Warga Pertanyakan Dalih Efisiensi di Wacana Pilkada Lewat DPRD, Minta Anggaran Dibuka Megapolitan 14 Januari 2026

Warga Pertanyakan Dalih Efisiensi di Wacana Pilkada Lewat DPRD, Minta Anggaran Dibuka
Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
 Warga mempertanyakan alasan efisiensi anggaran yang kerap dikemukakan dalam wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut warga, penghematan biaya tidak dapat dijadikan dasar yang cukup kuat untuk mengubah sistem pemilihan yang selama ini melibatkan partisipasi langsung masyarakat.
Warga Ciputat, Iqbal (23), menilai hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak bisa dibandingkan dengan alasan
efisiensi anggaran
.
Ia menegaskan, partisipasi publik justru merupakan inti dari demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
“Kalau dari saya sebagai pemilih, jelas lebih penting partisipasi masyarakat dalam
Pilkada
, karena pilihan kita berdampak ke lima tahun ke depan. Jadi enggak bisa apple to apple kalau membandingkan efisiensi anggaran dengan partisipasi,” ujar Iqbal kepada
Kompas.com
, Rabu (14/1/2026).
Iqbal juga mempertanyakan relevansi efisiensi anggaran sebagai dalih perubahan sistem pilkada.
Ia mencontohkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar.
Menurut dia, daerah yang terbentuk sejak 2008 itu memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung.
“Kalau berbicara APBD, Tangsel saja sekarang sekitar Rp 5 triliun, itu untuk skala Tangsel yang ya gak begitu besar. Jadi kalau dibilang efisiensi anggaran, itu bukan solusinya. Lebih baik perbaiki dulu ekonomi masyarakat, bukan memangkas hak pilih,” kata dia.
Pandangan serupa disampaikan warga Pondok Ranji, Ikhwana (28). Ia menilai partisipasi langsung warga jauh lebih penting dibandingkan alasan efisiensi anggaran.
Menurut Ikhwana, rakyat harus tetap dilibatkan dalam pemilihan pemimpin daerah karena masyarakatlah yang memahami kebutuhan wilayah dan akan merasakan langsung dampak kepemimpinan selama lima tahun ke depan.
“Partisipasi langsung rakyat lebih penting karena rakyat tahu siapa yang memimpin mereka. Jangan sampai alasannya efisiensi, tapi kita sebagai masyarakat enggak tahu detail anggaran itu dipakai untuk apa,” kata Ikhwana.
Ia pun meminta pemerintah membuka secara rinci penggunaan anggaran pilkada sebelum menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan perubahan sistem pemilihan.
“Anggaran untuk pilkada coba dibuka. Nominalnya besar, tapi kita enggak tahu dipakai untuk apa. Harus ada alasannya yang jelas,” kata dia.
Diketahui, wacana pemilihan kepala daerah melalui
DPRD
kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Hingga kini, sejumlah partai politik secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada melalui DPRD, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.