agama: Hindu

  • Polisi Didesak Usut Tuntas Pelaku Kerusuhan Aksi di Makassar

    Polisi Didesak Usut Tuntas Pelaku Kerusuhan Aksi di Makassar

    Liputan6.com, Jakarta Aksi demo yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Makassar berakhir tragis, menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa. Gedung dewan dibakar, kendaraan dibakar, dan fasilitas umum dirusak.

    Seiring dengan memanasnya situasi, Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP Peradah) Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam serta mendesak pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap oknum yang melakukan penjarahan dan perusakan.

    “Ketua DPP Peradah Sulsel, Candra Guna Laksana, menyampaikan duka kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan dalam insiden tersebut.

    “Kami turut berduka yang mendalam terhadap korban dalam aksi yang terjadi. Kami sangat menyesalkan insiden ini sampai terjadi,” kata Candra dalam keterangannya di Makassar, sebagaimana dilansir dari Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    Dia menekankan pentingnya menjaga nilai dan esensi dari aksi unjuk rasa. Ia meminta polri mengambil tindakan kepada oknum-oknum yang merusak esensi perjuangan

    “Peradah Sulsel mendukung Polri menindak perusuh dan penjarah dalam aksi demi kondusivitas,” kata Candra.

  • Aktivis Mahasiswa Hindu Sayangkan Anggota DPR Malah WFH Saat Ada Demo

    Aktivis Mahasiswa Hindu Sayangkan Anggota DPR Malah WFH Saat Ada Demo

    GELORA.CO -Aktivis Mahasiswa Hindu, I Nyoman Sugidana menyayangkan sikap anggota DPR yang justru work from home (WFH) saat massa melakukan demonstrasi dalam beberapa hari terakhir di sekitaran Gedung DPR-MPR, Jakarta Pusat.

    Alhasil, massa demonstran justru dibenturkan dengan aparat keamanan yakni pihak kepolisian dan TNI.

    “Para pejabat harusnya lebih mawas diri bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah buntut dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, bukannya menerima aspirasi dengan baik masyarakat malah dibenturkan dengan aparat keamanan,” jelas Sugidana sapaan akrab I Nyoman Sugidana dalam keterangannya di Jakarta, pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

    Lanjut Sugidana, polisi dan rakyat sama-sama menjadi korban yang dipaksa berhadap-hadapan untuk melindungi kepentingan para penguasa

    “Polisi dan rakyat sama-sama masyarakat sipil dan sama-sama menjadi korban dari kesewenangan pembuat kebijakan,” kata Sugidana.

    Oleh sebab itu, Sugi meminta agar para pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat dan melibatkan partisipasi publik, agar eskalasi kemarahan masyarakat tidak semakin besar yang dapat mengganggu stabilitas politik Indonesia dan memperpanjang catatan konflik antara masyarakat dan aparat keamanan.

    Tidak lupa, pada momen ini Sugidana menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas rantis Brimob.

    “Mabes Polri harus mengevaluasi jajarannya dan menghukum para pelaku sesuai dengan ketentuan Undang Undang,” tutup Sugi.

  • Tak Hanya Umrah Gratis, Pemprov Kaltim Juga Berangkatkan Wisata Religi untuk Penjaga Rumah Ibadah

    Tak Hanya Umrah Gratis, Pemprov Kaltim Juga Berangkatkan Wisata Religi untuk Penjaga Rumah Ibadah

    Menurut Seno Aji, program keberangkatan gratis ini tidak hanya ditujukan bagi umat muslim. Dia mengatakan, pemerintah juga menyiapkan kuota untuk 196 penjaga rumah ibadah non-muslim yang akan diberangkatkan mulai September 2025.

    “Untuk yang non muslim juga termasuk kita berangkatkan ya, ada 196 orang yang kita berangkatkan bertahap. Yang pertama ini untuk muslim dulu lalu kemudian di bulan September baru yang non muslim. Termasuk ada yang Hindu meminta untuk diberangkatkan pada saat perayaan besar di Candi Borobudur, itu kita akomodir,” tambahnya.

