PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.
Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?
Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”
Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.
“Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.
Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.
Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?
Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:
1. Daya Beli yang Merosot
Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.
2. Gelombang PHK
Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.
3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha
Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.
4. Pemangkasan Bantuan Sosial
Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.
“Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.
Wajah Nyata di Balik Angka
Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.
“Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.
Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.
“Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.
Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.
Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi
Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.
“Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.
Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.
“Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.
Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5173346/original/001357400_1742833525-image__8_.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Direstui Presiden, Menaker: Satgas PHK Siap dibentuk – Page 3")
