Xcloud.id

agama: Hindu

  • Warga Asing Akan Boleh Bergabung Militer Australia

    Warga Asing Akan Boleh Bergabung Militer Australia

    Baru sempat membaca berita? Kami sudah merangkum sejumlah laporan utama dari berbagai negara.

    Dunia Hari Ini, edisi Selasa, 4 Juni 2024 akan kami awali dari Australia.

    Ingin bergabung angkatan pertahanan Australia?

    Warga negara asing yang berstatus ‘permanent resident’ di Australia akan segera bisa bergabung angkatan bersenjata Australia.

    Rencana ini juga sekaligus upaya untuk meningkatkan proses perekrutan yang dianggap lamban.

    Disebutkan jika Australian Defence Force (ADF) menghadapi tantangan kekurangan sekitar 4.400 pekerja.

    Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan persyaratan yang diperluas dengan memperbolehkan penduduk tetap adalah hal yang “penting” untuk menghadapi tantangan keamanan Australia di masa mendatang.

    Setelah seseorang bertugas di ADF setidaknya selama 90 hari, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia, dan diharapkan untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Australia.

    Terkini dari Gaza

    Militer Israel mengatakan empat sandera yang diculik pada 7 Oktober telah tewas, termasuk tiga pria dalam video Hamas yang sebelumnya memohon untuk dibebaskan.

    Hal ini mendesak pemerintah Israel untuk menyetujui proposal gencatan senjata Amerika Serikat dengan harapan sekitar 80 sandera yang diperkirakan masih ditahan di Gaza segera dibebaskan.

    Sementara itu kantor berita Al Jazeera melaporkan serangan bom terjadi di kawasan utara Deir el-Balah, yang menewaskan sedikitnya tujuh orang, termasuk anak-anak.

    Di luar Gaza, tentara Israel juga dilaporkan telah menangkap 15 orang di kawasan Tepi Barat, menurut agen berita Wafa.

    Kepala Badan Otorita IKN mengundurkan diri

    Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya kemarin.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Bambang sudah diberikan penugasan baru.

    “Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” katanya melalui pesan singkat.

    Posisi Kepala badan Otorita IKN saat ini diisi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Badan Otorita IKN.

    Narendra Modi diprediksi menang pemilu

    Perdana Menteri India Narendra Modi diperkirakan akan memenangkan masa jabatan presiden ketiga kalinya secara berturut-turut, setelah 642 juta suara dari pemilu India mulai dihitung.

    Sejumlah ‘exit poll’ memproyeksikan kemenangan besar bagi Modi, yang jika benar artinya juga menjadi sebuah kemenangan bagi kaum nasionalis Hindu, yang juga dituduh sering melancarkan kampanye penuh kebencian.

    Sementara itu, sejumlah investor berharap pertumbuhan ekonomi di India akan menguat dengan reformasi yang pro-bisnis.

    Tapi sejumlah pengamat, termasuk pihak oposisi khawatir kemungkinan mayoritas dua pertiga di parlemen bisa memicu perubahan besar pada konstitusi.

    Putusan bersalah Imran Khan dibatalkan

    Pengadilan tinggi Pakistan membatalkan putusan bersalah atas pembocoran rahasia negara terhadap mantan perdana menteri Imran Khan, yang masih mendekam di penjara atas tuduhan lain.

    Shah Mehmood Qureshi, yang menjabat sebagai menteri luar negeri di era pemerintahan Imran Khan , juga dibebaskan dari tuduhan tersebut.

    Imran, 71 tahun, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan atas tuduhan membocorkan kabel rahasia yang dikirim ke Islamabad oleh duta besar Pakistan di Washington pada tahun 2022.

    Ia mengatakan kabel tersebut merupakan bukti Amerika Serikat berkonspirasi untuk memaksanya turun dari kekuasaan pada tahun 2022.

  • India Mulai Hitung Hasil Pemilu, Modi Hampir Pasti Menang?

    India Mulai Hitung Hasil Pemilu, Modi Hampir Pasti Menang?

    Jakarta –

    India pada hari Selasa (04/06) mulai menghitung lebih dari 640 juta suara dalam pemilihan umumnya. Perdana Menteri Narendra Modi hampir pasti akan meraih kemenangan dengan gerakan nasionalis Hindu-nya yang telah membuat oposisi gelisah dan semakin prihatin terhadap hak-hak minoritas.

    Exit poll menunjukkan Modi, 73 tahun, berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan, setelah pemilihan suara dilakukan dalam tujuh tahap di negara dengan populasi terpadat di dunia ini. Pemilihan umum yang berlangsung selama enam minggu dan diikuti oleh 642 juta orang ini dipandang sebagai sebuah referendum bagi Modi.

    Jika dia menang, maka ini akan menjadi kali kedua seorang pemimpin India mempertahankan kekuasaan untuk masa jabatan ketiga setelah Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India. Modi mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa ia yakin “rakyat India telah memberikan suara dalam jumlah yang sangat besar” untuk memilih kembali pemerintahannya.

