JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan ‘bersih-bersih’ agar tidak ada oknum nakal dalam penyelenggaraan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Nurhadi mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’. Ia menjelaskan, istilah ‘Kuota Penuh’ sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei, namun digantikan dengan kepala dapur yang kompetensinya tidak memadai.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” ujar Nurhadi, Rabu, 13 Agustus.
Anggota Komisi Kesehatan DPR itu lantas membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh. Padahal kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.
“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” ungkapnya.
Yang lebih memprihatinkan, lanjut Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar. Ia mengatakan, nilai investasi itu bisa mencapai puluhan juta rupiah.
“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” kata Nurhadi.
Nurhadi juga mengungkap, banyak pula ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.
“Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.
Oleh karena itu, Nurhadi mendesak agar BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan permainan.
“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah. Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” pungkasnya.