JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 17 Januari 2022, Kepala Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa resmi menentukan nama ibu kota baru sebagai Nusantara. Penamaan itu dianggapnya sudah dapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, keseriusan Jokowi memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tak diragukan. Segala macam kebijakan dibuat. Jokowi pun yakin bahwa pembangunannya bisa segera rampung dan berhasil.
Wajah ibu kota kerap dianggap sebagai cerminan suatu negara. Jika suatu ibu kota modern dan indah, niscaya pemimpin negera tersebut dipandang berhasil menggalakkan pembangunan. Namun, jika Ibu Kota penuh dengan masalah, dari macet hingga banjir imbasnya citra negara jadi buruk.
Pandangan itu pernah diungkap Jokowi. Presiden Indonesia itu menganggap Jakarta dan segala problemanya dari banjir, polusi, padat, hingga macet tak lagi dapat menjadi wajah Indonesia. Jokowi kepikiran memindahkan ibu kota ke kota lainnya.
Belakangan Jokowi ingin memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Narasi itu dibungkus Jokowi dengan misi pemerataan ekonomi. Jokowi tak ingin Pulau Jawa saja yang dipedulikan. Ia ingin pemerataan ekonomi berlansung hingga luar Pulau Jawa.
Jokowi pun memilih lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara. Segala macam aturan segera diteken Jokowi untuk mempercepat pembangunan ibu kota. Semuanya supaya proyek ibu kota baru tak jadi proyek mangkrak. Namun, wacana pembangunan ibu kota kerap dapat kritik.
Segenap rakyat merasa bahwa pembangunan ibu kota tak memiliki urgensi tinggi. Jokowi pun mencoba menjawab kritikan. Ia menganggap pembangunan ibu kota adalah bukan idenya saja, tapi mandat rakyat. Ia kemudian meminta izin supaya pembangunan IKN mendapatkan restu lebih luas.
“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.”
“Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern,smart, andgreen city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Gedung Parlemen sebagaimana dikutipKompas.com, 16 Agustus 2019.
Jokowi pun tak langsung menentukan nama dari ibu kota. Namun, Jokowi terbuka dengan masukan dari berbagai macam pihak. Empunya kuasa pun meyakini adalah puluhan nama baru yang disarankan untuk menjadi nama ibu kota baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kanan) mengikuti rapat panitia kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp)
Namun, pemerintah punya jawabannya sendiri. Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa kemudian menetapkan secara resmi nama ibu kota baru sebagai Nusantara (kemudian dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara: IKN) pada 17 Januari 2022.
Alasan pemberian nama itu karena nama Nusantara sudah dikenal di dunia internasional. Nusantara dianggapnya bisa mewakili seisi Indonesia. Namun, pemberian nama itu tak luput dari kritik. Banyak yang menganggap pemberian nama Nusantara justru mereduksi makna dari Nusantara sendiri.
Dulunya Nusantara digambarkan untuk menyebut seisi Indonesia. Kini hanya disematkan pada ibu kota saja.
“Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia,” ujar Suharso sebagaimana dikutip lamankompas.com, 17 Januari 2022.