Anggaran Terbatas, Kapal Induk Ringan Dinilai Realistis buat RI Nasional 8 Februari 2025

Anggaran Terbatas, Kapal Induk Ringan Dinilai Realistis buat RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyambut baik rencana pengadaan kapal induk ringan berjenis
landing helicopter dock
(LHD) yang tengah dikaji Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI AL.
Pasalnya, anggaran Indonesia untuk mengadakan kapal induk besar seperti milik Amerika Serikta, Perancis, hingga Inggris masih sangat terbatas.
Terlebih, Indonesia masih menganut doktrin bersifat defensif, dengan konsep
anti-access/area denial
(A2/AD) yang berfokus pada pertahanan wilayah dengan sistem pertahanan berlapis.
Sedangkan negara-negara tersebut menganut doktrin ofensif yang memiliki strategi proyeksi kekuatan global.
“Saya kira kapal induk ringan minimal, ya atau kapal serbu amfibi dengan kemampuan pesawat lepas landas pendek, lebih realistis untuk diwujudkan. Jadi, bukan kapal induk yang besar,” kata Khairul saat dihubungi
Kompas.com,
Sabtu (8/2/2025).
Ia tidak memungkiri, keberadaan kapal induk sangat penting untuk pengamanan jalur perdagangan internasional, operasi kemanusiaan, dan respons cepat terhadap bencana.
Begitu pun tantangan keamanan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal (
illegal fishing
), konflik di Laut China Selatan (LCS), serta ancaman bencana alam.
Katanya, kapal induk bisa difungsikan sebagai rumah sakit terapung, pusat komando darurat, hingga pangkalan udara ketika muncul kondisi-kondisi darurat.
“Karena bisa menjangkau wilayah-wilayah yang relatif terpencil, sehingga ketika misalnya Covid-19 kemarin, satu pulau sulit diakses oleh layanan kesehatan yang baik, kapal induk bisa difungsikan juga,” tutur Khairul.
Kendati begitu, Khairul mengingatkan pemerintah untuk turut mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur menyusul wacana pengadaan kapal induk untuk Operasi Militer Selain Pedang (OMSP).
Terlebih, kata dia, prioritas anggaran pertahanan negara saat ini masih fokus pada modernisasi alutsista.
Negara lebih memprioritaskan penggantian alutsista yang sudah tua, seperti pesawat tempur hingga sistem pertahanan darat lainnya. Dengan anggaran terbatas, pengadaan kapal induk belum bisa menjadi prioritas utama.
“Ini terkait investasi jangka panjang, butuh anggaran besar. Bukan hanya untuk pembeliannya, tapi untuk pemeliharaan infrastruktur pendukung, kemudian SDM terlatihnya,” tandas Khairul.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mengakui bahwa Kemenhan dan TNI Angkatan Laut (AL) sedang mengkaji pengadaan kapal induk jenis landing helicopter dock (LHD).
Kepala Biro Info Pertahanan Setjen Kemenhan RI Brigjen Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, kapal ini merupakan salah satu opsi yang dikaji dalam pengembangan kekuatan TNI AL guna meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan operasi gabungan.
“Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan ke depan sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara serta mendukung berbagai operasi, baik dalam konteks penyiapan Operasi Militer Perang (OMP) maupun mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” kata Frega kepada
Kompas.com.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.