Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung untuk menjamin hak politik rakyat memilih pemimpin.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegaskan menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya Pilkada langsung melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Megawati mengatakan Pilkada langsung tidak bisa diubah melalui mekanisme yang tertutup. Terlebih, Pilkada langsung berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.
Selain itu, putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum.
“Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” ujar Megawati.
Dia menyampaikan bahwa Pilkada langsung adalah perjuangan masyarakat pascareformasi untuk mempertahankan sistem demokrasi dan merebut hak politik setelah dikuasi pemerintah yang lekat dengan otoriter.
Dia menilai mekanisme melalui DPRD dianggap sebagai praktik masa lalu yang tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan.
“Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP Jamaluddin Idham menyampaikan bahwa partainya mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah. Rekomendasi ini bagian dari hasil Rakernas ke-I PDIP.
“Antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Dia menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpin melalui pelaksanaan pilkada secara langsung. Upaya ini untuk memperkuat keabsahan dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.