Ada Relaksasi Pajak, Airlangga Ungkap Poin Negosiasi Tarif AS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang merancang proposal sebagai dasar negosiasi dengan (AS), dengan harapan agar negara tersebut bersedia menurunkan tarif impor sebesar 32% yang dikenakan kepada Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap beberapa poin dalam proposal tersebut, termasuk potensi pemberian relaksasi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Airlangga juga menjelaskan bahwa dalam proposal yang disiapkan, tidak terdapat rencana penurunan tarif impor untuk produk asal AS.

Menurutnya, tarif bea masuk yang diterapkan Indonesia saat ini masih tergolong rendah.

“Impor tarif kita terhadap produk yang diimpor AS relatif rendah, 5%. Bahkan untuk gandum maupun kedelai itu sudah 0,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

“Hal yang lain tentu kita akan lihat terkait PPh dan PPN impor,” sambungnya.

Airlangga menambahkan bahwa dalam proposal tersebut terdapat poin yang menyoroti rencana peningkatan pembelian produk dari AS.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia yang saat ini mencapai US$ 18 miliar.

Dengan adanya proposal tersebut, pemerintah berharap AS dapat menurunkan besaran tarif impor terhadap Indonesia.

“Kita meningkatkan jumlah volume beli, sehingga trade deficit yang US$ 18 miliar itu bisa dikurangkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara akan menggelar negosiasi dengan AS, menyusul diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 lalu.

Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) guna merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi ini.

Di tingkat regional, Indonesia juga telah membangun komunikasi dengan sejumlah negara ASEAN yang turut terdampak kebijakan tarif resiprokal dari AS, seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja.

Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan bahwa seluruh menteri perdagangan di ASEAN dijadwalkan akan mengadakan pertemuan pada 10 April 2025 untuk membahas langkah negosiasi bersama dengan AS, sebagai alternatif dari langkah retaliasi.

Pemerintah optimistis pendekatan diplomatik dan negosiasi terbuka akan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Fokus utama tetap pada penurunan tarif AS yang saat ini dinilai memberatkan ekspor Indonesia.

Dengan landasan proposal yang kuat, diharapkan tarif AS dapat direvisi agar memberikan ruang yang lebih luas bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar AS.