    Para pengamat percaya bahwa daya tariknya pada sentimen nasionalis Hindu yang sedang tumbuh akan memberinya masa jabatan ketiga dalam kekuasaan. Lawan Modi telah berjuang untuk melawan kampanye besar-besaran Partai Bharatiya Janata (BJP), dan telah dilumpuhkan oleh konflik kasus-kasus kriminal bermotif politik yang bertujuan untuk menghalau para penantang.

    Lawan politik Modi ditekan

    Lembaga think tank Amerika Serikat, Freedom House, mengatakan tahun ini bahwa BJP “semakin sering menggunakan institusi-institusi pemerintah untuk menargetkan lawan-lawan politiknya”.

    Pada hari Minggu (02/06), Arvind Kejriwal, politisi senior oposisi India dan pemimpin kunci dalam aliansi yang dibentuk untuk bersaing dengan Modi, kembali ke penjara.

    Kejriwal, 55 tahun, ditahan pada bulan Maret lalu atas penyelidikan korupsi yang telah berlangsung lama, tetapi kemudian dibebaskan dan diizinkan untuk berkampanye selama ia kembali ke tahanan setelah pemungutan suara berakhir.

    Menjelang pemilihan umum, banyak dari 200 juta lebih minoritas muslim semakin gelisah dengan masa depan mereka dan tempat mereka di negara yang secara konstitusional bersifat sekuler ini. Modi sendiri membuat sejumlah komentar keras tentang warga muslim di kampanyenya, dengan menyebut mereka sebagai “penyusup”.

    Partisipasi pemilih turun akibat gelombang panas

    Ketua Pemilu Kumar, pada hari Senin (03/06), menyatakan bahwa 642 juta suara yang masuk merupakan “rekor dunia”.

    Namun, berdasarkan angka komisi pemilihan umum, jumlah pemilih mencapai 66,3 persen dari 968 juta pemilih. Angka ini turun sekitar satu persen dari 67,4 persen pada jajak pendapat terakhir pada tahun 2019.

    Data pemilih akhir belum dirilis karena pemungutan suara ulang berlangsung di dua lokasi di negara bagian Benggala Barat pada hari Senin (03/06).

    Beberapa pakar mengatakan jumlah pemilih yang lebih rendah terjadi akibat gelombang panas di seluruh India utara, dengan suhu lebih dari 45 derajat Celsius.

    Sedikitnya 33 staf pemungutan suara meninggal akibat gelombang panas, dengan suhu mencapai 46,9 derajat Celsius, pada hari Sabtu (01/06), di negara bagian Uttar Pradesh saja.

    Kumar mengakui bahwa pemungutan suara seharusnya dijadwalkan untuk berakhir sebulan lebih awal. “Kami seharusnya tidak melakukannya dalam cuaca yang sangat panas,” katanya.

    pkp/ha (AFP, AP)

    (ita/ita)

  • Bagaimana Kekerasan Sektarian Mengubah Manipur

    Bagaimana Kekerasan Sektarian Mengubah Manipur

    Jakarta –

    Lebih dari 220 orang tewas, banyak yang masih dinyatakan hilang dan sekitar 60.000 orang harus mengungsi sejak kekerasan komunal dan etnis melanda negara bagian Manipur di India pada tahun 2023, menurut pejabat pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Konflik berkecamuk antara mayoritas Meitei dan minoritas Kuki.

    Setahun setelah kerusuhan berdarah, ketegangan antara kedua komunitas tidak kunjung berkurang. Kamp dan posko militer yang kini tersebar di Manipur adalah pengingat atas ketidakstabilan yang mencengkeram wilayah tersebut.

    Kekhawatiran terhadap milisi bersenjata

    Kesenjangan agama di Manipur digariskan secara geografis. Meitei yang sebagian besar warganya beragama Hindu dan mencakup 53 persen populasi, kebanyakan tinggal di dasar lembah yang subur dan sarat mata air. Sedangkan etnis Kuki, yang mayoritas beragama Kristen dan mewakili 16 persen populasi, hidup di kawasan pebukitan yang curam dan berbatu.

    Tidak heran jika di Manipur warga Meitei cendrung lebih makmur ketimbang suku Kuki.

    “Segala sesuatunya jauh dari normal di Manipur. Satu hal yang selalu terlihat jelas, dan tidak berubah, adalah absennya kedaulatan negara, baik negara bagian Manipur maupun pemerintah pusat India, melepas tangan terserah pada orang-orang untuk mengurus diri mereka sendiri,” kata Pradip Phanjoubam, editor jurnal web Imphal Review of Arts and Politics.

    Phanjoubam telah meliput kekerasan sektarian di Manipur sejak bentrokan pertama pecah pada Mei 2023. Dia mengaku prihatin dengan munculnya milisi sipil bersenjata yang menjaga komunitas masing-masing.