    Sementara itu, Pemprov Kaltim mengusulkan beberapa travel resmi untuk mendampingi keberangkatan. Nantinya, masing-masing marbot diberikan kesempatan memilih travel sesuai preferensi mereka.

    Bagi para marbot, kesempatan ini menjadi momen yang sangat berharga. Salah satunya diungkapkan oleh Hidayati, marbot Masjid Baitullah Munawwarah Kampung Muara Jawa, Kutai Barat.

    “Saya mendoakan bapak gubernur semoga bisa membawa berkah untuk ke depannya. Saya bersyukur karena atas izin Allah melalui program ini akhirnya saya bisa sampai ke sana,” ungkapnya haru.

    Setelah kloter pertama marbot muslim diberangkatkan, Pemprov Kaltim juga akan memberangkatkan penjaga rumah ibadah dari berbagai agama lainnya, mulai September 2025 mendatang. Mereka meliputi penjaga gereja Katolik, Protestan, serta rumah ibadah Hindu, Buddha, dan Konghucu.

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Agustus 2025

    Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi Nasional 25 Agustus 2025

    Petugas Haji Non-Muslim Tak ke Mekkah, Wamensesneg: Cuma di Embarkasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati petugas haji non-Muslim dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
    Namun ia menegaskan, petugas haji non-Muslim hanya bertugas di embarkasi-embarkasi dengan dengan agama Islam sebagai minoritas.
    Ia juga menegaskan, para petugas haji non-Muslim tidak akan bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
    “Iya (sudah diketuk/disepakati). Cuma di embarkasi, ya. Kalau embarkasi kan enggak masalah. Embarkasi misalnya di Manado. Kemudian petugas embarkasinya non-muslim kan boleh juga,” ujar Bambang usai rapat pembahasan revisi UU Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
    Selain itu, Komisi VIII dan pemerintah juga akan mengatur persentase jumlah petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Namun, jumlah petugas haji tidak akan diatur dalam revisi UU Haji dan Umrah, melainkan termaktub dalam Peraturan Menteri.
    “Petugas haji daerah ada. Cuman dia pake kuotanya haji. Kuota haji reguler. Itu prosentasenya enggak ada (dalam UU). Tapi itu nanti akan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Bambang.
    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Azhar Simanjuntak menuturkan, pelibatan petugas haji non-Muslim tidak masalah selama itu tidak melanggar aspek syariat.
    Hal ini diucapkan Dahnil untuk menanggapi rencana batasan aturan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang tidak harus beragama Islam dan akan dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen).
    “Kalau sampai Jeddah juga enggak ada masalah, selama itu tidak melanggar syariat, prinsipnya itu, jadi selama itu tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah,” kata Dahnil, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Dahnil mengatakan, pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha sudah ada yang tertarik untuk bergabung ke Kementerian Haji dan Umrah.
    Ia menuturkan, visi Presiden Prabowo Subianto adalah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk menghargai dan menerima adanya berbagai macam perbedaan.
    Ia menyebut, haji merupakan ibadah yang eksklusif, tetapi hasil dari ibadah yang eksklusif itu harus inklusif.
    “Makanya di Kementerian Haji nanti, bahkan sekarang di Badan Penyelenggara Haji, tenaga IT kita ada yang Kristen,” ujar Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag DKI pantau pelaksanaan CKG di madrasah

    Kemenag DKI pantau pelaksanaan CKG di madrasah

    Arsip foto – Seorang santri mengikuti pemeriksaan gigi saat peluncuran pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, Senin (4/8/2025). Pemerintah memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada pelajar secara serentak di sekolah/madrasah/pesantren dengan menargetkan sebanyak 53,8 juta peserta didik di 282.317 satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk mengikuti program CKG Sekolah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Kemenag DKI pantau pelaksanaan CKG di madrasah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 10:17 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta memantau secara berjenjang mulai tingkat kota hingga provinsi terkait pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah yang berlangsung di lembaga madrasah.

