agama: Hindu

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengusung tema “Seruan Indonesia untuk Harapan”, dengan menekankan solidaritas, keadilan global, hingga solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Dalam kesempatan tersebut, ia berpidato dengan durasi kurang lebih selama 19 menit.

    Berikut isi lengkap pidato Presiden Prabowo Subianto:

    “Yang Mulia, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Delegasi yang terhormat, hadirin sekalian,

    Merupakan kehormatan besar untuk berdiri di Aula Sidang Umum yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia.

    Kita berbeda dalam ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul sebagai satu keluarga manusia.

    Kita hadir di sini pertama-tama sebagai sesama manusia – masing-masing diciptakan setara, dikaruniai hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat atas hidup, kebebasan, dan upaya mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat telah menginspirasi gerakan demokrasi di berbagai benua – termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kebebasan.

    Deklarasi itu juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.

    “Semua manusia diciptakan setara” adalah keyakinan yang membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah ada sebelumnya.

    Namun demikian, di era kemenangan ilmu pengetahuan dan teknologi – sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan – kita juga tetap menghadapi bahaya, tantangan, dan ketidakpastian yang berat.

    Kebodohan manusia, yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid, mengancam masa depan bersama kita.

    Negara saya memahami penderitaan ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih buruk daripada anjing di tanah air kami sendiri.

    Kami orang Indonesia tahu apa artinya ditolak keadilan, tahu bagaimana hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama.

    Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan solidaritas.

    Dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberikan bantuan penting.

    Keputusan-keputusan yang dibuat di sini berdasarkan solidaritas kemanusiaan – oleh Dewan Keamanan dan Majelis ini – memberi Indonesia legitimasi internasional, membuka pintu, dan mendukung pembangunan awal kami melalui UNICEF (Dana Anak-Anak PBB), FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB), WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), dan banyak sekali lembaga PBB lainnya.

    Dan karena itu, hari ini Indonesia berdiri di ambang kemakmuran bersama serta kesetaraan dan martabat yang lebih besar.

    Yang Mulia, dunia kita digerakkan oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam.

    Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional serta martabat kemanusiaan.

    Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, “kita tidak boleh menyerah”. Kita tidak boleh mengorbankan harapan atau cita-cita kita. Kita harus semakin dekat, bukan semakin menjauh. Bersama-sama kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan dan mimpi kita.

    PBB lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta nyawa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua.

    Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini.

    Hari ini, Indonesia semakin dekat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem dan kelaparan – karena bertahun-tahun lalu, ruang sidang inilah yang memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial serta ekonomi.

    Kami tidak akan pernah lupa.

    Dan hari ini kita tidak boleh diam ketika rakyat Palestina ditolak keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini.

    Yang Mulia, Thucydides pernah memperingatkan: “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung.” Kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini.

    Kita harus berdiri untuk semua, yang kuat maupun yang lemah. Benar tidak bisa berarti salah. Benar harus tetap benar.

    Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Kami percaya pada PBB, kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga – bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran di lapangan.

    Jika dan ketika Dewan Keamanan dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap.

    Kami akan mengambil bagian dalam beban itu, bukan hanya dengan putra-putri kami. Kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar PBB dalam mencapai perdamaian.

    Yang Mulia,

    Saya mengajukan kepada majelis ini sebuah pesan harapan dan optimisme – yang berlandaskan pada tindakan dan pelaksanaan nyata. Hari ini kita mendengar pidato Ibu Presiden, Presiden Majelis Umum PBB. Benar apa yang beliau katakan. Tanpa ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional), apakah kita bisa berada di sini hari ini? Apakah kita bisa duduk di aula agung ini? Tanpa PBB, kita tidak bisa merasa aman. Tidak ada negara yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan PBB, dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walaupun kami masih berjuang, kami tahu dunia membutuhkan PBB yang kuat.

    Populasi dunia terus tumbuh. Planet kita berada dalam tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak bangsa.

    Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri kapan pun kami bisa.

