TRIBUNNEWS.COM – Baru-baru ini jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga Israel meyakini bahwa negara mereka berisiko dilanda perang saudara.
Jajak pendapat itu dilakukan oleh Institut Kebijakan Masyarakat Yahudi (JPPI) dan hasilnya diterbitkan hari Kamis, (3/4/2025).
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Israel Aharon Barak pernah memperingatkan bahwa Israel “hanya selangkah” dari perang saudara karena perpecahan internal.
Dikutip dari The Jerusalem Post, JPPI lalu menggelar jajak pendapat untuk mengetahui pendapat warga Israel mengenai ancaman perang saudara.
Hasil jajak pendapat menunjukkan ada 27 persen responden yang sepakat dengan pernyataan Barak. Sebanyak 33 persen responden meyakini ucapan Barak berlebihan, tetapi mengakui memang ada ancaman nyata terjadinya perang saudara.
Sementara itu, sebanyak 16 persen responden meyakini tidak ada ancaman nyata perang saudara.
Menurut jajak pendapat tersebut, sebagian besar responden dari semua ideologi politik, kecuali kanan, percaya bahwa ada bahaya nyata perang saudara.
Jajak pendapat lain yang dilakukan oleh Maariv tahun 2023 menyebutkan ada 58 persen warga Israel yang mengkhawatirkan terjadinya perang saudara di tengah krisis reformasi yudisial.
PERDANA MENTERI ISRAEL – Tangkapan layar ini diambil pada Rabu (12/2/2025) dari Instagram Netanyahu, memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato dan mengancam akan mengakhiri perjanjian gencatan senjata dengan Hamas jika Hamas tidak membebaskan sandera Israel pada Sabtu (15/2/2025). (Instagram/b.netanyahu)
Perpecahan akibat pencopotan Kepala Shin Bet
JPPI juga menyurvei sikap warga Israel mengenai upaya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memecat Kepala Shin Bet (Dinas Keamanan Israel) Ronen Bar dan upaya pengadilan tinggi untuk ikut campur dalam persoalan itu.
Sebanyak 51 persen responden menentang campur tangan pengadilan, lalu 40 persen meyakini pengadilan tak punya kewenangan untuk mengintervensi.
Dalam pada itu, ada 11 persen responden yang meyakini pengadilan punya kewenangan, tetapi pencopotan Bar bisa dibenarkan.
Terdapat 38 persen responden yang meyakini pengadilan harus membatalkan pencopotan Bar.
Di antara responden sayap kanan, 76 persen meyakini pengadilan kekurangan otortias. Sebanyak 47 persen responden dari sayap tengah meyakininya pula.
Adapun sebagian besar responden dari sayap kiri meyakini pengadilan harus membatalkan pencopotan Bar.
Suasana rapat kabinet Israel untuk membahas gencatan senjata dengan Hamas, Jumat malam, (17/1/2025). (Tangkapan Layar Video Kanal Youtube CBS News)
Politikus sayap kiri: Israel di ambang perang saudara
Ancaman terjadinya perang saudara juga disampaikan oleh Ofer Cassif, seorang anggota Knesset (parlemen Israel) dari sayap kiri.
Cassif menyebut pemerintahan Netanyahu menjadi “kediktatoran fasis sepenuhnya” dan mendorong Israel ke perang saudara.
“Saya pikir kami berada di ambang perang saudara,” kata Cassif kepada Anadolu Agency.
“Saya tidak terkejut apabila dalam waktu dekat, dalam waktu beberapa hari, minggu, atau maksimum beberapa bulan, kami akan melihat orang-orang menembak satu sama lain di jalanan.”
Dalam beberapa hari terakhir ada ribuan warga Israel yang turun ke jalan untuk berunjuk rasa memprotes pemerintahan Netanyahu.
Para pengunjuk rasa mengecam aksi Netanyahu menghalangi gencatan senjata dan pembebabasan para sandera serta tindakan perebutan kekuasaan.
Koalisi Netanyahu juga mengesahkan undang-undang kontroversial yang memberikan pengaruh lebih besar kepada pemerintah mengenai penunjukan yudisial.
Cassif meyakini Israel tidak hanya sedang didera kekacauan politik untuk sementarai, tetapi juga beralih ke kediktatoran.
Seperti Cassif, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert juga memperingatkan risiko terjadinya perang saudara.
“Netanyahu siap mengorbankan segalanya demi keberlangsungannya dan kita lebih dekat dengan perang saudara daripada yang disadari oleh orang-orang,” kata Olmert ketika diwawancarai The New York Times beberapa waktu lalu.
Ancaman perang saudara muncul karena polarisasi di Israel, yakni perbedaan pendapat dua kelompok mengenai perang di Gaza, perang pemerintah, peradilan, anggaran, dan persoalan lainnya.
