke Sidang Praperadilan Pengadilan terhadap keputusan jaksa untuk membuka atau tidak membuka suatu perkara.
ICJ tidak mempunyai wewenang untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Karena ICJ bukan pengadilan pidana, maka ICJ tidak memiliki jaksa yang dapat memulai persidangan. ICJ juga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil inisiatif dalam menangani suatu perselisihan, dan hanya dapat menyelesaikan perselisihan jika satu atau lebih negara meminta intervensinya.
Agar ICJ mempunyai yurisdiksi, negara-negara yang terlibat dalam sengketa harus menerima yurisdiksi Mahkamah, yang berarti mereka harus menyetujui ICJ untuk menangani sengketa tersebut. Negara dapat menyatakan persetujuannya dengan tiga cara.
Pertama, dua negara atau lebih yang bersengketa mengenai suatu hal tertentu dapat sepakat melalui suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan perselisihan tersebut kepada ICJ.
Contohnya adalah kasus yang melibatkan Hongaria dan Slovakia terkait Proyek Gabcikovo-Nagymaros yang disidangkan di ICJ berdasarkan kesepakatan khusus antara kedua negara.
Kedua, banyak perjanjian internasional memuat ketentuan di mana negara-negara berkomitmen untuk menerima yurisdiksi ICJ jika terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan perjanjian tersebut.
Saat ini, terdapat klausul di lebih dari 300 perjanjian multilateral yang memberdayakan ICJ. Dasar sidang ICJ dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel adalah otorisasi ICJ untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan Pasal 9 Konvensi Genosida.
Ketiga, negara dapat secara sepihak menyatakan penerimaannya terhadap jurisdiksi ICJ dalam semua kasus yang melibatkan pihak lain. Meskipun 74 negara telah membuat pernyataan yang mengakui yurisdiksi ICJ, Mahkamah hanya dapat menerapkan yurisdiksi umum dalam sengketa jika semua pihak berada di antara 74 negara bagian.
Contohnya adalah kasus sengketa batas darat dan laut antara Nikaragua dan Honduras di Laut Karibia yang bermula dari hal tersebut.
Dalam kasus-kasus yang diajukan ke ICJ, kecuali jika negara tergugat menolak yurisdiksi tersebut, Pengadilan tidak menanyakan apakah yurisdiksi tersebut ada.
Jika negara tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap yurisdiksi, maka diasumsikan secara implisit bahwa negara tersebut menerima yurisdiksi Mahkamah, dan keputusan tersebut menjadi mengikat.
Dalam kasus Corfu Channel antara Albania dan Inggris, Albania secara efektif mengakui yurisdiksi dengan tidak menolak kewenangan Pengadilan.
Jaksa ICC dapat memulai penyelidikan dengan tiga cara. Pertama, jaksa dapat memulai penyelidikan proprio motu atas kejahatan yang dilakukan oleh siapa pun di dalam wilayah suatu negara pihak atau kejahatan yang dilakukan secara global oleh warga negara dari suatu negara pihak.
Misalnya, Jaksa ICC memulai penyelidikan proprio motu atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kekacauan internal di Kenya setelah pemilu 2007 dan 2008.
Kedua, jaksa dapat memulai penyelidikan berdasarkan permintaan negara. Permintaan tersebut dapat datang dari negara-negara yang menjadi pihak ICC, atau bahkan negara-negara non-pihak berdasarkan yurisdiksi sementara dan terbatas berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma. Investigasi terhadap kejahatan di Palestina dan Ukraina pada awalnya dibuka berdasarkan Pasal 12(3), dan kemudian kedua negara tersebut menjadi pihak ICC.
Ketiga, Jaksa ICC dapat membuka kasus terkait situasi yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Berbeda dengan dua metode lainnya, perkara yang dirujuk ke Jaksa ICC oleh Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat semua negara anggota PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan tidak memerlukan persetujuan negara yang dirujuk. Investigasi terhadap Libya dan Sudan di ICC dimulai berdasarkan resolusi Dewan Keamanan.
Bagaimana genosida diatur dalam hukum internasional?