    Tahun ini, kami mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah kami. Kami sekarang swasembada beras dan telah mengekspor beras ke negara lain yang membutuhkan, termasuk memberikan beras kepada Palestina. Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi dalam pertanian cerdas iklim untuk memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak kami dan bagi anak-anak dunia. Kami yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami sudah merasakan dampak langsung perubahan iklim, khususnya ancaman kenaikan permukaan laut. Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami meningkat 5 sentimeter setiap tahun. Dapatkah Anda bayangkan dalam sepuluh tahun? Dua puluh tahun?

    Untuk itu, kami terpaksa membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer. Mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang. Oleh karena itu kami memilih menghadapi perubahan iklim – bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah nyata. Kami berkomitmen memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015.

    Kami menargetkan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 dan kami yakin bisa mencapainya lebih cepat.

    Kami bertekad melakukan reforestasi lebih dari 12 juta hektare lahan yang terdegradasi, mengurangi degradasi hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan.

    Indonesia bergerak tegas dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas tambahan pembangkit listrik kami akan berasal dari energi terbarukan.

    Tujuan kami jelas: Mengangkat seluruh warga kami keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi bagi keamanan pangan, energi, dan air.

    Yang Mulia, kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan terdengar paling keras. Namun di balik kebisingan ini ada kebenaran yang lebih tenang: bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, penghormatan, kasih sayang, dan meninggalkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

    Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan-pilihan kita.

    Hari ini, situasi yang mengerikan di Gaza masih berlangsung di depan mata kita. Saat ini juga, orang-orang tak berdosa berteriak minta tolong, minta diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan para perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini juga, menghadapi trauma, kerusakan tubuh yang tak bisa diperbaiki, mereka mati kelaparan.

    Apakah kita bisa tetap diam? Apakah tidak ada jawaban untuk jeritan mereka? Apakah kita akan mengajarkan kepada mereka bahwa keluarga manusia bisa bangkit menghadapi tantangan?

    Yang Mulia, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan itu. Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hanya hak istimewa segelintir orang tetapi hak semua pihak.

    Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak lagi menderita, tetapi hidup dengan keadilan yang mereka layak dapatkan.

    Mari kita lanjutkan perjalanan besar kemanusiaan – aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB.

    Mari kita gunakan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat, bukan untuk menghancurkan. Biarkan bangsa-bangsa yang bangkit membantu bangsa lain untuk bangkit.

    Saya yakin para pemimpin peradaban besar dunia: Barat, Timur, Utara, Selatan. Pemimpin Amerika, Eropa, India, China, dunia Islam, seluruh dunia. Saya yakin mereka akan bangkit menjalankan peran yang dituntut sejarah.

    Kita semua berharap para pemimpin dunia menunjukkan kenegarawanan, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kerendahan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan.

    Para Delegasi yang Terhormat,

    Kami sangat terinspirasi oleh peristiwa beberapa hari terakhir, di mana negara-negara terkemuka dunia telah memilih berpihak pada sejarah – jalan moralitas, jalan kebenaran, jalan keadilan, kemanusiaan, dan menolak kebencian, mengatasi kecurigaan, serta menghindari kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menggertak seluruh keluarga manusia. Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa tertindas, rasa tidak adil, telah terbukti dalam sejarah umat manusia, akan bersatu dengan kekuatan besar yang mampu mengatasi penindasan ini, ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan demikian kita dapat memiliki perdamaian sejati: perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan.

    Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara. Dua keturunan Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha – semua agama. Kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini.

    Apakah ini mimpi? Mungkin. Tetapi inilah mimpi indah yang harus kita upayakan bersama. Mari kita lanjutkan perjalanan kemanusiaan menuju harapan, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, perjalanan yang harus kita sempurnakan.

    Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

    Adapun ini adalah pidato kedua Prabowo di PBB. Sehari sebelumnya, Presiden memberikan pidato Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

    (tfa/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6.395 Warga Jateng Penganut Kepercayaan, Pemprov Jamin Hak Ubah Kolom Agama
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 September 2025

    6.395 Warga Jateng Penganut Kepercayaan, Pemprov Jamin Hak Ubah Kolom Agama Regional 23 September 2025

    6.395 Warga Jateng Penganut Kepercayaan, Pemprov Jamin Hak Ubah Kolom Agama
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 6.395 warga Jawa Tengah mencatatkan diri sebagai penghayat atau penganut kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sepanjang 2025.
    Jumlah ini terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Tri Harso Widirahmanto, mengatakan sebelumnya kolom agama dalam KTP hanya mengakomodasi enam agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
    Di luar itu biasanya dikosongkan atau diberi tanda strip. Pilihan penghayat biasanya dikosongkan atau menuliskan salah satu agama.
    Namun, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, barulah mereka bisa mencantumkan aliran kepercayaan secara resmi.
    “Tinggal datang ke kantor Dukcapil dengan membawa surat keterangan pemuka agama (penganut kepercayaan) yang menyebut dia bagian dari agama itu,” kata Tri Harso saat dihubungi, Selasa (23/9/2025).
    Tri Harso menjelaskan, pada 2023 jumlah penganut kepercayaan di Jateng tercatat 6.193 orang, kemudian naik menjadi 6.375 orang pada 2024, dan kini mencapai 6.395 orang pada 2025.
    Menurutnya, tren tersebut menandakan adanya pertumbuhan komunitas penganut kepercayaan di Jateng dalam tiga tahun terakhir.
    Kabupaten Cilacap tercatat sebagai daerah dengan jumlah penghayat terbanyak di Jateng dalam tiga tahun terakhir.
    “Cilacap konsisten memiliki jumlah penganut kepercayaan tertinggi. Tahun 2023 ada 1.033 orang, tahun 2024 naik menjadi 1.040 orang, lalu 2025 ada 1.034 orang,” jelasnya.
    Selain Cilacap, jumlah penghayat cukup besar juga tercatat di Kabupaten Pati sebanyak 697 orang dan Kabupaten Semarang 633 orang.
    Adapun Kota Pekalongan mencatat jumlah paling sedikit, hanya empat orang pada 2025. Lalu Kota Magelang sebanyak 16 orang, serta Kota Salatiga dan Kota Tegal masing-masing 19 orang.
    Tri Harso menambahkan, beberapa daerah menunjukkan tren kenaikan, seperti Kabupaten Pati dari 537 orang (2023) menjadi 697 orang (2025), Kota Tegal dari 54 orang (2023) menjadi 59 orang (2025), serta Kabupaten Wonogiri dari 121 menjadi 130 orang pada periode yang sama.
    Sementara itu, ada juga daerah yang justru mengalami penurunan, misalnya Kabupaten Grobogan dari 239 orang (2023) menjadi 231 orang pada 2025.
    Secara keseluruhan, Dispermadesdukcapil Jateng mencatat penghayat tersebar di 35 kabupaten/kota. Tri Harso memastikan Dukcapil daerah tetap mengakomodasi hak mereka dalam pencatatan identitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di PBB, Prabowo: Dunia Miliki Palestina Merdeka, Kita Mengakui Israel

    Di PBB, Prabowo: Dunia Miliki Palestina Merdeka, Kita Mengakui Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungannya untuk Gaza dan Palestina. Hal ini disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Hal ini juga perlu dilakukan meski Indonesia pada akhirnya harus mengakui kedaulatan Israel.

    “Dunia harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan demikianlah kita dapat memiliki perdamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian, dan tidak ada lagi kecurigaan,” tegasnya. 

    “Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara ini. Dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, kedamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia.”

    Prabowo kemudian menegaskan juga komitmen untuk menjadi bagian dari mewujudkan visi ini. Ia juga mengajak dunia untuk mewujudkan hal ini bersama.

    “Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan,” paparnya.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia merupakan kontributor besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk stabilitas dunia. Ia mengatakan siap mengirimkan 20 ribu lagi pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, dan Sudan.

    “Kami siap untuk menerjunkan 20 ribu putra-putri kami ke Gaza, Ukraina, ke Sudan bila diminta majelis ini,” jelasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tak akan hanya berkontribusi dalam hal pengiriman pasukan. Ia menyebut Jakarta juga akan berkontribusi secara finansial untuk menjaga perdamaian.