    “Fenomena ini memang unik, namun sudah bisa diduga. Kemunculannya ditakuti dan dibenci oleh masyarakat awam, namun tidak dapat disangkal. Ini adalah gambaran lain dari bencana besar yang sedang dihadapi Manipur saat ini,” katanya kepada DW.

    Perlawanan masyarakat adat

    Bentrokan etnis hingga kini masih terus terjadi di Manipur. Beberapa LSM dan aktivis hak asasi manusia melaporkan, konflik antara penghuni lembah dan perbukitan ikut mencuatkan “popularitas” kelompok bersenjata radikal.

    “Pemuda dipersenjatai di seluruh negara bagian, tidak hanya kelompok yang bertikai, tetapi juga suku yang bukan kelompok Kuki atau Meitei juga mempersenjatai diri. Militerisasi kembali terjadi di Manipur,” kata Mary Beth Sanate, sekretaris organisasi hak-hak perempuan di Churachandpur, kota terbesar kedua di Manipur dan episentrum kekerasan.

    “Pemerintah belum melakukan apa pun dalam mendorong inisiatif atau negosiasi perdamaian. Pemerintah hanya terlibat dalam pengendalian zona penyangga dan penempatan tentara,” katanya. “Saat ini tidak ada pembicaraan mengenai perdamaian karena pelanggaran hukum masih terus terjadi di Manipur. Yang lebih buruk lagi, tidak ada keadilan yang diberikan kepada para korban kekerasan.”

    Pudarnya harapan damai

    Pakar politik India Bidhan Laishram mengatakan, kemunculan faksi bersenjata bukanlah hal baru di Manipur yang acap bergolak. Saat ini, makin banyak kekuatan yang aktif di wilayah tersebut, termasuk berbagai kelompok separatis dan milisi yang loyal kepada New Delhi dan beroperasi dengan impunitas berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata, yang memberikan keleluasaan kepada militer di wilayah yang “rawan”.

    “Konflik teranyar menambah level militerisasi di wilayah ini dan menjadikannya normal. Milisi sipil telah menjadi bagian dari kesadaran sehari-hari sebagai sebuah kebutuhan, dan ini merupakan lapisan lain yang ditambahkan pada tahun lalu,” kata Laishram kepada DW.

    “Militerisasi warga sipil, ditambah dengan kembali aktifnya berbagai kelompok bersenjata, telah menyebabkan ambruknya hukum dan ketertiban,” ujar Sophia Rajkumari, pendiri kelompok advokasi perempuan Eta Northeast Foundation Trust.

    “Militerisasi menghalangi harapan untuk kembali ke situasi normal, karena proyek pembangunan dan investasi yang ada sebelumnya terhenti,” tambah Rajkumari.

    Mobilisasi pemuda ‘demi bertahan hidup’

    Komite Koordinasi Integritas Manipur, COCOMI, sebuah asosiasi organisasi Meitei, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan resolusi, dan mengungkapkan rasa frustrasi akibat lambannya penyelesaian konflik.

    “Alih-alih memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi kehidupan dan harta benda warganya, pemerintah malah menggunakan tentara bayaran untuk menyerang rakyatnya sendiri. Masyarakat Manipur terjebak dalam siklus keputusasaan ini,” kata juru bicara COCOMI Khuraijam Athouba.

    “Para pemuda harus memobilisasi dan mempersenjatai diri untuk bertahan hidup, karena perang proksi yang dilancarkan pemerintah telah menghancurkan masa depan Manipur dengan dalih kepentingan nasional dan geopolitik,” tambah Athouba.

    Kuki inginkan pemekaran

    Janghaolun Haokip dari badan pemerintahan tradisional suku Kuki, juga meratapi ketidakstabilan keamanan di Manipur.

    Menurutnya, lebih dari 4.500 senjata api telah dijarah dari gudang senjata polisi setelah kekerasan etnis meletus di negara bagian tersebut. Sejauh ini, baru hanya sekitar 1.800 senjata api yang berhasil ditemukan atau dikembalikan. Haokip menuntut pemerintah mempercepat proses perlucutan senjata di Manipur.

    “Pemerintah negara bagian di bawah Menteri Utama Biren Singh terlibat dalam agresi kekerasan bersenjata terhadap Kuki, yang mengakibatkan permusuhan terus-menerus antara kedua komunitas tersebut,” kata Haokip kepada DW. Menurutnya, cara mengakhiri konflik adalah dengan memisahkan kedua kelompok.

    “Pemerintah hanya dapat memberikan solusi dengan mewujudkan pembentukan unit administratif terpisah bagi Kuki dan Meitei demi perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan ini,” katanya.

    Kesenjangan etnis kian dalam

    Konflik yang berkepanjangan juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi kehidupan sehari-hari.

