Jakarta –
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,52 triliun untuk penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pascagalodo (banjir bandang) beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebut dana tersebut bersifat tambahan, tidak dipotong anggaran yang sudah ada.
Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumbar, Senin (8/12/2025).
Adapun jumlah Rp 13,52 triliun tersebut merupakan estimasi kebutuhan yang dihimpun dari empat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PU. Anggaran tersebut akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran Rp 13,52 triliun itu merupakan kebutuhan khusus untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana galodo. Dody menyebut laporan kerusakan dari berbagai balai telah diverifikasi sebelum dirumuskan menjadi usulan anggaran.
“Kebutuhan ini mencerminkan kerusakan di lapangan dan harus segera ditangani agar konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali pulih,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, menegaskan bahwa anggaran ini bersifat tambahan dan tidak akan memotong anggaran rutin yang sudah berjalan untuk Sumbar.
Andre juga memastikan anggaran kegiatan rutin kementerian tersebut, termasuk perjalanan dinas, tidak akan mengganggu alokasi untuk rehabilitasi-rekonstruksi infrastruktur pascagalodo.
“Misalnya Rp 2,5 triliun lebih untuk jalan dan jembatan di Sumbar, semuanya tetap berjalan. Khusus Balai Wilayah Sungai saja, akan ada lebih dari Rp3 triliun untuk rehab-rekon,” kata Andre.
Andre menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir karena Rp 13,52 triliun ini merupakan dana tambahan yang diajukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan Sumbar.
“Mohon doanya agar dana ini disetujui Presiden Prabowo dan segera dikucurkan. Agar Sumbar bisa segera pulih,” tegasnya.
(yld/dhn)