    “Tak hanya dengan pasukan, kami juga siap berkontribusi secara finasial untuk menjaga dan memastikan perdamaian.”

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Resmi, Ini Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    Resmi, Ini Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersamа Tahun 2026.

    Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN).

    “Sesuai ketentuan dalam PP 11/2017, penetapannya akan dituangkan dalam Keppres. Keppres inilah yang nantinya menjadi dasar resmi penetapan tanggal cuti bersama khusus ASN,” ujarnya.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan, pembagian hari libur nasional tahun 2026 disusun secara adil untuk seluruh pemeluk agama.

    “Islam 5 kali hari liburnya, Kristen dan Katolik 4 kali, kemudian Hindu 1 kali, Buddha 1 kali, Khonghucu 1 kali. Jadi penyebarannya merata, sehingga semua pihak bisa lebih menikmati dan menerima,” pungkasnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, libur nasional sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara cuti bersama diputuskan melalui koordinasi lintas kementerian.

    “Cuti bersama tahun 2026 ditempatkan berdampingan dengan hari besar keagamaan dan nasional,” ujar Pratikno.

    Adapun cuti bersama ditetapkan pada 16 Februari berdekatan dengan Tahun Baru Imlek, 18 Maret berdekatan dengan Nyepi, serta 20, 23, dan 24 Maret berdekatan dengan Idul Fitri.
    Selain itu, cuti bersama juga ditetapkan pada 15 Mei berdekatan dengan Kenaikan Yesus Kristus, 28 Mei berdekatan dengan Idul Adha, dan 24 Desember berdekatan dengan Natal.

  • 6
                    
                        Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World"
                        Nasional

    6 Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World" Nasional

    Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi “Memory of the World”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah berpandangan, pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) berpotensi menjadi ‘Memory of the World’.
    Reza meyakini, pidato Prabowo juga akan dikenang seperti itu, layaknya pidato Presiden Soekarno di masa lampau.
    “Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB tahun 2025 ini berpotensi menjadi kenangan dunia, atau ‘Memory of the World’, sebagaimana halnya pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 silam, yang dikenal sebagai ‘Memory of the World’,” ujar Reza kepada
    Kompas.com
    , Minggu (21/9/2025).
    Reza menjelaskan, pidato Prabowo ini akan memuat filosofi, konstitusi, tradisi diplomatik, dan tantangan yang sedang dihadapi.
    Selain itu, kata dia, juga mengenai optimisme dengan perkembangan terkini di dunia yang menyimpan banyak harapan mulia, di tengah banyaknya krisis yang tidak terselesaikan.
    Maka dari itu, Reza menyampaikan sejumlah saripati yang dapat Presiden Prabowo sampaikan dalam Sidang Umum PBB.
    Pertama, perlunya kerja sama berkelanjutan antar peradaban secara lintas generasi, terlepas dari perbedaan peradaban itu sendiri.
    Sebab, dunia sedang menghadapi tantangan yang sama, seperti kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, meluasnya kerusakan di muka bumi, krisis keamanan yang tidak kunjung terselesaikan, terus bertambahnya jumlah penduduk bumi tanpa mengedepankan perbaikan kualitas hidup, serta adanya potensi kepunahan umat manusia karena penggunaan nuklir secara tidak semestinya.
    “Kedua, PBB yang telah berusia 80 tahun ini hendaknya terus diperkuat, dengan mengambil hikmah dari kenyataan dalam hubungan antar bangsa, yang sangat berbeda dengan saat PBB itu berdiri. Dalam hal ini, PBB diharapkan mampu dengan cepat menjawab tantangan global yang mendesak, pada tingkatan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi,” paparnya.
    “Untuk itu, perlu dilakukan reformasi PBB, dengan memperkuat kedudukan Sekretaris Jenderal PBB, sehingga mampu memberdayakan Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, tanpa perlu tersandera oleh negara besar tertentu,” sambung Reza.
    Yang ketiga, masih dalam konteks reformasi PBB, Reza menyampaikan, perlu dilakukan pengubahan dalam komposisi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, dengan mengambil hikmah dari peran serta para anggota tidak tetap DK PBB selama ini, yang lazim dikenal sebagai Elected 10, yang bertugas masing-masing hanya 2 tahun.
    Menurutnya, dalam kenyataannya, idealisme 10 negara tersebut selalu kandas dalam Resolusi DK PBB, akibat Hak Veto yang digunakan secara serampangan.
    Dia berharap, ke depannya, DK PBB perlu diperkuat dengan penambahan 10 anggota baru.
    Kriterianya seperti perwakilan Peradaban Hindu dan Islam. Mengingat, China sudah mewakili peradaban Mandarin.
    Lalu, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga memiliki peradaban Greco-Judeo-Roman.
    Perwakilan selanjutnya adalah Benua Asia dan Afrika, yang merupakan bekas negara terjajah yang sekarang mulai mampu berkinerja secara modern.
    Kemudian, kata Reza, perwakilan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perwakilan negara pendukung perdamaian dunia lewat misi perdamaian PBB, hingga perwakilan negara yang mampu membangun secara berkelanjutan dan menjadi penyumbang bagi pertumbuhan dan perdamaian dunia.
    Sementara itu, terkait absennya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Umum PBB selama ini, Reza meyakini pasti ada penyebabnya.
    “Perihal absennya Presiden Joko Widodo, saya pikir disebabkan oleh beratnya masalah di dalam negeri, sehingga menuntut keberadaan beliau untuk secara langsung mengendalikan berbagai penyelesaian atas permasalahan tersebut,” kata Reza.
    “Karakter Presiden Prabowo adalah intermestik. Baginya, penyelesaian masalah di dalam negeri adalah mendesak dan harus selalu diprioritaskan. Namun, hendaknya diselesaikan berbarengan dengan penyelesaian atas masalah-masalah mendasar di luar negeri, sepanjang keduanya saling mempengaruhi, dan Indonesia mampu menanganinya sekaligus,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Salurkan Bantuan Rp 300 Juta untuk Korban Banjir di Bali
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 September 2025