    Harga komoditas penting seperti bahan pangan, bahan bakar dan obat-obatan berfluktuasi karena gangguan rantai suplai dan ketidakpastian yang merajalela.

    Banyak warga saat ini telah meninggalkan Manipur, sementara yang lain kehilangan mata pencaharian atau aset-asetnya. Dampak konflik melampaui harta benda, karena turut merusak persahabatan dan ikatan sosial yang telah lama terjalin. Akibatnya, aktivitas sehari-hari seperti bertani atau memancing di pinggiran lembah dan perbukitan menjadi kian sulit.

    Rajkumari mengatakan intensitas kekerasan telah menurun sejak mawa awal konflik, meski acap terjadi ledakan kekerasan secara sporadis.

    “Tetap tidak ada upaya yang dilakukan di tingkat mana pun untuk mengatasi masalah mendasar ini,” tambahnya.

    rzn/as


    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dharma Santi Nyepi 1946 Saka, Bupati Kediri Sampaikan Ini pada Umat Hindu

    Dharma Santi Nyepi 1946 Saka, Bupati Kediri Sampaikan Ini pada Umat Hindu

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Wakilnya Dewi Mariya Ulfa menghadiri acara Dharma Santi Hari Raya Nyepi 1946 Saka di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Jumat (3/5/2024).

    Dalam acara yang dihadiri ratusan umat Hindu itu, Mas Dhito mendapatkan dua keluhan. Salah satunya dari Ketua Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kediri Murtaji.

    Dia menyampaikan, setiap kegiatan yang diadakan PHDI, selalu identik menggunakan peralatan gamelan. Hanya saja, gamelan yang dimiliki PHDI saat ini masih kurang lengkap.

    “Setiap event kami menggunakan gamelan, namun kita baru memiliki separo gamelan. Harapan kami umat Hindu kalau melakukan kegiatan gamelan sudah lengkap, mudah mudahan mas bupati bisa membantu,” ungkapnya.

    Terlepas dari permohonan bantuan peralatan gamelan itu, Murtaji mengapresiasi kepada Mas Dhito yang selama ini banyak memfasilitasi kegiatan yang diadakan PHDI Kabupaten Kediri, termasuk perhatiannya terhadap guru-guru agama Hindu.

    Selain dari PHDI Kabupaten Kediri, keluhan juga disampaikan umat Hindu terkait keterbatasan bangunan untuk sarana belajar pendidikan PAUD.

    Pasalnya sekolah PAUD yang berlokasi di Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul selama empat tahun berdiri masih melaksanakan kegiatan belajar di Pura.

    Mendapat dua keluhan itu, Mas Dhito menyatakan pihaknya bakal memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan baik perangkat gamelan lengkap termasuk pembangunan sekolah PAUD.

    “Saya akan cukupi kebutuhan gamelan, maksimal akhir tahun sudah full set gamelannya, yang kedua saya akan bangunkan PAUD di Desa Sekaran,” janji Mas Dhito.

    Dalam kesempatan itu, dihadapan ratusan umat Hindu, Mas Dhito menyampaikan permohonan maaf bilamana selama tiga tahun dalam kepemimpinannya bersama Mbak Dewi (sapaan akrab Dewi Mariya Ulfa) memiliki banyak kekurangan.

    Ditegaskan Mas Dhito, sebagai pasangan kepala daerah, dirinya bersama Mbak Dewi merupakan pemimpin bagi seluruh warga Kabupaten Kediri. Pemimpin dari semua agama, bukan pemimpin bagi agama tertentu.

    Mas Dhito berharap di sisa kepemimpinannya bersama Mbak Dewi di periode pertama ini, tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

    “Saya dan mbak wakil bupati tahun ini tahun terakhir di periode pertama. Doakan kami tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa melayani panjenengan semua,” tandas Mas Dhito. [ADV PKP/nm].

  • Bupati Jember Tambah Jumlah Insentif Guru Ngaji dan Sasaran Penerimanya

    Bupati Jember Tambah Jumlah Insentif Guru Ngaji dan Sasaran Penerimanya

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menambah jumlah insentif untuk guru ngaji dan sasaran penerimanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini. Ini bagian dari perbaikan kesejahteraan guru ngaji dan guru agama non Islam secara bertahap.

    “Teman-teman cek saja, mulai dari 2021, 2022, 2023, naik terus guru ngajinya. Kami programkan tahun ini dan tahun depan, kami akan naikkan (nominal insentifnya) seratus persen, dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 3 juta (per tahun),” kata Hendy, usai mendaftarkan diri dalam penjaringan calon kepala daerah di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember, Rabu (24/4/2024).

