FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam negara hukum, setiap orang atau setiap partai memiliki hak menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Termasuk dalam polemik tuduhan ijazah palsu Joko Widoeo (Jokowi).
Ketua Bidang Politik DPP Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengingatkan fakta penting bahwa PSI menempatkan Jokowi di posisi tinggi nan terhormat, sama seperti kader-kader Demokrat menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Bestari Barus menegaskan, sikap dan rasa hormat pada pemimpin adalah bagian dari etika politik. Dan sebagai sesama anggota koalisi yang sama, sudah seharusnya saling menjaga, bukan saling mengganggu.
“Boleh banget berbeda pandangan di politik, tapi jangan lupakan adab,” tegasnya dikutip pada Selasa (13/1/2026).
Bestari Barus mengaku keberatan dengan sikap sejumlah elite Partai Demokrat yang menyinggung isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Apalagi penyampaiannya dilontarkan di forum resmi DPR.
Ia menegaskan langkah tersebut tidak pantas disampaikan ke ruang publik, terlebih karena Demokrat dan PSI berada dalam barisan koalisi yang sama.
Bestari mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan yang disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny Harman, dalam forum resmi parlemen.
Baginya, sindiran yang disampaikan justru memancing tafsir negatif dan bergulir luas di ruang publik.
“Bahkan sampai dengan anggota DPR RI membicarakan hal-hal yang menurut kami sebagai sesama koalisi itu kurang pantas untuk disampaikan ke depan publik,” ujar Bestari
Ia menekankan bahwa pernyataan Benny Harman dalam rapat resmi DPR kemudian dipelintir dan ditayangkan berulang kali oleh media, sehingga menimbulkan kesan tudingan terhadap Jokowi.