    Menag Salurkan Bantuan Rp 300 Juta untuk Korban Banjir di Bali Nasional 21 September 2025

    Menag Salurkan Bantuan Rp 300 Juta untuk Korban Banjir di Bali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan untuk Pura Taman Beji Pasar dan korban banjir di Bali sebesar Rp 300 juta.
    Pada Sabtu (20/9/2025), Nasaruddin menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir dan meninjau tempat ibadah umat Hindu di Pura Taman Beji Pasar, Badung, dan memberikan bantuan dana tersebut.
    “Pada kesempatan ini, kami juga membawa sedikit bantuan. Jangan dilihat jumlahnya. Kami juga turut berduka atas penderitaan yang dirasakan saudara-saudara kami di sini,” tutur Nasaruddin dalam keterangan pers, Minggu (21/9/2025).
    Nasaruddin mengingatkan masyarakat di Bali untuk bersabar menerima ujian. Ia berharap perekonomian segera pulih kembali.
    “Semoga segera dipulihkan terutama perekonomiannya. Banyak bersabar, terimalah ini sebagai ujian, di mana ada ujian, di situ akan ada kenaikan kelas,” ujarnya.
    Nasaruddin lalu mendoakan warga yang meninggal dunia akibat banjir di Bali mendapat tempat layak di sisi Tuhan.
    “Mari kita semua berdoa semoga yang gugur dalam musibah banjir mendapat tempat yang paling layak di sisi-Nya,” ucapnya.
    Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut menyampaikan bahwa banjir di Bali juga membawa duka yang sama dirasakan seluruh masyarakat.
    “Sesama warga bangsa Indonesia, kita seperti sebuah badan. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Bali, kami juga merasakan. Atas nama warga bangsa, atas nama Menteri Agama, kami turut merasakan hal yang sama,” tuturnya.
    Sementara Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada 10 September 2025 berdampak juga bagi warga Pasar Badung.
    “Ada dua titik yang terdampak banjir di Pasar Badung ini. Saat itu banjir di sini mencapai ketinggian 4-5 meter lebih,” kata I Kadek Agus Arya Wibawa.
    Menurutnya wilayah Pasar Badung selama ini tidak pernah merasakan banjir seperti itu. Di jalan Gajah Mada itu saja ketinggian sampai sepinggang.
    “Kami laporkan kepada Pak Menteri. Saat ini ada korban yang meninggal, dan ada juga Pura yang rusak, dan banyak juga rumah yang rusak parah. Terima kasih kami ucapkan, atas bantuan yang dibawa oleh Bapak Menteri Agama,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Menag Nasaruddin Umar Doakan Korban Banjir Bali, Ajak Umat Wujudkan Empati
                
