Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro baru merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp4,02 triliun atau hanya 51,56 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, per 25 November 2025.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto mengatakan, total APBD 2025 Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp7,8 triliun. Namun, hingga 25 November 2025 yang terserap baru Rp4,02 triliun.
“Penyerapan anggaran sampai tanggal 25 November 2025, sebesar 51,56 persen dengan realisasi nominal Rp4.022.923.488.271,” ujar Edi saat rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan OPD, Selasa (25/11/2025).
Meski serapan masih rendah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro itu dihadapan hadirian rapat Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2026 mengaku tetap optimis target akhir tahun dapat tercapai sesuai rencana.
Optimisme TAPD ditepis Ketua Banggar DPRD Bojonegoro sekaligus Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar. Ia menilai rendahnya serapan hingga November 2025 menjadi sinyal bahwa target sulit terpenuhi. Bahkan, pihaknya mengaku berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program.
“Kalau serapan dikejar di akhir tahun, hasilnya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Umar menyebut rendahnya realisasi anggaran berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara angka kemiskinan dan pengangguran di Bojonegoro masih tergolong tinggi. Ia juga mengingatkan risiko keterlambatan proyek yang berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera direalisasikan.
“Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kalau program lambat berjalan, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat,” pungkasnya. [lus/ted]