TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktivis kemanusiaan dan pendiri Nusantara Palestina Center (NPC), Abdillah Onim, atau lebih dikenal sebagai Bang Onim, dengan tegas menolak rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia.
Menurut Bang Onim, langkah ini justru akan mendukung upaya pemindahan paksa warga Palestina yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
“Saya menolak rencana ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan, karena ini justru mendukung rencana busuk dari Trump dan Netanyahu,” ujar Bang Onim dalam wawancara di Kantor MUI, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Bang Onim yang selama ini aktif membantu warga Gaza menegaskan bahwa relokasi bukanlah solusi yang diinginkan oleh masyarakat Gaza.
Sebab, warga Gaza sendiri tidak ingin diusir dari tanah kelahiran mereka.
“Jadi tentunya kita memberikan dukungan dan juga mendorong kepada warga Gaza walaupun dalam situasi seperti apa, mereka tidak boleh keluar,” tuturnya.
Bang Onim pun mengaku pernah menikah dengan perempuan Palestina yang lahir dan dibesarkan di Gaza.
Dan dirinya pernah keluarganya untuk dievakuasi ke Mesir saat situasi di Gaza memburuk akibat perang.
Namun, keluarga yang ia ajak justru menolak dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Palestina, meskipun berada dalam bahaya.
“Apa jawaban mereka? Kata mereka bahwa kami dilahirkan di Palestina, kami dibesarkan di Palestina, dan kami tidak akan meninggalkan Palestina, dan kami tidak mau menjadi golongan orang yang munafik untuk mempertahankan tanah Palestina,” ungkap Bang Onim.
Meski menentang relokasi massal, Bang Onim tetap mendukung langkah evakuasi medis bagi warga Gaza, terutama anak-anak dan perempuan yang menderita akibat terbatasnya fasilitas medis di rumah sakit yang hampir kolaps.
“Kami melihat langsung bagaimana banyak korban mengalami luka yang membusuk karena minimnya peralatan dan obat. Rumah sakit di Gaza kolaps, operasi besar sangat terbatas. Jadi evakuasi medis ke luar negeri itu penting dan harus didukung,” ujarnya.
Bang Onim juga berharap agar pemerintah Indonesia tidak mengambil keputusan sepihak mengenai rencana ini dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh nasional, agar keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Ini bukan soal kemanusiaan semata, tapi juga soal sikap politik luar negeri Indonesia yang sejalan dengan konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” pungkasnya.
