Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematangkan rencana distribusi kartu Nusuk sejak jemaah masih berada di tanah air guna menjamin ketenangan dan legalitas ibadah haji 2026.
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh jemaah memiliki akses resmi serta mencegah masuknya pihak ilegal yang berpotensi mengganggu kelancaran rotasi ibadah di tanah suci.
Staf Urusan Haji KJRI Jeddah, Hasyim Hilaby, menegaskan bahwa kartu Nusuk merupakan instrumen wajib yang diakui oleh otoritas Arab Saudi sebagai identitas sah jemaah. Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
“Harapan kita kartu Nusuk itu sudah bisa diterima di Indonesia agar jemaah itu sudah mudah, tenang, dan tidak ada kekhawatiran,” ujar Hasyim Hilaby saat menjelaskan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi di hadapan para petugas.
Terkait mekanisme teknis di lapangan, KJRI Jeddah mengusulkan strategi pengamanan kolektif untuk meminimalisir risiko kartu fisik hilang atau rusak. Kartu yang sudah diterima jemaah di Indonesia disarankan untuk dikelola sementara oleh Ketua Regu (Karu) dan hanya dibagikan saat jemaah membutuhkan akses masuk ke lokasi krusial seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hingga puncak Wukuf di Arafah.
“Saran saya dikolektif oleh regu. Nanti ketika akses mau masuk Masjidil Haram baru dibagikan, setelah selesai diambil lagi. Begitu juga saat masuk Masjid Nabawi atau puncaknya saat Wukuf di Arafah,” jelas Hasyim menekankan pentingnya manajemen logistik di tingkat kloter.
Menanggapi keberagaman literasi digital jemaah, Hasyim menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Nusuk versi digital tidak bersifat wajib bagi seluruh individu. Aplikasi tersebut diposisikan sebagai cadangan (backup) data yang sangat berguna apabila jemaah tidak sengaja meninggalkan kartu fisik di hotel saat berada di area publik.
Pihak KJRI Jeddah juga memastikan koordinasi intensif dengan dua perusahaan penyedia layanan haji (Syarikah) di Arab Saudi yang saat ini tengah berkompetisi meningkatkan standar pelayanan. Pendampingan serta penanganan cepat terhadap kendala sistem di lapangan menjadi prioritas utama untuk melindungi hak-hak jemaah Indonesia dari berbagai daerah, termasuk jemaah asal Jawa Timur yang memiliki jumlah masif.
Implementasi kartu Nusuk sejak dini di Indonesia diharapkan menjadi jawaban atas tantangan keamanan di Arab Saudi yang semakin ketat. Dengan diterimanya kartu sebelum keberangkatan, jemaah dapat lebih fokus pada persiapan mental dan fisik tanpa perlu merisaukan prosedur administratif saat tiba di bandara tujuan. [ian/ian]