    “Kami memantau secara berjenjang dari tingkat kota/kabupaten sampai provinsi,” kata Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib, saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Upaya ini dilakukan agar semua siswa madrasah baik negeri maupun swasta dan siswa di lembaga pendidikan keagamaan memperoleh fasilitas CKG.

    Adapun pelaksanaan CKG di satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya), dan Buddha (Dhammasekha) diserahkan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat masing-masing.

    Adib mencatat sebanyak 232.349 siswa dari 1.807 lembaga madrasah se-DKI Jakarta menjadi sasaran program CKG Sekolah. Peluncuran CKG Sekolah, pada Senin (4/8) untuk madrasah di Jakarta dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Jakarta Selatan, yang menyasar 617 siswa.

    “(Nantinya pelaksanaan di madrasah lain) bertahap,” katanya.

    Adib berharap CKG Sekolah dapat membantu mengidentifikasi gejala atau gangguan kesehatan sejak dini dan mencegah resiko kesehatan yang akan terjadi pada siswa, serta serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.

    Ini sejalan dengan tujuan Program CKG Sekolah yang merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem kesehatan yang lebih preventif dan promotif terutama bagi anak-anak dan remaja.

    CKG Sekolah merupakan pembaruan dari skrining kesehatan usia sekolah dan remaja yang telah rutin dilaksanakan untuk usia 7-17 tahun (jenjang SD sampai dengan SMA sederajat) tiap tahun ajaran.

    Program ini selain ditujukan untuk pelajar di sekolah, juga menyasar anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah atau tidak mengakses pendidikan formal.

    Di Jakarta, CKG sekolah dimulai pada tahun ajaran baru ini, diawali di sejumlah Sekolah Rakyat pada Juli 2025, diikuti sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikasmen) dan madrasah pada Agustus 2025. Program ini juga dipastikan menyasar pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

    Cakupan pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, tuberkulosis, diabetes melitus, merokok, kebugaran, hepatitis B, kesehatan reproduksi dan anemia.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyasar sebanyak 1.997.082 anak untuk mengikuti program CKG Sekolah.

    Sementara itu, Pemerintah Pusat menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program ini. Adapun program CKG akan menjangkau 282.317 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, termasuk madrasah, pesantren, serta Sekolah Rakyat.

    Sumber : Antara

  • Sekolah di Jakbar siap laksanakan Program CKG

    Sekolah di Jakbar siap laksanakan Program CKG

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyatakan sekolah-sekolah di wilayah tersebut siap melaksanakan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    “Jadi bukan hanya di sekolah umum. Namun juga di pondok pesantren dan sekolah keagamaan,” kata Uus saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Kesehatan setempat agar sekolah beserta para pelajar dipersiapkan untuk mengikuti program itu.

    “Sudah koordinasi dengan Sudindik dan Sudin Kesehatan supaya lembaga sekolahnya dipersiapkan, termasuk kemarin CKG di Ponpes Assidiqiyah. Saya dapat laporan, sudah berjalan lancar,” ujar Uus.

    Menurut Uus, Program CKG penting untuk dilaksanakan dan layanan itu berkonsep “jemput bola” yang mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan dengan para pelajar.

    “Intinya kita mendukung program-program pemerintah untuk bisa dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk salah satunya di sekolah. Sehingga mereka benar-benar bisa mendapat layanan kesehatan yang terbaik,” ujar Uus.

    Adapun Program CKG di Ponpes Assidiqiyah bakal berlangsung dalam delapan gelombang. Pelaksanaan pertama pada Senin (3/8) diikuti 100 peserta.

    Program CKG akan terus berlanjut di Ponpes Assidiqiyah hingga 830 pelajar di sekolah itu mendapatkan layanan tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajaran, baik tingkat pusat maupun kantor wilayah di seluruh provinsi, mengawal kesuksesan Program CKG di sekolah keagamaan.

    “Kepada seluruh kepala kanwil se-Indonesia kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, nanti akan saya panggil para kepala kanwil dan Kankemenag-nya,” kata dia di Jakarta, Senin (4/8).

    Ia menjelaskan, pelaksanaan CKG akan menjadi kesempatan penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

    Ia menjelaskan pelaksanaan CKG menyasar madrasah, pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalaya) dan Buddha (Dhammasekha).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Biografi I Gusti Ngurah Rai: Tokoh Puputan Margarana

    Biografi I Gusti Ngurah Rai: Tokoh Puputan Margarana

    Bisnis.com, JAKARTA – I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional Indonesia asal Bali yang dikenal karena memimpin pertempuran heroik Puputan Margarana pada 20 November 1946.

    Kisahnya menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak pernah tunduk pada intimidasi penjajah. I Gusti Ngurah Rai berjuang di Bali pada masa agresi Belanda pasca-Proklamasi.

    Kontribusinya membentuk pasukan Ciung Wanara dan melancarkan perlawanan berskala penuh. I Gusti Ngurah Rai berakhir gugur dalam perang total, memilih “puputan” bertarung hingga titik darah penghabisan.

    Kisah hidupnya adalah teladan tentang keberanian, kepemimpinan, dan nasionalisme yang membara dari Pulau Dewata.

    Biografi I Gusti Ngurah Rai

    I Gusti Ngurah Rai adalah putra Bali yang lahir pada 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Badung. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan ketertarikan terhadap perjuangan rakyat dan nilai-nilai nasionalisme. Pendidikan formal dan pelatihan militer yang ia jalani menjadi fondasi awal dalam mengasah jiwa kepemimpinannya.

    Dalam karier militernya, Ngurah Rai dikenal sebagai sosok yang disiplin, berani, dan penuh integritas. Ia memimpin pasukan Ciung Wanara dalam perlawanan terhadap Belanda di Bali, dan terkenal karena keberaniannya dalam memilih jalan puputan, perlawanan habis-habisan saat berhadapan dengan pasukan kolonial.

    Hingga akhirnya ia gugur dalam usia muda, pengorbanannya menjadi warisan tak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    Profil Singkat I Gusti Ngurah Rai

    Nama lengkap: I Gusti Ngurah Rai
    Lahir: 30 Januari 1917, Desa Carangsari, Badung, Bali
    Wafat: 20 November 1946, Marga, Tabanan, Bali
    Gelar: Pahlawan Nasional (dianugerahkan 1975)
    Penghormatan: Nama bandara internasional di Bali, uang Rp 50.000, Taman Pujaan Bangsa Margarana

    Awal Kehidupan dan Latar Budaya Bali

    Lahir di tengah keluarga bangsawan Bali, I Gusti Ngurah Rai tumbuh dengan nilai-nilai adat dan spiritualitas Hindu yang kental. Tradisi “puputan” atau perlawanan total tanpa menyerah sangat memengaruhi jiwa kepahlawanannya.

    Desa Carangsari, tempat ia lahir, merupakan tanah yang sarat makna dalam sejarah dan budaya Bali. Sejak kecil, ia telah menyaksikan perjuangan rakyat Bali melawan kolonialisme, dan benih semangat itu tumbuh dalam dirinya.

    Sebagai seorang putra Bali, Ngurah Rai juga dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan tangguh. Karakternya yang kuat dan rasa cintanya terhadap tanah air tak lepas dari pengaruh lingkungan sosial dan spiritual sekitarnya.

    Dia menjadi simbol generasi muda Bali yang tak hanya memahami budaya leluhur, tetapi juga siap mempertahankannya dengan darah dan nyawa.

    Pendidikan dan Pelatihan Militer

    HIS Denpasar – MULO Malang – CORO Magelang

    Pendidikan awal Ngurah Rai berawal di HIS Denpasar, kemudian dilanjutkan ke MULO di Malang. Di masa itu, pendidikan merupakan kemewahan, dan dia  termasuk sedikit anak Bali yang beruntung.

    Kemudian, dia diterima di sekolah militer Corps Opleiding Reserve Officieren (CORO) di Magelang, mendapatkan pelatihan formal sebagai perwira cadangan.

    Masuk PETA dan Kepemimpinan Awal

    Setelah CORO, ia bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA), organisasi militer bentukan Jepang yang melatih pemuda Indonesia untuk menjadi tentara. Di sinilah keterampilan kepemimpinannya semakin menonjol.

    Ia cepat naik pangkat dan dikenal sebagai komandan yang cerdas dan berwibawa. Ketika Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Ngurah Rai sudah siap menyambut peran sejarah yang lebih besar.

    Pembentukan Pasukan Ciung Wanara

    Pasca proklamasi, Ngurah Rai langsung mengambil inisiatif membentuk pasukan bernama “Ciung Wanara”. Nama yang dipilih dari legenda kepahlawanan Nusantara. Pasukan ini menjadi tulang punggung pertahanan Bali melawan kembalinya Belanda lewat NICA.

    Dengan strategi gerilya dan mobilitas tinggi, pasukan ini menjadi duri dalam daging bagi kolonialisme di Bali. Pasukan Ciung Wanara juga mencerminkan gaya kepemimpinan Ngurah Rai yang egaliter dan penuh semangat kolektif.

    Ia dikenal tak segan turun langsung ke garis depan, membaur dengan prajuritnya, dan memimpin serangan-serangan strategis di wilayah pegunungan Bali. Kepemimpinan ini membangkitkan semangat rakyat untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan.

    Perang Puputan Margarana (20 November 1946)

    Latar Historis dan Perjanjian Linggarjati

    Pada akhir 1946, perjanjian Linggarjati ditandatangani, namun Belanda tidak sepenuhnya menghormatinya. Pasukan NICA masuk ke Bali dan mencoba merebut kembali kekuasaan. I Gusti Ngurah Rai yang tidak mengakui legitimasi kembalinya Belanda, memilih jalan perlawanan total.

    Kronologi Pertempuran

    Pada 20 November 1946, di desa Marga, Tabanan, Ngurah Rai dan 96 anak buahnya menghadapi lebih dari 2.000 pasukan Belanda. Dengan semangat “puputan” mereka memilih bertempur habis-habisan daripada menyerah. Pertempuran berlangsung brutal dan berakhir dengan gugurnya seluruh pasukan.

    Strategi dan Dampak Simbolis

    Meskipun kalah secara militer, Puputan Margarana menjadi simbol perlawanan heroik Bali terhadap kolonialisme. Aksi ini menginspirasi perlawanan rakyat di berbagai daerah dan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih mati terhormat daripada hidup dalam penjajahan. Puputan Margarana menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia.

    Peran dalam Gerakan Militer Baline

    Ngurah Rai bukan hanya pemimpin militer, tapi juga penggerak moral di kalangan rakyat Bali. Ia berhasil menyatukan kelompok-kelompok bersenjata lokal ke dalam satu komando strategis, dan memperkenalkan disiplin militer modern ke dalam gerakan rakyat. Kepemimpinannya menciptakan harmoni antara adat dan perjuangan modern.

    Gerakan militer di Bali tak pernah sama setelahnya. Pendekatan Ngurah Rai yang memadukan strategi gerilya dengan penguatan moral dan tradisi lokal menjadi cetak biru perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia adalah jembatan antara masa lalu yang luhur dan masa depan yang merdeka.

    Kematian I Gusti Ngurah Rai

    Ngurah Rai gugur bersama seluruh pasukannya dalam Pertempuran Margarana. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Pujaan Bangsa Margarana, yang kini menjadi salah satu tempat suci dan bersejarah di Bali. Setiap tahunnya, warga dan pejabat negara menggelar upacara penghormatan di sana.

    Kematian Ngurah Rai bukan akhir, tapi awal dari keabadian namanya dalam sejarah bangsa. Ia dikenang sebagai simbol keberanian tanpa syarat dan pengorbanan total demi tanah air. Di tempat peristirahatan terakhirnya, semangat perjuangannya seolah masih bergema dalam angin pegunungan Tabanan.

    Warisan dan Penghormatan Nasional

    Warisan I Gusti Ngurah Rai terus hidup. Bandara internasional Bali, salah satu gerbang utama pariwisata Indonesia, menyandang namanya. Uang pecahan Rp 50.000 menampilkan wajahnya sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Di berbagai tempat, nama jalan dan sekolah juga mengabadikan namanya.

    Selain itu, Museum Nasional Perjuangan Margarana menjadi pusat edukasi sejarah kepahlawanannya. Pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional pada 9 Agustus 1975. Perjuangan dan semangat “puputan” yang diusungnya terus menginspirasi generasi baru akan arti sejati dari nasionalisme dan keberanian.

    Fakta Unik Ngurah Rai

    Julukan lokal: “Rai Muda” karena usia dan kepemimpinan mudanya
    Senjata khas: Keris pusaka Bali yang selalu dibawanya saat perang
    Kutipan: “Lebih baik mati daripada menyerah” disampaikan kepada pasukannya sebelum perang

    Menurut tokoh adat Bali, I Made Mudra, “Ngurah Rai bukan hanya pahlawan nasional, tapi simbol jiwa Bali yang tak pernah tunduk.”

    Kisah I Gusti Ngurah Rai adalah pengingat bahwa keberanian bukan soal jumlah, tapi soal semangat. Ia memilih mati terhormat demi kebebasan, bukan hidup tunduk di bawah penjajahan. Semangat “puputan” yang ia bawa adalah warisan budaya Bali yang telah menjelma menjadi teladan nasional.

    Bagi generasi muda, sosok Ngurah Rai adalah refleksi dari cinta tanah air yang sejati. Di tengah zaman yang berubah, nilai-nilai yang ia perjuangkan tetap relevan: integritas, keberanian, dan pengorbanan demi kebaikan bersama.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Kemerdekaan Indonesia dan toleransi

    Kemerdekaan Indonesia dan toleransi

    Bondowoso (ANTARA) – Perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang di masa lalu, bukan sekadar upaya untuk membebaskan bangsa ini dari ketertindasan karena tindakan kaum penjajah.

    Kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan para pahlawan dengan darah dan nyawa itu menyangkut banyak hal, di dalamnya, termasuk kebebasan menjalani ibadah, sesuai perintah agama masing-masing.

    Karena itu, momentum Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 ini bisa kita jadikan sarana pengingat diri untuk memeragakan sikap toleran dan menebarkan rasa damai terhadap lingkungan masing-masing.

    Kita menikmati status dan keadaan kemerdekaan Indonesia, saat ini, bukan dari hasil perjuangan kelompok tertentu, katakanlah kaum mayoritas. Tokoh-tokoh dan pejuang di masa kolonial itu juga berasal dari kaum minoritas.

    Pada masa perjuangan itu, mereka tidak ribut dengan perbedaan keimanan. Sebaliknya, mereka justru bahu membahu dalam upaya komunal untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari tekanan kaum penjajah.

    Karena itu, kalau saat ini masih ada sekelompok orang yang memaksakan kehendak terhadap golongan lain, seperti membubarkan sekelompok orang yang sedang beribadah, tidak mereka sadari bahwa hal itu merupakan wujud pengkhianatan nyata terhadap jerih payah para pejuang di masa lalu yang tidak hanya berasal dari satu golongan.

