Akibat Larangan Study Tour, Pengusaha Bus Keluhkan Turunnya Pendapatan

JABAR EKSPRES – Kebijakan larangan atau pembatasan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini menuai banyak reaksi, terutama dari para pengusaha bus pariwisata.

Para pengusaha ini mengaku sangat keberatan dengan adanya kebijakan itu lantaran secara tidak langsung berdampak pada pendapatan mereka.

Salah satu perusahan yang terdampak yakni PT Sahabat Prima Abadi di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Kepala Operasional PT Sahabat Prima Abadi, Sunarto mengatakan jika kebijakan ini sangat memberatkan, terutama bagi perusahaan bus yang mengandalkan perjalanan wisata sekolah.

BACA JUGA:Turuti Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Larangan Study Tour, Disdik KBB: Sekolah Bandel Kena Sanksi

“Dengan adanya pelarangan study tour buat kita orang angkutan khususnya divisi pariwisata kita merasa keberatan. Mau bagaimana juga kita pun pendapatan daripada konsumen study tour itu,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (15/3/2025).

Dia menjelaskan, jika dalam setahun, setiap sekolah biasanya mengadakan satu kali keberangkatan study tour, baik untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan.

Kepala Operasional PT Sahabat Prima Abadi, Sunarto. Foto Agi / Jabar Ekspres

“Yang jelas satu tahun satu sekolah satu kali keberangkatan biasanya, kenaikan kelas dan kelulusan. Kalau di Bandung Mungkin ada puluhan sekolah lah ya yang menggunakan jasa kami,” jelasnya.

Sunarto menambahkan, dibandingkan dengan outing perkantoran atau perjalanan dinas, sektor pendidikan menjadi pelanggan utama angkutan pariwisata.

BACA JUGA:Imbas Larangan Study Tour, PAD Bandung Barat Terancam Merosot

“Kalau dibandingkan dengan sekolah lebih banyak sekolah yang menggunakan jasa angkutan pariwisata. Terus biasanya destinasi favorit tujuan study tour Pangandaran dan Yogyakarta,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan saat ini dampak dari kebijakan larangan ini sudah mulai dirasakan dengan adanya pembatalan perjalanan yang sebelumnya sudah di pesan.

“Sudah ya sudah terasa karena sekarang sudah ada pembatalan yang sudah booking keberangkatan dengan adanya kebijakan ini jadi batal,” katanya.

Ia pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak semakin memberatkan para pelaku usaha transportasi pariwisata.