Anggaran 2025 Dipangkas, KKP Kembangkan Sumber Pendanaan dari Investor

JAKARTA – Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2025 dipangkas Rp2,12 triliun dari pagu awal Rp6,22 triliun. Dengan adanya pemangkasan itu, KKP mendorong diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Kusdiantoro menyebut, pihaknya terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

Salah satunya melalui Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.  

“Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kami untuk lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi dalam menjalankan program, termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 1 Maret.

Kusdiantoro menilai, pendanaan inovatif seperti Impact Bond memungkinkan investasi yang lebih terarah. Di antaranya untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan serta melestarikan sumber daya laut. 

Di samping itu, kata dia, konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial serta mitigasi perubahan iklim. 

Meski begitu, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. 

Saat ini KKP menargetkan perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga 2045.

“Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 juta hektare, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 juta hektare serta menambah 10 juta hektare wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM,” ucapnya.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Kusdiantoro, dibutuhkan pendanaan signifikan. Untuk menutup kesenjangan pembiayaan, lanjut dia, pihaknya terus mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.