PDI-P: Politik Uang Tak Boleh Jadi Alasan Mengamputasi Hak Pilih Rakyat

PDI-P: Politik Uang Tak Boleh Jadi Alasan Mengamputasi Hak Pilih Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan, wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD untuk menekan politik uang (
money politics
) tidak seharusnya dijadikan alasan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Politikus muda PDI-P, Muhammad Syaeful Mujab berpandangan, persoalan
politik uang
adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus mengamputasi hak pilih masyarakat.
”
PDI Perjuangan
yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” kata Mujab dalam konferensi pers di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Mujab menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal kuat terkait posisi partai dalam pidato pembukaan Rakernas.
Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.
“Bu Mega sudah memberikan
hint
sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’ Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ungkap eks Ketua BEM UI tersebut.
Menurutnya, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Senada dengan Mujab, politikus muda PDI-P lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya kedekatan emosional (
bonding
) antara pemimpin dan rakyat yang hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.
Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi (
how to win
), melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah (
how to govern
).
“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya.
Sikap resmi PDI Perjuangan mengenai sistem Pilkada ini dijadwalkan akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin (12/1/2026), besok.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.