AS Serang Venezuela, Rakernas PDI-P Minta Pemerintah Tolak Pelanggaran Kedaulatan Negara

AS Serang Venezuela, Rakernas PDI-P Minta Pemerintah Tolak Pelanggaran Kedaulatan Negara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rapat kerja nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendorong pemerintah Indonesia menolak segala pelanggaran terhadap kedaulatan negara.
Itu merupakan satu dari 21 rekomendasi yang merupakan hasil dari Rakernas I
PDI-P
yang dibacakan pada Senin (12/1/2026).
Rekomendasi tersebut keluar menyusul kasus Amerika Serikat (AS) yang menyerang sekaligus menangkap Presiden Nicolás Maduro.
“Rakernas I partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing,” ujar Ketua DPD PDI-P Aceh, Jamaluddin Idham membacakan rekomendasi Rakernas I di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin.
Rakernas PDI-P
menilai, tindakan AS telah merendahkan marwah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, dan Dasa Sila Bandung.
Tindakan AS yang menyerang Venezuela juga tidak sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan,” ujar Jamaluddin.
Adapun pada hari pertama Rakernas, Ketua Umum PDI-P
Megawati Soekarnoputri
menilai tindakan militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern.
“Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern, yang mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip dasar hubungan antarbangsa,” kata Megawati, Sabtu (10/1/2026).
Megawati menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
Ia menyebut intervensi militer semacam itu sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hubungan antarbangsa.
“Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.