    Jumlah calon penerimanya pun kini mencapai 24 ribu orang guru ngaji. “Tapi itu masih kurang. Masih banyak guru ngaji yang belum dapat. Termasuk guru agama non muslim, dari Kristen, Katolik, Hindu, semuanya dapat. Semua guru agama di Jember dapat,” kata Hendy,

    Pemkab Jember saat ini sedang melakukan verifikasi data guru ngaji calon penerima bantuan. “Insyaallah nanti pada Mei-Juni, anggaran guru ngaji akan keluar. Kenapa seperti itu? Karena (harus memenuhi) persyaratan Badan Pemeriksa Keuangan. Jangan sampai kami sudah menyerahkan honor guru ngaji, lalu diperiksa dan disuruh mengembalikan. Ini jadi persoalan,” katanya.

    Alasan ini yang membuat Pemkab Jember tidak membagikan insentif untuk guru ngaji pada saat sebelum lebaran. “Lebih baik mundur sedikit (waktunya). Kenapa saat lebaran kemarin belum dibagikan? Belum siap dokumennya. Karena dokumen yang disiapkan banyak, termasuk share loc guru ngaji dan kegiatannya difoto. Ini bukan syarat dari Pemkab Jember, tapi BPK,” kata Hendy,

    Hendy mengatakan, perbaikan kesejahteraan untuk para guru ngaji akan semakin mudah dilakukan pada periode pemerintahannya yang kedua.

    Hendy membantah jika kenaikan anggaran dan sasaran ini terkait dengan pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Tidak. Memang sudah saatnya. Uangnya ada. Kenapa tidak dinaikkan kemarin? (Anggarannya) dibuat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan uang cukup banyak. Itu alasannya, tidak ada yang lain,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Jember harus memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan bangunan sekolah yang tak layak. “Dari ribuan sekolah, kami sudah memperbaiki 800 sekolah. Jalan juga begitu. Kami sudah menyelesaikan 1.800 kilometer. Ada yang rusak? Masih ada, sekitar 350 kilometer. Kenapa tidak selesai semua? Tidak ada uang,” kata Hendy. [wir]

  • Pemilu India, PM Modi Dituduh Lakukan Kampanye Anti-Islam

    Pemilu India, PM Modi Dituduh Lakukan Kampanye Anti-Islam

    Jakarta –

    Perdana Menteri petahana Narendra Modi diadukan oleh Partai Kongres, partai oposisi di India, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Senin (22/04) waktu setempat, karena pidatonya yang dinilai menargetkan umat Islam di India.

    Menurut Partai Kongres, Modi telah “secara terang-terangan menargetkan” 200 juta umat Islam di India dengan menggunakan julukan berkonotasi negatif yaitu “penyusup” terhadap mereka.

    Modi sebelumnya berpidato pada hari Minggu (21/04) di Rajashtan menjelang pemungutan suara di negara bagian tersebut.

    Dalam pidatonya, Modi awalnya mengklaim bahwa pemerintahan sebelumnya dari Partai Kongres telah berjanji kalau “umat Islam harus memiliki hak pertama atas kekayaan negara.”

    Dia pun melanjutkan klaimnya dengan mengatakan: “Ini akan dibagikan kepada mereka yang memiliki lebih banyak anak. Ini akan didistribusikan kepada penyusup.”

    Modi kemudian melontarkan pertanyaan kepada massa yang sebagian besar beragama Hindu: “Apakah menurut kalian uang hasil jerih payah kalian harus diberikan kepada penyusup? Apakah kalian mau?”

    Oposisi: Pidato Modi melanggar UU Pemilu

    Dalam pengaduannya ke KPU, Partai Kongres menyebut pidato Modi tersebut “memecah belah, tidak pantas dan jahat.”

    “Kami berharap aksi konkret bisa diambil,” kata Abhishek Manu Singhvi, juru bicara Partai Kongres, kepada wartawan usai mengajukan pengaduan resmi.

    Pemilu di India, negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, akan berlangsung hingga 4 Juni mendatang, dan pemungutan suara telah dimulai pada Jumat lalu.

    India secara konstitusional merupakan negara sekuler, sehingga peraturan pemilunya melarang adanya kampanye berdasarkan “perasaan komunal.”

    Modi dituduh menggunakan agama sebagai alat

    Hingga berita ini dirilis, belum ada respons dari Modi terkait pengaduan yang diajukan terhadapnya.

    Namun, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP), Gaurav Bhatia, mengatakan kepada wartawan bahwa saat berpidato tersebut, Modi “berbicara apa adanya”, dan bahwa pernyataan Modi selaras dengan apa yang dipikirkan orang-orang.

    Modi telah menjabat sebagai perdana menteri India sejak Mei 2014, dan saat ini sedang mengincar masa jabatan ketiganya.

    Ia diperkirakan menang mudah dalam pemilu kali ini, namun sikapnya yang selama ini tegas dalam mempromosikan prinsip-prinsip dan superioritas Hindu telah menuai banyak kritik.