Istilah genosida pertama kali diperkenalkan ke dalam dokumen internasional melalui Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada 1948.
Pasal 2 Konvensi mencakup hal-hal berikut: Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti:
a) Membunuh anggota kelompok;
b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok;
c) Sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kemusnahan fisik seluruhnya atau sebagian;
d) Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
e) Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.”
Definisi genosida dalam Konvensi Genosida juga secara eksplisit digunakan dalam Pasal 6 Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia, serta dalam Pasal 6 Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC.
Elemen penting dalam menetapkan kejahatan adalah penentuan niat genosida pelaku, yang mencakup tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan dalam kelompok tersebut.
Dalam kasus yang diajukan oleh Bosnia dan Herzegovina, ICJ mengeluarkan keputusan pada tanggal 26 Februari 2007, yang menyatakan bahwa genosida telah terjadi di Srebrenica, meskipun cakupannya terbatas. ICJ menghukum Serbia karena bertindak bertentangan dengan Konvensi Genosida dengan gagal mengekstradisi Ratko Mladic ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia.
Sedangkan di ICC, belum ada putusan genosida yang dikeluarkan. Namun Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) telah mengeluarkan keputusan mengenai genosida.
ICTR memutuskan walikota kota Taba, Jean-Paul Akayesu, bersalah atas genosida pada 2 September 1998, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pada 4 September 1998, mantan Perdana Menteri Rwanda, Jean Kambanda, juga dihukum karena genosida dan menerima hukuman seumur hidup.
ICTY, pada 2 Agustus 2001, memutuskan Radislav Kristic bersalah melakukan genosida atas pembunuhan pria Muslim Bosnia di Srebrenica. Pengadilan Yugoslavia, pada 10 Juni 2010, menghukum Vujadin Popovic, Ljubisa Beara dan Drago Nikolic karena melakukan genosida terhadap Muslim Bosnia di Bosnia Timur.
Pemerintah Palestina, membuat deklarasi pada 1 Januari 2015, menerima yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 12(3) Statuta Roma, mengklaim kejahatan dilakukan sejak 13 Juni 2014, di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur .
Selanjutnya, mereka menyerahkan instrumen aksesi kepada Sekretaris Jenderal PBB, menjadikan Palestina sebagai pihak di ICC. Mantan Jaksa ICC Fatou Bensouda mengumumkan pembukaan penyelidikan situasi di Negara Palestina pada 3 Maret 2021, setelah pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung sekitar enam tahun.
Hingga 2021, belum ada kemajuan signifikan dalam penyelidikan. Jaksa penuntut saat ini, Karim Khan, mengakui dalam sebuah pernyataan setelah 7 Oktober bahwa belum ada kemajuan dalam memajukan penyelidikan kejahatan yang dilakukan di Palestina.
Kritik telah diajukan terhadap dugaan standar ganda yang diajukan Jaksa ICC karena fakta bahwa, meskipun telah meminta surat perintah penangkapan untuk seorang kepala negara dalam penyelidikan Ukraina dalam waktu satu tahun, tidak ada surat perintah tersebut yang dikeluarkan untuk kejahatan di Palestina setelah delapan tahun.
Afrika Selatan mengajukan gugatan ke ICJ pada 29 Desember dengan tuduhan bahwa Israel melanggar Konvensi PBB 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dengan tindakannya di Gaza sejak 7 Oktober. Afrika Selatan meminta agar tindakan sementara diambil terhadap Israel.
Menurut Pasal 9 Konvensi Genosida, jika suatu negara melanggar ketentuan konvensi, negara pihak mana pun dalam konvensi tersebut dapat mengajukan gugatan ke ICJ terhadap negara yang melanggar.
Afrika Selatan, dengan alasan betapa mendesaknya situasi ini, meminta agar ICJ mengeluarkan tindakan sementara, dan sidang mengenai tindakan sementara ini dijadwalkan pada 11-12 Januari di Den Haag.
Sebelumnya di ICJ, kasus genosida terpisah diajukan oleh Bosnia dan Herzegovina dan Kroasia terhadap Serbia, berdasarkan Konvensi Genosida.
