Di Balik Penolakan Relokasi RPH dan Upaya Pemkot Surabaya Menata Kota Surabaya 14 Januari 2026

Di Balik Penolakan Relokasi RPH dan Upaya Pemkot Surabaya Menata Kota
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk merelokasi Rumah Potong Hewan (RPH) menimbulkan aksi protes dari ratusan pedagang dan jagal.
RPH
Surabaya
mulanya berlokasi Jalan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Pemkot Surabaya berencana memindah aktivitas pemotongan sapi itu ke Tambak Oso Wilangun (TOW).
Namun, para pedagang menilai relokasi ke tempat baru tidak mempertimbangkan kondisi mereka.
Aksi penolakan tersebut berujung pada demonstrasi yang dilakukan ratusan pedagang dan jagal dari RPH Pegirian pada Senin (12/1/2026) di depan kantor DPRD Kota Surabaya.
Mereka membawa sejumlah poster berisi penolakan relokasi serta replika keranda sebagai simbol matinya mata pencaharian jika relokasi tetap dilakukan.
Tak hanya itu, massa juga membawa seekor sapi sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan relokasi. Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Dalam orasinya, para pedagang menyebut relokasi dinilai tidak memiliki alasan yang jelas dan dikhawatirkan justru akan mematikan penghidupan pedagang.
Para pedagang juga mempertanyakan dasar kebijakan relokasi yang dilakukan tanpa sosialisasi menyeluruh.
Mereka menilai, pemindahan RPH ke kawasan Oso Wilangun tidak mempertimbangkan akses pembeli, jalur distribusi, serta potensi penurunan omzet.
“Bapak keluar atau sapi kalian masuk ke dalam. Bapak bicara saja dengan sapi yang kami bawa,” kata salah seorang orator.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pun memfasilitasi tuntutan para demonstrans.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai polemik rencana relokasi RPH dipicu belum terbukanya ruang dialog yang komprehensif antara pengelola RPH dengan mitra jagal.
“Dalam pertemuan tadi, kami menangkap bahwa pengelola RPH sebagai
leading sector
dalam urusan ini belum membuka dialog yang menyeluruh dengan mitra-mitranya,” kata Arif.
Ia menegaskan, DPRD berharap setelah pertemuan tersebut pihak RPH benar-benar memahami apa yang dikehendaki oleh mitra jagal, yakni keterbukaan dialog.
Dengan begitu, dapat tercipta kesamaan
chemistry
antara pengelola RPH dan para mitranya, sehingga tidak mengganggu pasokan kebutuhan daging di Surabaya maupun daerah lainnya.
“Tadi kami juga diminta menandatangani aspirasi mereka. Karena kami adalah pelayan rakyat, maka apa pun yang diperjuangkan rakyat harus memiliki napas yang sama dengan kehendak mereka. Namun kami juga menanyakan, apakah ini sudah final atau masih terbuka ruang dialog,” katanya.
Setelahnya, massa mulai bergeser ke Balai Kota Surabaya.
Massa ingin menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk meminta membatalkan rencana relokasi.
Mereka juga masih membawa sapi dari DPRD Surabaya ke Balai Kota. Namun, sapi tidak diturunkan dan masih berada di atas truk.
“Kita sekarang bergeser ke kantor Wali Kota untuk membatalkan pemindahan dari Pegirian ke Oso Wilangun,” kata Koordinator para jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya, Abdullah Mansyur di DPRD Surabaya, Senin.
Mansyur menyebut dua tuntutan. Pertama, menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membatalkan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambak Oso Wilangun.
“Kedua, saya meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk mencabut surat edaran tentang pendaftaran, yang kemudian untuk mendaftar para jagal yang ada di Pegirian untuk dipindah ke Tambak Oso Wilangun,” ujar Mansyur.
Ia menegaskan, massa aksi akan melakukan mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi. Jika masih tak memenuhi, massa bakal melakukan aksi demo besar-besaran.
“Tentunya mogok ini tidak hanya berhenti saat ini, kita akan pastikan sebulan, dua bulan, satu tahun pun kita akan lakukan aksi mogok. Supaya apa? Supaya memberikan alarm terhadap pemerintah kota, Gubernur Jawa Timur dan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah stabilitas ekonomi,” tegasnya.
Karena tuntutan tidak dipenuhi, massa kembali melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota pada Selasa (13/1/2026).
Berbagai baliho juga dibentangkan. Antara lain ada yang bertuliskan “Tolong Pak Eri, Kami Hanya Mencari Sesuap Nasi di RPH Pegirian”.