                    
                        
                            Denpasar
                        
                        20 September 2025

    Momen Menag Nasaruddin Umar Doakan Korban Banjir Bali, Ajak Umat Wujudkan Empati Denpasar 20 September 2025

    Momen Menag Nasaruddin Umar Doakan Korban Banjir Bali, Ajak Umat Wujudkan Empati
    Tim Redaksi
    BULELENG, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan empati mendalam bagi korban banjir yang melanda Bali.
    Hal itu ia sampaikan saat peresmian perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan, Sabtu (20/9/2025) di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
    Sebelum menyampaikan sambutannya, Menag mengajak hadirin dan undangan untuk mendoakan korban yang meninggal dunia dalam bencana banjir Bali.
    “Sebelum saya melanjutkan, pertama-tama izinkan saya selaku pribadi maupun Menteri Agama menghaturkan doa kepada saudara-saudara kita yang lebih dicintai Tuhan Yang Maha Esa, yang dipanggil kemarin dalam peristiwa banjir,” ucapnya.
    Menag berharap para korban yang meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
    Ia juga mengajak untuk menunjukkan empati pada keluarga korban bencana alam itu.
    Selain doa, Menag juga menekankan pentingnya wujud nyata kepedulian kepada keluarga korban banjir.
    “Dan kita semua yang hadir mari kita mewujudkan rasa empati kita dalam bentuk memberikan kontribusi terhadap mereka, keluarga para korban. Doa yang kita panjatkan untuk kelanjutan kesejahteraan kehidupan mereka,” imbuhnya.
    Menag berharap agar Pulau Bali senantiasa terlindungi dari berbagai bencana.
    “Kita berharap nanti insya Allah mudah-mudahan Bali terlindungi dari berbagai macam musibah dan bala,” kata dia.
    Adapun bencana banjir yang melanda Bali mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan empat korban hilang yang masih belum ditemukan.
    Bencana tersebut terjadi pada 9 dan 10 September 2025.
    Selain menimbulkan korban jiwa, banjir tersebut juga merusak infrastruktur, menutup akses jalan, hingga dampak psikologis.
    BPBD Provinsi Bali memperkirakan dampak kerugian materiil akibat bencana itu mencapai sekitar Rp 28 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penasaran Siapa Sushila Karki? Inilah Profil Lengkap dan Perjalanan Kariernya

    Penasaran Siapa Sushila Karki? Inilah Profil Lengkap dan Perjalanan Kariernya

    YOGYAKARTA – Menjadi sorotan dunia karena tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Nepal, siapa Sushila Karki?

    Kepemimpinan Sushila Karki muncul di tengah gejolak politik pasca unjuk rasa yang mengguncang Nepal. Dengan pengalaman dan wibawanya, ia dipercaya mengawal transisi pemerintahan dan menjadi babak baru bagi perempuan di politik Nepal.

    Siapa Sushila Karki?

    DIlansir dari laman NDTV, berikut ini beberapa fakta menarik terkait Sushila Karki yang mengguncang dunia politik di Nepal:

    Dari Ketua Mahkamah Agung ke Perdana Menteri

    Sushila Karki, 73 tahun, sejatinya bukanlah  berasal dari latar belakang politik. Ia lebih dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal (2016–2017). Saat itu, ia terkenal dengan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi, yang membuatnya dikagumi dan ditentang.

