Bisnis.com, JAKARTA – Aliansi Honorer Indonesia R2 dan R3 Indonesia (AHI) menagih janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan menyejahterakan pegawai honorer.
Menurut Ketua AHI Faisol Mahardika, hingga saat ini pihaknya melihat bahwa masih banyak para pegawai honorer yang kesejahteraannya minim sekali.
Maka dari itu, pihaknya berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan kebijakan terkait pegawai honorer lembaga negara yang ikut P3K (R2) dan pegawai honorer yang belum P3K (R3), supaya jelas nasibnya.
“Bagaimanapun mereka yang berstatus R2 dan R3 itu telah mengabdi puluhan tahun, dan sangat pantas untuk segera diangkat menjadi P3K [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja] penuh waktu,” katanya seusai audiensi dengan BAM DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025)
Tak hanya itu, Faisal menyebut AHI juga mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan Keppres honorer R2 dan R3 akan segera diangkat menjadi penuh waktu sesuai dengan UU yang ada.
“Jadi kami berharap ini ada peran pemerintah turun langsung peduli, tidak bisa kalau pemerintah tidak peduli dan turun langsung untuk mengeksekusi ini saya rasa susah,” ucap dia.
Dia pun menceritakan bahwasannya pihaknya selalu mengadakan aksi di setiap daerah-daerah, tetapi muaranya selalu dikembalikan ke pusat. Namun, setelah itu pusat mengatakan tergantung anggaran belanja daerah.
“Kami ini dipinpong, dibolak-balikan, jadi sekarang pun kami belum puas, karena kami belum mendapatkan jawaban sebagai keresahan teman-teman honorer,” tegasnya.
Maka demikian, Faisal bersama pegawai honorer lainnya yang tergabung dengan AHI meminta diselenggarakan kembali forum yang lengkap guna membahas hal ini.
Sementara itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Netty Prasetiyani menyampaikan dari audiensi tadi pihaknya akan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi untuk Pimpinan DPR RI.
“Catatannya yang pertama tentu kita ingin bahwa ada affirmative policy, ada kebijakan affirmative terkait rekrutmen dan penerimaan pegawai honorer ini. Yang kedua perlu ada penyelarasan keuangan pusat dan daerah,” katanya di tempat yang sama.
