“Kami ingin respons kesehatan Indonesia semakin kokoh, responsif, dan terukur. Pemerintah perlu menuntaskan aspek-aspek yang belum direalisasikan agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal dalam setiap situasi bencana,”
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI dr. Maharani menilai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan Kemenkes menerjunkan dokter internship (magang) untuk menangani penyakit pascabanjir di Sumatera, menunjukkan kesigapan tangani masyarakat terdampak.
Maharani di Jakarta, Senin, menilai pengerahan dokter internship merupakan langkah taktis saat fasilitas kesehatan kewalahan menangani lonjakan korban, terutama pada 24–48 jam pertama pascabencana.
Ia pun mengapresiasi langkah Presiden tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan kesehatan darurat secara cepat.
Kendati demikian, ia menyoroti belum adanya standar operasional nasional yang mengatur mekanisme mobilisasi tenaga kesehatan cadangan lintas wilayah.
Hingga kini, kata dia, mobilisasi masih bergantung pada keputusan ad hoc sehingga kecepatan respons tidak seragam antar daerah.
Ia juga menegaskan perlunya insentif khusus, jaminan keselamatan, dan fasilitas pendukung bagi dokter internship yang bertugas di area bencana karena mereka bekerja dalam kondisi berisiko tinggi.
Selain itu, legislator dari komisi yang membidangi kesehatan itu menyoroti pemerintah yang belum menyelesaikan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis risiko bencana, khususnya untuk daerah rawan seperti Aceh.
Ia menekankan bahwa Kemenkes harus memperkuat sistem cadangan kesehatan regional, termasuk ambulans, logistik medis, dan tenaga kesehatan prioritas, agar proses penanganan tidak bergantung pada improvisasi lapangan.
Ia juga menyoroti belum adanya skema pendanaan cepat untuk mobilisasi tenaga kesehatan, yang sering menghambat pengiriman dokter internship akibat proses administrasi.
Ditambah lagi, sistem komunikasi antara Kemenkes, dinas kesehatan, dan fasilitas rujukan masih belum seragam sehingga sering terjadi miskomunikasi terkait jumlah korban, kebutuhan prioritas, dan penempatan tenaga medis tambahan.
Maharani menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus mengawal langkah pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan darurat nasional.
Ia menilai instruksi Presiden Prabowo adalah upaya cepat yang tepat. Namun, harus dilengkapi regulasi, protokol terpadu, dan dukungan anggaran agar kehadiran dokter internship benar-benar optimal dalam penyelamatan korban bencana.
“Kami ingin respons kesehatan Indonesia semakin kokoh, responsif, dan terukur. Pemerintah perlu menuntaskan aspek-aspek yang belum direalisasikan agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal dalam setiap situasi bencana,” ucapnya.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kemenkes untuk menerjunkan dokter internship untuk menangani penyakit pascabanjir di Sumatera, yakni diare, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dan penyakit kulit.
“Internship kita berapa yang sudah bisa? 74? Bisa juga kan? Saya kira bisa itu perguruan tinggi, bisa dikerahkan juga,” kata Kepala Negara saat berdialog dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat di Aceh, Minggu (7/12) malam.
Perintah Presiden untuk mendatangkan dokter magang itu dilatarbelakangi atas kekurangan tenaga medis di Pulau Sumatera, sebab para dokter di wilayah setempat juga menjadi korban banjir.
Merespons arahan tersebut, Menkes Budi meminta bantuan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang turut hadir di rapat itu, untuk membantu menerjunkan sekitar 300 dokter dari TNI dan Polri selama tiga bulan untuk mendampingi dokter magang.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.