    Reputasinya sebagai yuris yang tegas mengantarkannya ke panggung politik, tepat ketika Nepal diguncang aksi protes besar-besaran menentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak pengunjuk rasa mendesak agar ia ditunjuk sebagai perdana menteri interim.

    Penunjukan Karki bahkan selaluh dibandingkan dengan pemenang Nobel, Muhammad Yunus, yang tahun lalu diminta memimpin pemerintahan transisi Bangladesh setelah gelombang protes mahasiswa menjatuhkan Sheikh Hasina.

    Masa Kecil dan Pendidikan

    Lahir tahun 1952 sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara di keluarga petani di Nepal bagian timur, Sushila Karki tumbuh dalam lingkungan sederhana. Keluarganya memiliki hubungan dekat dengan Bishweshwar Prasad Koirala, perdana menteri demokratis pertama Nepal tahun 1959.

    Karki meraih gelar sarjana di Mahendra Morang Campus pada 1972, lalu melanjutkan studi magister ilmu politik di Banaras Hindu University (BHU), India, tahun 1975. Tiga tahun kemudian, ia memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Tribhuvan, Kathmandu.

    Karki juga sempat menjadi asisten dosen di Mahendra Multiple Campus, Dharan, pada 1985, sambil berpraktik hukum di Biratnagar sejak 1979.

    Baca juga artikel yang membahas Mengenal Pangeran Hisahito, Generasi Penentu Masa Depan Kekaisaran Jepang

    Karier Yudisial dan Kontroversi

    Perjalanan karier yudisialnya dimulai pada 2009 saat diangkat sebagai hakim sementara di Mahkamah Agung Nepal. Setahun kemudian ia dikukuhkan menjadi hakim tetap, hingga akhirnya mencapai posisi tertinggi sebagai Ketua Mahkamah Agung pada bulan Juli 2016.

    Namun, pada April 2017, sejumlah anggota parlemen dari partai berkuasa saat itu mengajukan mosi pemakzulan terhadap Karki. Ia dituduh memihak dalam putusan yang memberhentikan kepala lembaga anti-korupsi. Mosi tersebut membuatnya langsung diskors.

    Akan tetapi, upaya itu justru berbalik arah. Aksi protes publik meledak membela independensi peradilan. Mahkamah Agung turun tangan menghentikan proses, mosi dicabut hanya dalam beberapa minggu, dan Karki kembali ke jabatannya sebelum akhirnya pensiun pada Juni 2017.

    Selama masa jabatannya, Karki dikenal memimpin sejumlah kasus penting, termasuk menjatuhkan vonis korupsi pada Menteri Informasi dan Komunikasi, Jaya Prakash Prasad Gupta.

    Kisah Sushila Karki menandai babak baru dalam sejarah Nepal. Dari hakim agung hingga perdana menteri interim, ia menjadi simbol keberanian perempuan dalam politik. Kepemimpinannya di masa krisis memberi inspirasi bagi generasi muda untuk memperjuangkan demokrasi.

    Selain pembahasan mengenai siapa sushila karki, ikuti artikel-artikel menarik lainnya di  VOI, untuk mendapatkan kabar terupdate jangan lupa follow dan pantau terus semua akun sosial media kami! 

  • Kenapa Bendera Nepal Tidak Persegi Panjang? Ini Alasannya

    Kenapa Bendera Nepal Tidak Persegi Panjang? Ini Alasannya

    Jakarta

    Bendera negara di dunia umumnya berbentuk persegi panjang. Namun, ada satu yang berbeda dan membuat banyak orang penasaran: bendera Nepal. Bentuknya yang unik menjadi perhatian sekaligus kebanggaan nasional.

    Keunikan ini tidak sekadar soal estetika, melainkan sarat dengan makna sejarah dan filosofi. Lantas, apa alasan Nepal memilih bentuk bendera yang berbeda dari hampir seluruh negara lain di dunia?

    Makna Bendera Nepal

    Menurut The World Factbook CIA, bendera Nepal adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang tidak berbentuk persegi panjang. Bentuknya terdiri dari dua segitiga yang saling bertumpuk, menyerupai panji tradisional yang sudah digunakan sejak berabad-abad lalu.

