“Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,”
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bergerak cepat memperbaiki kerusakan rumah korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Zigo menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan percepatan pemulihan rumah warga yang terdampak karena kondisi bencana yang dia lihat saat turun langsung ke daerah terdampak menjadi persoalan paling mendesak setelah kebutuhan air bersih.
“Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Zigo juga memaparkan data kerusakan rumah berdasarkan laporan sementara dari pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut.
“Rumah yang hanyut lebih kurang 428 unit, rusak berat 1.301 unit, rusak sedang 1.429 unit, dan rusak ringan 1.302 unit. Total warga terdampak lebih kurang 37.406 rumah,” jelasnya.
Langkah percepatan itu, menurut Zigo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga Kementerian PKP perlu mempercepat penanganan yang terukur.
Selain itu, kata Zigo, Kementerian PKP perlu menyiapkan skema percepatan meski APBN 2026 telah ditetapkan dan mengusulkan agar rumah-rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya pernah dibangun kembali diusulkan jika kini masuk kategori terdampak berat.
Selain itu, Zigo juga mengingatkan target pembangunan tiga juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pembangunan di kawasan rawan bencana dapat menggagalkan target tersebut.
“Fakta di lapangan menunjukkan banyak perumahan dibangun di kawasan rawan bencana. Ini perlu evaluasi agar target yang kita tetapkan tidak sia-sia,” ujarnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait menanggapi dorongan tersebut. Ia menyatakan kementeriannya siap meninjau ulang aturan BSPS bagi korban bencana serta menegaskan perlunya kebijakan khusus bagi daerah yang mengalami kerusakan masif.
“Dalam kondisi force majeure seperti sekarang, menurut saya perlu ada kebijakan khusus. Kalau yang kena bencana, saya ubah aturannya. Bisa dapat BSPS lagi walaupun belum 10 tahun,” kata Maruarar.
Maruarar pun menyampaikan bahwa pendekatan kemanusiaan menjadi dasar kebijakan kementerian, terutama bagi masyarakat di wilayah yang tengah menghadapi bencana besar.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.