    Pada bulan Januari lalu misalnya, Modi meresmikan Kuil Ram di Uttar Pradesh. Peresmian tempat ibadah ini kontroversial karena dibangun di bekas lokasi masjid berusia berabad-abad yang sebelumnya dihancurkan oleh umat Hindu garis keras pada tahun 1992.

    gtp/rs (AFP, EEE)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketegangan Sektarian Melonjak di Australia Usai Teror Gereja

    Ketegangan Sektarian Melonjak di Australia Usai Teror Gereja

    Jakarta –

    Kota Sydney, Australia, diguncang aksi penusukan kedua dalam beberapa hari menyusul serangan terhadap seorang uskup dan pendeta Kristen-Asiria oleh seorang pemuda muslim, Senin (15/4) silam.

    Aksinya diwartakan berhasil dihentikan jemaat gereja. Menurut laporan stasiun televisi Ten Network, tersangka sempat berteriak “kalau mereka tidak menghina nabi kami, saya tidak akan datang ke sini!,” sebelum tersenyum ke arah kamera, saat dibekuk pengunjung.

    Amarah jemaat sempat membuncah. Pemuda itu mengalami “cedera berat” karena kehilangan sejumlah jari ketika berada dalam kekangan jemaat, menurut kepolisian Australia.

    Video serangan menyebar cepat di media sosial dan memancing amukan massa yang lantas mengepung tempat kejadian perkara dan menuntut balas. Mereka melemparkan batu, botol dan pagar ke arah barikade kepolisian yang berusaha melindungi pelaku di dalam gereja. Dari arah masa, terdengar yel-yel “mata dibalas mata” dan “keluarkan dia sekarang,” berulang-ulang.

    Kerusuhan selama beberapa jam itu menyisakan sejumlah korban luka, termasuk sejumlah petugas kepolisian yang harus mendapat perawatan medis.

    Berbeda dengan serangan pisau di sebuah mall akhir pekan lalu, penusukan di Gereja Christ the Good Shepherd diduga oleh kepolisian bermotifkan agama dan niatan teror.

    Banjir hasutan dan islamofobia

    Ancaman konflik sektarian mendorong gereja menerbitkan pernyataan yang “menolak setiap tindakan balas dendam.” Selasa (16/4), aparat keamanan disiagakan di masjid-masjid di Sydney, menyusul beredarnya ajakan kepada komunitas Kristen Asiria untuk menyerang warga muslim.

    Setelah teror gereja di Sydney, Perdana Menteri Anthony Albanese mengimbau warga untuk tidak main hakim sendiri. “Kami memahami kekecewaan dan kekhawatiran anggota komunitas Kristen-Asiria, terutama setelah insiden tragis di Bondi Junction,” kata dia kepada reporter.

    “Tapi, tidak bisa dibenarkan menghalangi kepolisian dan melukai petugas yang sedang menjalankan kewajibannya, atau merusak mobil polisi seperti yang kita saksikan semalam,” imbuhnya.

    Guncangan bagi komunitas Asiria

    Teror penusukan menyisakan trauma bagi minoritas Kristen-Asiria di Australia yang kebanyakan melarikan diri dari kekerasan di di kampung halaman. “Bagi anggota komunitas kami yang melarikan diri dari perang, menyaksikan serangan ini menghidupkan kembali ingatan dan trauma yang mereka ingin lupakan,” kata Ramsin Edward, anggopta Dewan Nasional Asiria di Australia, ANCA.

    Sejak serangan itu, Edward rajin menemui jemaat gereja untuk mendengarkan dan memahami amarah warga yang menyisakan kerusakan dan korban luka pada Senin malam lalu. Menurutnya, ketakutan terbesar massa yang mengamuk adalah keselamatan pengunjung lansia, yang sebagian punya tali saudara.

    “Komunitas Kristen-Asiria tidak selayaknya takut untuk pergi ke gereja,” kata Edward kepada AFP.

    Insiden pada Senin malam mendorong pemuka agama dan kepolisian di Sydney berkeliling menyerukan damai demi mencegah kekerasan sektarian.

    Kristen Ortodoks Asiria termasuk dalam Gereja dari Timur dan banyak dianut oleh bangsa Asyur yang tersebar di Irak, Suriah dan Turki. Sebagian hidup sebagai diaspora dalam suaka. Di Australia, penganut Kristen Asiria ditaksir berjumlah puluhan ribu orang.

    Kontroversi Mari Emmanuel

    Di media sosial, Gereja Christ the Good Shepherd mengumumkan bahwa korban penusukan sudah berada dalam kondisi stabil dan perlahan “membaik.” Korban adalah Uskup Mari Emmanuel yang lahir di Irak dan memiliki 200.000 pengikut di media sosial, melampaui jumlah penganut Kristen Asiria di Australia.

    Emmanuel dikenal aktif menyuarakan pandangannya dan gemar berpolemik. Di satu sisi, dia mendukung kristenisasi dan bersikap kritis terhadap liberalisme agama, namun di sisi lain dia juga mengecam kehancuran di Jalur Gaza dan penderitaan warga Palestina.

