Pamekasan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pamekasan, berujukrasa ke Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupeten 107 Pamekasan, Selasa (2/9/2025).
Aliansi mahasiswa Pamekasan, terdiri dari dari mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, IMM, PMII, serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.
“Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang berakar pada perjuangan rakyat, kami aliansi mahasiswa Pamekasan, memandang bahwa sikap kritis dan konsisten perlu ditunjukkan ahat pemerintah dan seluruh penyelenggara negara tidak abai terhadap jeritan rakyat,” kata Ketua PC PMII Pamekasan, Homaidi.
Pihaknya menilai aksi tersebut dilakukan sebagai ikhtiar seiring dengan adanya gelombang keresahan masyarakat. “Terdapat beragam kebijakan yang dilakukan justru sangat meresahkan dan sangat tidak berpihak kepada masyarakat, hal ini jelas sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ungkapnya.
“DPRD saat ini bukan lagi sebagai perwakilan rakyat, tetapi justru menjadi pengkhianat rakyat, terlebih dengan pola kebijakan yang dilakukan, termasuk tindakan aparat penegak hukum justru mencederai nilai demokrasi, dan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua GMNI Pamekasan, Suhada’ yang menyampaikan kondisi rakyat sedang tidak baik-baik saja. “Percuma kita menyampaikan aspirasi, tetapi mereka justru enak-enak berada di ruang ber-AC dan enggan menemui kami,” tegasnya.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sebagai kaum intelektual, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD harus benar-benar mewakili rakyat,” pungkasnya. [pin]
Berikut Tuntutan Aliansi Mahasiswa Pamekasan:
1. DPRD Pamekasan menyampaikan aspirasi dan rekomendasi terhadap pemerintah pusat agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. DPRD Pamekasan harus menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar tidak menaikkan tunjangan DPR RI dengan kondisi ekonomi negara yang sedang tidak baik
3. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar proses hukum kepada oknum yang melakukan tindakan represif kepada pejuang demokrasi yang mengakibatkan driver ojol gugur di Medan perjuangan dilakukan secara adil dan transparan.