Jakarta –
Parlemen Israel menyetujui RUU yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Kecaman internasional pun mengalir atas keputusan Israel ini.
Meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat dan peringatan dari Dewan Keamanan PBB, para anggota parlemen Israel pada Senin (28/10) waktu setempat, dengan suara bulat meloloskan RUU yang melarang UNRWA bekerja di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki.
Israel secara ketat mengendalikan semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan anggota parlemen juga meloloskan tindakan yang melarang para pejabat Israel bekerja dengan UNRWA dan pegawainya.
UNRWA telah menyediakan bantuan penting, sekolah, perawatan kesehatan, dan bantuan di seluruh wilayah Palestina dan untuk pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade.
“Ada hubungan yang mendalam antara organisasi teroris (Hamas) dan UNRWA, dan Israel tidak dapat membiarkannya,” kata Yuli Edelstein di parlemen saat ia menyampaikan RUU tersebut, dilansir kantor berita AFP, Selasa (29/10/2024). Dia merupakan salah satu anggota parlemen yang mensponsori RUU tersebut.
Beberapa sekutu setia Israel di Barat menyuarakan kekhawatiran atas larangan tersebut, dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris “sangat khawatir”. Amerika Serikat pun menyatakan “keprihatinan mendalam”, dengan menekankan bahwa UNRWA memiliki peran “kritis” dalam memberikan bantuan kepada warga sipil di Gaza.
“Pengesahan undang-undang ini bisa memiliki implikasi di bawah hukum AS,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam jumpa pers.
