Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemerintah tengah menginventarisasi kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan pasca gelombang kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah.
“Kami terus mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Kami juga mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, juga fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak atau terbakar,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk memperbaiki infrastruktur terdampak. Selain itu, pemerintah daerah juga bergerak cepat, termasuk misalnya pengelola Transjakarta yang berupaya memulihkan layanan transportasi publik.
AHY menyebut nilai kerugian akibat kerusakan infrastruktur saat ini diperkirakan mencapai Rp900 miliar hingga Rp950 miliar.
“Kerusakan-kerusakan tersebut teridentifikasi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Angkanya bisa fluktuatif, tapi kurang lebih di kisaran 900 sampai 950 miliar rupiah,” jelasnya.
Adapun, daerah dengan kerusakan terbesar di antaranya Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. AHY menegaskan alokasi dana perbaikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos kedaruratan.
“Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya,” pungkasnya.
Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan bahwa seluruh kebutuhan anggaran perbaikan ditanggung pemerintah pusat. “Semua itu anggaran pusat, Rp950 miliar itu,” kata Dody.