    Kalau di masa lalu, para tokoh, termasuk tokoh agama, berjuang agar bangsa ini terbebas dari rasa tidak aman karena tekanan kaum penjajah, sudah seharusnya kita juga tetap berupaya menghadirkan rasa aman dan damai terhadap kelompok lain yang berbeda iman.

    Bukan sebaliknya, kita, dengan mengatasnamakan kaum mayoritas, justru menghadirkan suasana batin tidak nyaman, bahkan menimbulkan ketakutan, akibat tindakan yang tidak bersikap toleran pada penganut agama yang tidak sama dengan kita.

    Dengan memilih melakukan tindakan penghakiman sendiri atas ritual yang dijalani oleh sekelompok orang yang berbeda keyakinan, kita sejatinya bertindak seperti kaum penjajah di masa lalu. Kita telah mengingkari perjuangan para leluhur bangsa ini, yang di masa itu tidak memandang perbedaan iman sebagai ajang permusuhan.

    Perbedaan keyakinan justru harus menjadikan kita memupuk sikap saling menerima. Kita harus menjadi bagian dari upaya yang telah dipandu oleh ideologi bangsa, yakni Pancasila. Pancasila yang digali oleh tokoh lintas agama dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam suasana aman dan damai.

    Ajaran dasar dari agama itu sendiri, pada hakikatnya adalah saling mencintai dan menyayangi. Di Islam, misalnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga dikenal sebagai ulama terkemuka, mengemukakan bahwa intisari dari Al Qur’an adalah Surat Al Fatihah. Sementara intisari dari Surat Al Fatihah itu ada di ayat “Bismillahirrahmaanirrahiim” yang artinya “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan penyayang”.

    Dalam Islam, Allah bahkan menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Hal itu juga dipertegas dalam Surat An-Nahl, Ayat 93, yakni “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja)….”

    Di agama Kristen juga mengajarkan sikap cinta kasih kepada sesama, bahkan termasuk terhadap orang yang menyakiti. Kristen menegaskan ajaran kasih sayang, dengan arahan, “Jika engkau ditampar di pipi kanan, maka serahkan juga pipi kirimu”.

    Sementara di dalam Budha mengajarkan tentang “metta”, yaitu mengedepankan cinta kasih, yakni kasih yang tanpa pamrih, tanpa ada batasan, dan tidak ada diskriminasi terhadap seluruh makhluk hidup.

    Hindu mengajarkan tentang “tri hita karana”, yaitu menyangkut hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis lingkungan atau semua makhluk hidup.

    Kita dihadirkan Tuhan ke alam semesta dan berhadapan dengan segala macam perbedaan, seharusnya menjadi sarana memeragakan sifat-sifat Tuhan untuk mengasihi segala sesuatu, tanpa syarat apapun.

    Tuhan memeragakan sifat kasih sayangnya, salah satunya lewat aliran napas. Tuhan mengalirkan napas, tanpa memandang, apakah orang itu beragama tertentu atau tidak, bahkan tidak beragama, sekalipun. Napas tidak lagi diberikan oleh Tuhan kepada kita yang “kontraknya” sudah selesai, alias harus kembali kepada-NYA.

    Menghadapi momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kita bisa menyaksikan kegiatan bersama masyarakat di setiap perkampungan atau lingkungan tempat tinggal, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan ini hendaknya menjadi pelajaran yang tidak mengenal waktu untuk hidup bersama, dengan segala perbedaan, termasuk di luar bulan Agustus.

    Demikian juga dengan kemeriahan peringatan Kemerdekaan RI di jalan raya dalam kegiatan karnaval yang di dalamnya menampilkan perbedaan, tetapi tetap dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Kalau karnaval menampilkan berbagai pakaian adat yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia, semestinya semangat itu juga terus menjadi jiwa toleran kita dalam keseharian.

    Kemerdekaan Indonesia kita jadikan ajang untuk bersama-sama membangun bangsa ini menjadi maju dan semua yang ada di dalamnya mengalami ketentraman dan kemerdekaan hidup.

    Kemerdekaan dan sikap toleran merupakan satu napas yang terus menerus perlu kita peragakan dalam meramaikan perjalanan bangsa ini menuju bangsa yang maju.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5
                    
                        Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi
                        Nasional

    5 Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi Nasional

    Para Tokoh Agama Kumpul di KWI, Dorong Pemerintah Tegas terhadap Intoleransi
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam pimpinan majelis agama-agama di Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya tindakan intoleransi terhadap kegiatan doa dan ibadah di sejumlah daerah.
    Mereka berkumpul di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Selasa (5/8/2025), untuk menyerukan penegakan hukum dan perlindungan atas kebebasan beragama di Tanah Air.
    Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI, Romo Aloysius Budi Purnomo Pr, menegaskan bahwa pelbagai tindakan intimidasi, kekerasan, dan pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah telah merusak semangat kerukunan beragama.
    “Bagi kami, terjadinya sejumlah insiden penyerangan, pelarangan atau penolakan, dan gangguan terhadap kegiatan doa dan ibadah di beberapa daerah, yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat tersebut mencoreng dan merusak bangunan toleransi, kerukunan, persaudaraan, dan hidup bersama serta keberagaman agama dan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Romo Budi dalam konferensi pers hari ini.
    Dalam pernyataan bersama yang dibacakan, para tokoh agama menyerukan agar negara tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap toleransi dan kehidupan beragama yang damai.
    Pimpinan Majelis Agama-Agama di Indonesia secara tegas meminta pemerintah bertindak tegas terhadap para pelaku intoleransi beragama.
    “Atas dasar keprihatinan tersebut kami menyerukan kepada Pemerintah (Presiden RI, Menteri Agama, Kapolri, TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama), untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal,” tutur Romo Budi.
    “Tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap siapa pun yang telah bertindak anarkis apalagi terhadap kegiatan doa dan ibadah di seluruh wilayah NKRI ini,” sambungnya.
    Dalam kesempatan tersebut, para pemuka agama juga menyampaikan lima poin seruan moral.
    Pertama, kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
    Kedua, negara wajib hadir dan bertindak tegas mencegah kejadian serupa di masa depan.
    Ketiga, aparat hukum dan keamanan diminta menindak pelaku kekerasan dan perusakan tempat ibadah.
    Keempat, pemerintah pusat dan daerah diminta bekerja sama dengan FKUB dan masyarakat dalam menjaga toleransi dan menjamin rumah ibadah sebagai tempat damai.
    Kelima, tokoh agama diminta untuk mengajak umat menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi oleh hasutan yang memecah belah.
    Menurut Romo Budi, seruan ini bukan sekadar reaksi atas kejadian yang sedang ramai, melainkan bentuk tanggung jawab moral dari para pemimpin lintas agama terhadap masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.
    Sebagai informasi, mereka tokoh agama yang menyampaikan sikap antara lain Romo Aloysius Budi Purnomo, Ketua PBNU Rumadi Ahmad, Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Ketut Budiasa, Sekretaris Perastuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Anes Dwi Prasetya.
    Selain itu ada juga Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Ws Chandra Setiawan, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pendeta Etika Saragih, Humas Gereja Bala Keselamatan Mayor Maxel D Latupatty dan Wakil Sekretaris Gereja Ortodoks Indonesia Serafim.
     
    Sebagai informasi, insiden pembubaran dan perusakan terhadap kegiatan ibadah terjadi di waktu belakangan ini.
    Ada peristiw di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang pada Minggu (27/7/2025) sore, rumah doa umat Kristen dibubarkan dan dirusak oleh sekelompok orang.
    Ada pula peristiwa yang diduga merupakan tindakan intoleransi di Kampung Tangkil RT4/RW1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 27 Juli 2025 lalu.
    Warga mendatangi lokasi retret para pelajar Kristiani, membubarkan aktivitas di lokasi dan merusak beberapa fasilitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.