JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.
“Total Rp667 miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027,” kata anggota DPR RI Andre Rosiade dilansir ANTARA, Selasa, 20 Januari.
Untuk 2026 pemerintah terlebih dahulu menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar.
Sementara sisanya disiapkan untuk pengerjaan 2027.
Pemulihan Jalan Malalak tergolong vital karena menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang.
Apalagi selama beberapa tahun terakhir jalan yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi itu, menjadi jalur utama arus mudik Idul Fitri selain jalur Padang-Bukittinggi.
Andre mengatakan, pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan Jalan Malalak yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Langkah ini dilakukan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan.
“Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat,” kata dia.
Saat ini Kementerian PU terus mengebut pengerjaan Jalan Malalak dan diharapkan dapat dilalui masyarakat secara fungsional pada Desember 2026. Kendati demikian, jalan itu diperkirakan belum sepenuhnya bisa dilalui terutama dari kilometer 78 sampai ke kilometer 83.
“Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027,” sebut dia.
Pada kesempatan itu, ia menyebutkan pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar 18,3 triliun untuk menangani dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
Dana itu akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan serta perbaikan.
Khusus pembangunan infrastruktur Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp13,5 triliun.
Sementara sisanya berada di Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan provinsi tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan pascabencana yang terjadi di 16 kabupaten dan kota.
Mahyeldi mengatakan anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dan terencana agar pemulihan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran.
Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan.