PIKIRAN RAKYAT – Serikat pekerja di Jawa Barat resah atas kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk Indonesia.
Aturan ini, yang mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025), dinilai akan berdampak serius pada industri padat karya di Jabar, terutama sektor alas kaki dan tekstil yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat penurunan produksi. Bahkan, beberapa perusahaan dikhawatirkan akan gulung tikar karena beban biaya ekspor yang meningkat.
“Industri seperti alas kaki dan garmen di Jabar sangat bergantung pada pasar AS. Dengan kenaikan tarif ini, perusahaan terpaksa mengurangi biaya produksi, termasuk dengan memangkas tenaga kerja,” ujar Roy pada Sabtu (5/4/2025).
Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk memperluas pasar ekspor ke negara lain dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS guna mengurangi dampak negatifnya.
Strategi
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengakui bahwa kebijakan Trump akan sangat memengaruhi industri manufaktur di Jabar. Namun, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meminimalisir dampaknya.
Di antaranya diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.
Meningkatkan daya saing produk melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi jangka panjang.
“Kami akan mendorong pelaku industri untuk tidak hanya bergantung pada AS, tetapi juga mencari peluang di pasar baru,” ujar Nining.
Ancaman PHK massal
Sementara itu, menyikapi ancaman PHK massal, Pemprov Jabar berencana menguatkan ekonomi pedesaan berbasis pertanian sebagai jaring pengaman sosial. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa langkah ini terinspirasi dari ketahanan sektor pertanian saat krisis 1998.
“Jika terjadi PHK, kami ingin memastikan bahwa lapangan kerja alternatif tersedia di sektor pertanian dan UMKM berbasis kearifan lokal,” ujar Herman.
Ia menambahkan bahwa kenaikan tarif ekspor ke AS dari 12% menjadi 44% akan membuat produk Jabar sulit bersaing, sehingga penurunan permintaan berpotensi memicu penurunan produksi dan PHK.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