    Namanya kian tenar ketika dia menolak protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 pada 2022 lalu dan menyebut pembatasan sosial sebagai “perbudakan modern.”

    Menurut laporan media-media nasional, pelaku penusukan di Sydney kemungkinan mempermasalahkan video Emmanuel dalam sebuah acara podcast yang dipandu tokoh konservatif Amerika Patrick Bet-David, pada Desember 2023 silam.

    Di dalamnya, dia mempertanyakan keyakinan umat muslim seputar Nabi Isa dan mengatakan, “hanya Yesus Kristus yang akan menyambut manusia di surga,” bukan Nabi Muhammad, Buddha atau Krishna, merujuk pada penganut Hindu.

    rzn/as (afp, rtr, ap)

    Lihat juga Video ‘Identitas Pelaku Penusukan Massal di Sydney’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Istri Gus Dur Buka Puasa Bareng di Pura Agung Blambangan Banyuwangi

    Istri Gus Dur Buka Puasa Bareng di Pura Agung Blambangan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sinta Nuriyah Wahid atau kerap dikenal dengan Sinta Wahid, merupakan istri Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia datang ke Banyuwangi dalam lawatannya melakukan safari Ramadhan dan Sahur keliling.

    Di Banyuwangi, Sinta Wahid ngabuburit dan buka bersama dengan warga lintas agama di Pura Agung Blambangan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Saat tiba, sambutan meriah dari warga umat Hindu lengkap dengan musik baleganjur.

    Acara dirangkai dengan doa bersama lintas agama. Pesertanya, dari sejumlah perwakilan umat beragama di Banyuwangi.

    Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi, KH. Mohammad Yamien. Termasuk tokoh agama juga dari jajaran Fatayat dan Muslimah NU. Hadir pula dari perwakilan umat Kristiani.

    “Kegiatan buka bersama ini bagian dari safari Ramadan dan sahur keliling. Kami terus menggemakan pluralisme yang dahulu dimotori Gus Dur,” kata Sinta Nuriyah, Selasa (26/3/2024) sore.

    Sinta Wahid mengapresiasi atas kemajemukan di negeri ini. Utamanya, mereka yang hadir saat kegiatan buka bersama di Pura Agung, Blambangan.

    “Saya bangga, pluralisme tetap terjaga. Kita berkumpul di sini dari beragam suku dan agama,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Banyuwangi Sardiyanto menyebut sebuah kehormatan kedatangan tami Sinta Nuriyah Wahid. Pihaknya juga cukup bangga salah satu tokoh nasional tersebut singgah di tempatnya.

    ‘Kami merasa terhormat, Ibu Sinta Gus Dur bisa hadir dan menggelar buka puasa bersama di pura. Ini bagian dari menggemakan pluralisme di wilayah kita,” pungkasnya. [rin/aje]

  • India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    New Delhi –

    Pemerintah India telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan kontroversial yang dikritik karena dianggap anti Muslim. The Citizenship Amendment Act (CAA) akan mengizinkan kelompok agama minoritas non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

    Dilansir BBC, Selasa (12/3/2024), pihak berwenang mengatakan UU itu akan membantu mereka yang menghadapi penganiayaan di negara asal. Undang-Undang tersebut telah disahkan pada tahun 2019 dan memicu protes massal yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan banyak lagi yang ditangkap.

    Peraturan penerapannya tidak dibuat setelah terjadinya kerusuhan. Namun Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyatakan aturan penerapan CAA telah dibuat saat ini dan akan diberlakukan.

    Dia menulis di media sosial bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah ‘memenuhi komitmen lain dan merealisasikan janji pembuat konstitusi kita kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut’ .

    Kementerian Dalam Negeri India dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka yang memenuhi syarat sekarang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India secara online. Portal online untuk menerima lamaran telah disiapkan.

    Kementerian tersebut mengatakan bahwa ‘banyak kesalahpahaman’ tentang undang-undang tersebut telah menyebar dan penerapannya tertunda karena pandemi COVID-19.

    “Tindakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menderita penganiayaan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat berlindung lain di dunia kecuali India,” ujarnya.

    Berdasarkan UU baru nantinya, mereka yang mencari kewarganegaraan harus membuktikan bahwa mereka tiba di India dari Pakistan, Bangladesh atau Afghanistan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Pemerintah India belum memberikan tanggal kapan perubahan Undang-Undang tersebut akan berlaku.

    Pengumuman pada hari Senin ini tidak mengejutkan banyak orang karena para pemimpin BJP telah memberikan petunjuk selama beberapa bulan terakhir bahwa UU tersebut dapat diterapkan sebelum pemilu. Setelah pemberitahuan dikeluarkan, BJP menangani tagar yang sedang tren seperti ‘Jo Kaha So Kiya’ (kami melakukan apa yang kami katakan) secara online.

