Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkhawatirkan adanya disrupsi pada operasional angkutan umum imbas anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2026 yang lebih rendah dari 2024 maupun harapan awal.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai penghematan anggaran—termasuk subsidi—yang berlanjut selama pemerintahan Prabowo menuntut Kemenhub untuk menentukan prioritas secara seksama.
“Prioritas harus ditentukan agar anggaran yang terbatas dapat optimal mencapai kinerja yang ditargetkan, seperti keselamatan, konektivitas, dan transformasi tata kelola,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).
Tory menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tidak dapat dilihat hanya dari kacamata sektoral, karena kemanfaatannya melampaui lingkup bidang transportasi.
Di mana subsidi turut memberikan dampak yang jauh lebih luas. Tidak hanya membuat ongkos perjalanan lebih murah, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, mengatasi kemacetan, hingga memperbaiki kualitas hidup secara umum.
Menurut Tory, hal tersebut tinggal bergantung pada Kemenhub, apakah akan memprioritaskan subsidi atau tidak.
“Tinggal prioritas atau tidak? Dan bagaimana tata kelola kerjasama dengan pemda agar menjadi stimulus bagi penyediaan layanan angkutan umum,” tuturnya.
Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.
Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun.
Belum lagi, alokasi anggaran yang disiapkan untuk subsidi layanan angkutan perkotaan TA 2026 senilai Rp82,67 miliar.
Anggaran program buy the service (BTS) Kemenhub terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Khusus pada 2025 posisinya bahkan turun 60% dari semula Rp437,89 miliar (2024) menjadi Rp177,49 miliar pada 2025.
Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya layanan koridor yang akan dilayani. Rencananya, layanan BTS akan bersisa di 6 kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru. Penentuan layanan koridor masih menunggu kajian lebih lanjut.
Sementara itu, sepanjang 2024 Kemenhub mengadakan layanan BTS di 11 kota dengan total 46 koridor yang dilayani. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp429,79 miliar. Tren penurunan pagu anggaran terjadi sejak tahun anggaran 2023. Saat itu, layanan BTS Kemenhub memiliki pagu anggaran mencapai Rp582,98 miliar dengan realisasi sebesar Rp573,36 miliar.
Selanjutnya, pada 2022, Kemenhub menganggarkan Rp552,91 miliar untuk layanan BTS yang berada di 10 kota dan 51 koridor. Pada 2021 anggaran senilai Rp312,25 miliar layanan BTS di 5 kota dan 26 koridor. Sementara pada tahun pertamanya atau pada 2020, pagu anggaran BTS Kemenhub hanya Rp51,83 miliar dengan layanan di 5 kota dan 19 koridor.
Adapun untuk tahun depan, layanan tersebut akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan. Di antaranya Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, serta Depok.