Tak kalah penting, Presiden Dewan HAM PBB bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan Dewan dipimpin secara terhormat, konstruktif, dan netral, demi menjaga integritas dan kredibilitas lembaga tersebut dalam sistem multilateral PBB.
Kementerian Luar Negeri menegaskan, presidensi Indonesia yang mengusung tema “A Presidency for All” mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai forum utama isu HAM global.
Kepercayaan internasional ini dinilai tidak datang secara instan, melainkan dibangun melalui rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM.
Hingga kini, Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB lembaga pendahulu Dewan HAM PBB pada 2005, yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono. Adapun presidensi Dewan HAM PBB kali ini merupakan yang pertama bagi Indonesia, mengingat lembaga tersebut baru dibentuk pada 2006 dan mekanisme kepemimpinan dilakukan melalui sistem rotasi kawasan.
Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil di dalam negeri memberikan catatan kritis. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai momentum kepemimpinan Indonesia, yang bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, seharusnya menjadi titik balik bagi komitmen HAM, baik di level global maupun domestik.