FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Ruhut Sitompul angkat suara menanggapi kehadiran sejumlah personel TNI dalam persidangan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Kehadiran aparat berseragam tersebut sempat menyita perhatian publik dan memicu perbincangan luas.
Ruhut meminta Kejaksaan Agung bersikap lebih arif dan proporsional dalam mengatur pengamanan persidangan, terlebih perkara yang tengah disidangkan merupakan perkara sipil, bukan peradilan militer.
“Kejaksaan Agung, aku mohon main cantik lah dikit walaupun ada MOU antara Lembaga Kejaksaan dan TNI,” ujar Ruhut melalui akun X pribadinya, @ruhutsitompul, dikutip pada Senin (12/1/2026).
Ia menekankan bahwa meskipun terdapat nota kesepahaman antara Kejaksaan dan TNI, posisi hukum perkara yang menjerat Nadiem tetap berada di jalur peradilan sipil.
Menurutnya, hal itu tidak boleh kabur oleh simbol-simbol kekuatan militer.
“Tapi tolong diingat ini Peradilan Sipil bukan Peradilan Militer karena Pengadilan mengadili Nadiem sebagai Mantan Menteri Pendidikan Era Presiden RI ke 7, Jokowi, yang diduga terlibat Kasus Korupsi,” tegas Ruhut.
Ruhut juga mengingatkan agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang masih berjalan panjang.
Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam setiap penanganan perkara pidana.
“Sidangnya masih panjang tolong ya aku ingatkan hormati asas praduga tak bersalah,” ucapnya.
Sebagai mantan pengacara yang pernah menangani perkara hak asasi manusia untuk institusi TNI dan Polri, Ruhut mengaku memiliki rasa hormat besar terhadap kedua lembaga tersebut.