    Protes terhadap CAA telah dimulai di beberapa negara bagian, termasuk Assam. Persatuan Mahasiswa Seluruh Assam (AASU), yang mempelopori protes tahun 2019 di negara bagian timur laut tersebut, telah menyerukan protes pada hari Selasa.

    Di negara bagian Kerala, India Selatan, Partai Komunis India (Marxis) yang berkuasa menyerukan aksi protes di seluruh negara bagian.

    Simak selengkapnya di halaman selanjuntnya.

    “Ini memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal, dan melemahkan prinsip-prinsip dasar Konstitusi,” kata Ketua Menteri Pinarayi Vijayan, seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut tidak akan diterapkan di negara bagiannya.

    Kritik terhadap CAA mengatakan bahwa UU tersebut bersifat eksklusif dan melanggar prinsip-prinsip sekuler yang tercantum dalam konstitusi, yang melarang diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama.

    Misalnya, undang-undang baru ini tidak mencakup mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di negara-negara mayoritas non-Muslim, termasuk pengungsi Tamil dari Sri Lanka. Undang-undang ini juga tidak memberikan ketentuan bagi pengungsi Muslim Rohingya dari negara tetangga, Myanmar.

    Beberapa warga India, termasuk mereka yang tinggal di dekat perbatasan India, juga khawatir bahwa penerapan undang-undang tersebut akan menyebabkan masuknya imigran. Pengumuman hari Senin ini tidak mendapat tanggapan baik dari pihak oposisi, yang menuduh pemerintah berusaha mempengaruhi Pemilu mendatang.

    Pemilu ini diperkirakan akan diadakan pada bulan April atau Mei 2024 dan Perdana Menteri Narendra Modi akan mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga.

    “Setelah beberapa kali perpanjangan dalam empat tahun, penerapannya dua hingga tiga hari sebelum pengumuman pemilu menunjukkan bahwa hal itu dilakukan karena alasan politik,” kata pemimpin partai Kongres Seluruh India Trinamool, Mamata Banerjee, dalam konferensi pers.

    Jairam Ramesh, ketua komunikasi Kongres Nasional India, menulis di media sosial bahwa “waktu yang dibutuhkan untuk memberitahukan peraturan CAA adalah satu lagi demonstrasi kebohongan terang-terangan Perdana Menteri”.

    Asaduddin Owaisi, pemimpin partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, mempertanyakan waktu tindakan tersebut.

    “CAA dimaksudkan hanya untuk menyasar umat Islam, tidak ada tujuan lain,” ujarnya lewat akun X.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nyepi, Ribuan Warga dari Bali Menyeberang ke Banyuwangi

    Nyepi, Ribuan Warga dari Bali Menyeberang ke Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pantauan arus penumpang kapal ferry khususnya dari Pulau Bali menuju Pelabuhan Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi cukup padat.

    Pantauan ini terlihat sejak kemarin, sebelum adanya penutupan pelabuhan karena ritual Hari Raya Nyepi umat Hindu.

    Terlihat dari setiap kapal yang bersandar di Pelabuhan Ketapang dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali terpantau padat oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

    Kepadatan dan ramainya pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini karena banyak warga non Hindu yang memilih meninggalkan Bali lantaran adanya Hari Raya Nyepi.

    Mereka memilih menikmati masa liburan ini ke Banyuwangi maupun kota lain di Jawa Timur. Sebagian, bagi warga Banyuwangi mereka memilih untuk pulang kampung, karena libur kali ini juga bersamaan dengan libur awal puasa Ramadhan.

    Berdasarkan data dari pihak PT ASDP Indonesia Fery cabang Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk telah terjadi lonjakan arus penyeberangan dari bali menuju ke Jawa. Data manifes Pelabuhan – Ketapang – Gilimanuk jumlah penumpang kemarin terpantau yang menyeberang dari bali menuju ke Jawa berjumlah 22 ribu lebih.

    Selanjutnya, penumpang roda dua dan empat tercatat sebanyak 6009 unit. Sementara data Minggu (10/3/2024) ) kemarin, jumlah arus penumpang telah mengalami kenaikan menjadi 26 ribu. Total rincian, kendaraan sebanyak 8000 unit kendaraan baik roda dua dan roda empat.

    Lonjakan penumpang dan kendaraan di jalur penyeberangan Jawa bali dikarenakan mulai tadi malam. Jadwal terakhir pelayanan penyeberangan dari Jawa menuju ke Bali dilakukan pihak otoritas pelabuhan pada pukul 23.00 WIB. Setelahnya, aktifitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk dihentikan selama 24 jam.

    Penutupan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk pada pukul 05.00 WITA. Selanjutnya akan dibuka kembali, Selasa pukul 05.00 WIB dari Pelabuhan Ketapang atau Pukul 05.00 WITA dari arah Gilimanuk Bali. (rin/ted)