Pemerintah Belum Berencana Setop Ekspor Kelapa Meski Harganya Mahal

Pemerintah Belum Berencana Setop Ekspor Kelapa Meski Harganya Mahal

Jakarta

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan saat ini belum ada rencana penghentian ekspor kelapa, meskipun menjelang Ramadan. Sudaryono menilai saat ini harga kelapa masih bagus.

Menurut Sudaryono, tren harga kelapa yang bagus ini bukan hanya terjadi saat ini. Namun, juga pada saat Lebaran tahun lalu.

“Kan kelapa bagus harganya kan, ini saya ngomong bukan mahal harga ya, tapi kelapa bagus harganya kan. Bagus bukan (hanya) sekarang, lebaran yang lalu juga harganya bagus,” ujar Sudaryono saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2025)

Dengan tren harga yang bagus ini, Sudaryono menilai petani kelapa akan diuntungkan. Terlebih, tanaman kelapa sebagian besar ditanam oleh masyarakat.

“Jadi sebagian besar, hampir semua orang yang menanam kelapa itu kan rakyat. Jadi ya biarkan lah rakyat juga menikmati, iya kan menikmati hasil panen kelapanya dengan harga yang bagus,” jelas Sudaryono.

Berangkat dari situ, Sudaryono menyebut belum ada penyetopan ekspor kelapa sejauh ini. “Sementara belum ada,” terang ia.

Seperti diketahui, rencana moratorium ekspor kelapa bulat sempat diusulkan oleh Kementerian Perindustrian karena harga kelapa melonjak. Penerapan moratorium ekspor kelapa bulat selama enam bulan guna menstabilkan pasokan domestik. Hal ini dinilai perlu untuk menerapkan kebijakan tata kelola kelapa, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja.

“Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menerapkan kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa. Menteri Perdagangan Budi Santoso pernah mengatakan PE untuk mengatur ekspor kelapa bulat akan ditetapkan pekan yang sama saat itu. Rapat pembahasan penerbitan PE ini dipastikan akan dilaksanakan.

“Minggu ini ya, minggu ini untuk menetapkan yang PE. Jadi kita pakai mekanisme PE dulu, Pungutan Ekspor. Tadi sudah ada suratnya, saya lupa tanggalnya, harusnya minggu kemarin,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Tonton juga video “Heboh Kemunculan Perkebunan Sawit di Cirebon”

(acd/acd)