“Kami di sini para pejuang RPH yang menginginkan RPH tetap di tempat yang lama. Kami tidak menginginkan RPH dipindahkan dengan alasan apa pun,” ucap salah seorang orator dari atas mobil komando.
Mereka menegaskan, tidak akan berpindah tempat sampai tuntutan mereka terpenuhi.
“Bapak Eri jangan sampai meneteskan air mata. Sebelum Pak Eri mengabulkan tuntutan kami tidak akan beranjak dari tempat ini,” tegas orator.
Massa juga mengancam akan melakukan demonstrasi yang lebih besar sampai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencabut surat pemindahan RPH.
Ketegangan itu semakin memanas ketika puluhan ibu-ibu pedagang terlihat mengamuk dan memaksa masuk ke dalam Balai Kota untuk menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Massa menggedor-gedor pintu kaca hingga terdengar suara retakan. Beberapa pot bunga di sekitar pintu masuk juga tampak rusak.
Polisi dan Satpol PP yang berada di dalam gedung berusaha menahan pintu kaca agar tidak pecah.
Massa aksi terlihat terus memaksa masuk dan sempat mendorong petugas yang berjaga. Adu mulut antara pedagang dan aparat juga terjadi di area anak tangga Balai Kota.
Meski mendapat peringatan dari petugas, massa tetap bersikeras meminta bertemu langsung dengan Wali Kota.
Namun tak berselang lama, aparat kepolisian dan Satpol PP akhirnya membubarkan massa. Situasi di depan Balai Kota Surabaya pun berangsur kondusif, meski pengamanan masih terus diperketat.
Sejumlah pedagang dan jagal rumah potong hewan (RPH) Pegirian, Surabaya mengungkapkan beberapa alasan penolakan relokasi.
Salah satu pedagang, Wardah Syahroh mengungkapkan alasan utama dari penolakan relokasi itu karena lokasi RPH yang sangat jauh dibandingkan posisi awal.
Dengan jarak antara RPH Pegirian dan lokasi baru sekitar 14 kilometer dengan waktu tempuh lebih dari 45 menit.
“Kalau jauh gitu misal sapinya mestinya dipotong pukul 23.00 atau 00.00 WIB nanti bisa-bisa sampainya pukul 06.00 WIB, kan potongnya jadi telat,” ujar Wardah kepada
Kompas.com
, Selasa (13/1/2026).
Selain itu, daerah menuju TOW merupakan “jalur tengkorak” atau rawan kecelakaan hingga sering terjadi aksi begal.
“Kan di sana juga jalannya itu rawan kecelakaan terus juga banyak begal,” ucapnya.
Ia juga menyoroti banyaknya pedagang yang tidak memiliki pikap untuk mengangkut sapi.
“Kasihan juga mbak karena ada banyak pedagang yang enggak punya pikap, terus nanti ngangkutnya sejauh itu gimana?” tuturnya.
Pedagang lain, Luluk Mukaromah menerangkan bahwa para pedagang tidak pernah diberi surat pemberitahuan ataupun pengumuman resmi terkait relokasi tersebut.
“Enggak pernah ada (surat atau pengumuman resminya). Ya kita tahunya cuma dari mulut ke mulut,” ucap Luluk.
Wanita yang sudah berdagang lebih dari 20 tahun itu mengaku terkejut dengan kabar tersebut dan tidak punya persiapan apa-apa.
“Tiba-tiba dikasih tahu aja kalau setelah lebaran mau dipindah, enggak ada konfirmasinya, lah kita kan belum ada persiapan apa-apa,” terangnya.
Massa juga mengancam akan kembali melakukan demo pada hari ini, Rabu (14/1/2026), dengan membawa tenda dan perlengkapan memasak sampai tuntutan mereka terpenuhi.
“Besok kita akan ke sini lagi bawa peralatan tempur, besok bawa kompor, penanak nasi, kita nginep disini sampai tuntutan kita dipenuhi. Kita dirikan tenda di sini, tidur di sini,” ujar salah seorang orator.
Pihaknya juga menjamin tidak akan melakukan tindak anarkis maupun premanisme.
“Berhari-hari berpanas-panasan tidak ada respons positif, kami ini bukan premanisme kita ke sini bukan membunuh, kan bisa mendiskusikan dengan kita rakyat ini. Kami warga Surabaya tidak akan tinggal diam kami punya adab,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M. Fikser mengatakan relokasi tersebut rencananya akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.