    Dua segitiga itu melambangkan pegunungan Himalaya sekaligus dua agama mayoritas di Nepal, yaitu Hindu dan Buddha. Warna merah yang mendominasi merupakan warna nasional Nepal, sementara garis biru di tepinya melambangkan perdamaian.

    Simbol Matahari dan Bulan

    Dikutip dari Encyclopaedia Britannica, bendera Nepal menampilkan simbol bulan sabit pada bagian atas dan matahari dengan wajah pada bagian bawah. Kedua lambang tersebut melambangkan harapan akan keabadian Nepal.

    Awalnya, desain bendera Nepal menggambarkan wajah manusia di dalam simbol bulan dan matahari. Namun, sejak tahun 1962, wajah tersebut dihapus demi penyederhanaan bentuk, tanpa mengurangi makna filosofisnya.

    Filosofi Ketahanan Nepal

    Dilansir CNN Travel, filosofi bendera Nepal adalah harapan agar negara tersebut bertahan selama bulan dan matahari masih bersinar. Makna ini menjadi simbol ketahanan bangsa Nepal di tengah berbagai tantangan, baik politik maupun alam.

    Selain itu, bentuk segitiga yang tidak lazim dianggap sebagai cara Nepal menjaga tradisi sekaligus identitas uniknya. Bendera ini menjadi representasi dari semangat rakyat Nepal yang menjunjung tinggi warisan budaya.

    Bendera Nepal bukan sekadar penanda identitas negara, tetapi juga simbol filosofi mendalam yang membedakannya dari negara lain. Bentuknya yang unik, sarat makna sejarah, dan penuh nilai budaya menjadikannya salah satu bendera paling khas di dunia.

    Tonton juga video “Pemerintah Segera Pulangkan 78 WNI di Nepal Secara Bertahap” di sini:

    (wia/imk)

  • Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal yang Dipilih Lewat Discord

    Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal yang Dipilih Lewat Discord

    Jakarta, CNBC Indonesia — Gelombang protes besar di Nepal melahirkan sejarah baru. Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.

    Hasilnya, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

    Adapun Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.

    Pelantikan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme yang membelit negeri Himalaya itu. Dukungan besar dari generasi muda memperlihatkan adanya dorongan kuat untuk reformasi politik di Nepal.

    Mengutip India Today, Minggu (14/9/2025), Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Dia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.

    Salah satunya dari komunitas “We Nepali Group” yang mendorong namanya setelah ribuan pemuda turun ke jalan menuntut perubahan dan kebebasan digital.

    Dalam sebuah pertemuan akbar yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara bulat mendukung Karki sebagai pemimpin baru.

    Sushila Karki bukan nama asing di panggung hukum Nepal. Ia menjabat sebagai Ketua MA pada 2016, sekaligus menjadi perempuan pertama yang menempati posisi itu. Selama kariernya, ia banyak menangani kasus sensitif, mulai dari vonis korupsi menteri aktif hingga putusan penting soal hak kewarganegaraan perempuan.

    Salah satu langkah besarnya adalah ketika ia memimpin sidang yang menjatuhkan hukuman kepada Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi kala itu, pada 2012. Vonis tersebut tercatat sebagai pertama kalinya seorang menteri aktif dipenjara karena korupsi di Nepal.

    Tak jarang, keputusannya membuat hubungan panas dengan eksekutif. Pada 2017, koalisi parlemen sempat mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya karena dianggap terlalu ikut campur, terutama dalam perselisihan soal pengangkatan Kepala Polisi.

    Latar Belakang Akademik

    Karki memulai karier hukum sebagai advokat di Biratnagar pada 1979. Ia juga memiliki kedekatan dengan India. Gelar master ilmu politik ia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, pada 1975. Di kampus itu, ia bukan hanya mendalami akademik, tapi juga aktif dalam kegiatan budaya.

    “BHU memberi saya fondasi akademik dan kesempatan belajar di luar kelas. Saya pernah ditawari mengajar dan menempuh PhD di sana. Tapi mungkin takdir saya memang menjadi hakim,” ujarnya mengenang, dikutip dari Himalayan Times.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]