Anggota DPR minta kepala daerah yang baru dilantik tak lakukan korupsi

Anggota DPR minta kepala daerah yang baru dilantik tak lakukan korupsi

Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah meminta 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi.

“Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah,” kata Abdullah dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdullah, ratusan kepala daerah itu sudah melewati proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Suara-suara masyarakat yang memilih mereka, lanjut Abdullah, harus dipertanggungjawabkan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat.

Lebih lanjut, Abdupllah menjelaskan hingga saat ini kasus yang paling banyak menimpa kepala daerah yakni korupsi. Hal tersebut berdasarkan data kasus yang ditangani KPK hingga 2024.

“Selama 2004-2024, terdapat 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, sepanjang 2004-2024, KPK RI juga menangani sebanyak 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota,” ucap Abdullah.

Fenomena ini menjadi tantangan bagi para kepala daerah baru agar tidak mengikuti kepala daerah lain telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Ini peringatan keras bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Jangan ada lagi yang terjerumus kasus korupsi,” tegas Abdullah.

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.

Acara pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025