Ia menuturkan, relokasi RPH ke TOW sebenarnya sudah direncanakan dalam pembangunan dan penataan kota sejak tahun 2016 yang lalu.
“Yang mana pemerintah kota saat ini juga lagi melakukan penataan untuk kawasan religi. Ya, dulunya memang Pengirian itu pinggiran, tapi hari ini kan sudah dalam tengah kota ya kebutuhan. Kami juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaannya (relokasi) itu direncanakan setelah lebaran Idulfitri ya,” katanya di Balai Kota Surabaya, Senin (12/1/2026).
Ia menurutkan bahwa pihaknya sudah menjelaskan hal tersebut ketika menerima perwakilan jagal dan pedagang daging yang melakukan demonstrasi penolakan relokasi RPH Pegirian ke Tambak Oso Wilangon.
Meski mendapat penolakan, dia menyatakan Pemkot Surabaya akan terus melakukan pendekatan dan dialog dengan para jagal.
“Dalam diskusi ketika mereka menolak, kami sangat menghormati, menghargai, tapi kami pemerintah akan terus melakukan pendekatan, diskusi dengan para jagal untuk mereka bisa kemudian memahami ini,” ujarnya.
Mengenai kekhawatiran yang disampaikan jagal, seperti jarak lokasi baru dan kesiapan fasilitas.
Pemkot menyatakan sudah menyiapkan solusi, salah satunya dengan menyiapkan kendaraan pengangkut daging dari RPH baru menuju Pasar Arimbi.
Pemkot juga menegaskan, relokasi hanya berlaku untuk RPH atau tempat pemotongan hewan, sementara pasar daging Pegirian di Jalan Arimbi tetap beroperasi seperti biasa.
“Yang pindah itu kan cuma RPH, rumah pemotongan hewannya. Tapi Pasar Arimbi, pasar daging itu tetap di sana,” tegasnya.
Selain itu, jam operasional pemotongan hewan yang biasanya dimulai sekitar pukul 00.00 WIB akan dimajukan menjadi sekitar pukul 22.00 WIB.
Langkah itu diharapkan mempercepat proses pemotongan. Sehingga, distribusi daging ke Pasar Arimbi tetap tepat waktu.
“Simulasi itu sudah dilakukan oleh RPH,” ujarnya.
Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho juga mengatakan, pasokan daging sapi di Surabaya dalam kondisi aman meski terjadi aksi mogok pemotongan sapi di sejumlah wilayah.
Dia membeberkan, kebutuhan daging sapi di Surabaya rata-rata mencapai sekitar 40 ton per hari, dengan 20 ton di antaranya dipasok dari aktivitas pemotongan di
RPH Surabaya
.
“Akibat aksi mogok memang sempat ada kekhawatiran masyarakat kesulitan mendapatkan daging segar. Tapi saya pastikan, hari ini ketersediaan daging masih cukup. RPH Kedurus masih memotong sapi,” katanya.
Pihaknya juga meminta masyarakat tidak panik karena daging sapi masih bisa diperoleh melalui RPH Surya Mart maupun 11 outlet pasar tradisional yang selama ini disuplai oleh mitra jagal.
“Jadi,masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik. Daging sapi tetap tersedia dan kualitasnya terjamin,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan, RPH Tambak Oso Wilangon (TOW) dibangun untuk memberi kesempatan kepada jagal-jagal eksisting agar dapat berpindah dan beroperasi di fasilitas yang lebih modern.
Namun, jika kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, RPH Surabaya membuka peluang bagi jagal dari luar daerah.
“Prioritas kami tetap jagal-jagal yang selama ini beroperasi. Tapi, kalau tidak ikut pindah, pasti jumlah jagalnya berkurang dan akan diisi oleh jagal-jagal baru,” ucapnya.
Minat dari jagal luar daerah menurutnya cukup tinggi, yakni mulai dari Gresik, Lamongan, hingga Sidoarjo.
Meski demikian, dia menegaskan masih ada ruang dialog bagi jagal lama yang belum siap pindah.
“Kalau masih mau diskusi soal waktu pindah, itu masih ada ruang. Tapi, kalau sudah tidak mau memanfaatkan RPH TOW, itu
frame
-nya berbeda,” katanya.
Sampai saat ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi belum buka suara mengenai aksi penolakan tersebut.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga memilih untuk menolak berkomentar.
“Coba tanyakan Eri saja atau dirut RPH ya,” ucap Armuji saat ditemui
Kompas.com
, Selasa.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.