Dalam kasus-kasus yang diajukan ke ICJ, seperti kasus Gambia melawan Myanmar untuk penyelidikan genosida terhadap Muslim Rohingya dan kasus Ukraina melawan Rusia, klaim tersebut didasarkan pada Konvensi Genosida. Dalam kedua kasus tersebut, ICJ menerima permintaan tindakan sementara yang dibuat oleh negara penggugat, dan menginstruksikan Myanmar dan Rusia untuk menghentikan pelanggaran hingga proses persidangan berakhir.
Tzachi Hanegbi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, menolak tuduhan genosida dari Afrika Selatan sebagai fitnah dan dia berkata, “Kami akan berpartisipasi dalam tuntutan hukum yang tidak masuk akal ini, yang merupakan tuduhan palsu, dan kami akan membantahnya.”
Israel mengumumkan partisipasinya dalam sidang mengenai tindakan sementara di ICJ yang dijadwalkan pada 11-12 Januari. Terkait legalitas pendudukan Israel, Majelis Umum PBB meminta pendapat penasehat dari ICJ pada 2023 untuk menilai legalitas praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Lima puluh tujuh negara dan organisasi internasional, termasuk Türkiye, akan menyampaikan pernyataan lisan kepada Mahkamah selama sidang yang dimulai pada 19 Februari.
Meskipun pendapat penasehat dari ICJ tidak mengikat secara hukum, pendapat tersebut sering kali dipertimbangkan oleh banyak negara dan organisasi, dan kepatuhan terhadap pendapat tersebut diperhatikan. Jika pendapat ICJ mendukung pelanggaran hukum pendudukan hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap Israel.
Negara-negara yang mendukung Israel dapat secara terbuka dituduh terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan komunitas internasional akibat serangan di Gaza.
Dalam opini penasehat sebelumnya pada 2004, ICJ menyatakan bahwa pembangunan tembok yang dilakukan Israel di wilayah Palestina melanggar hukum. Menyusul keputusan tersebut, banyak negara dan perusahaan membatasi perdagangan bahan bangunan dengan Israel.
ICJ dapat menentukan batas-batas berdasarkan permasalahan yang diadili, menetapkan kedaulatan atau menentukan penafsiran suatu perjanjian. Selain itu, jika subjek sengketa melibatkan tindakan yang tidak adil atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara.
ICJ dalam keputusannya dapat menuntut penghentian pelanggaran tersebut, pengakuan atas pelanggaran tersebut dan permintaan maaf dari negara yang melanggar, jika memungkinkan, pemulihan situasi ke keadaan sebelum pelanggaran, dan kompensasi harus dibayarkan.
Jika ICJ memutuskan bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida, maka ICJ dapat memutuskan untuk mengakhiri pendudukan di Gaza, mengakui genosida tersebut, dan memberikan kompensasi kepada masyarakat di Gaza atas kerugian yang mereka alami.
Sebagai pengadilan pidana, ICC dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup atau, dalam jangka waktu tertentu, hukuman penjara paling lama 30 tahun kepada terpidana.
Selain hukuman penjara, Pengadilan dapat memutuskan denda, penyitaan dan penyitaan keuntungan, sesuai dengan aturan prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan.
Meskipun keputusan-keputusan pengadilan tidak mengikat satu sama lain, namun tidak menutup kemungkinan keputusan-keputusan kedua pengadilan dalam peristiwa yang sama dapat saling mempengaruhi.
Karena sifat ICJ yang lebih tegas dibandingkan dengan pengadilan lain, potensi putusan genosida dari ICJ membuka jalan bagi ICC untuk mengajukan tuntutan genosida terhadap pejabat Israel.
Pernyataan Israel dalam kasus genosida di ICJ dapat dijadikan sebagai pengakuan bersalah atau bukti baru dalam kasus tersebut di hadapan ICC.
Demikian pula, jika terdakwa Israel dihukum karena genosida di ICC, ICJ dapat memutuskan bahwa Israel bertindak bertentangan dengan kewajibannya untuk mencegah dan menghukum genosida. (Z-10)
