Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kepemimpinan Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden RI yang konsisten menghindari praktek korupsi, dan menjaga jarak dengan tidak mengintervensi lembaga negara untuk kepentingan pribadi maupun partainya.
“Ketika Ibu Megawati menjadi Presiden, Ibu tidak intervensi kekuasaan-kekuasaan yang lain. Tidak pernah ada intervensi ke KPU untuk memenangkan pilpres langsung pertama,” ucap Hasto dalam acara seminar “Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia” di Jakarta, Selasa.
Hasto menegaskan sikap Megawati itu terlihat saat KPK dibentuk oleh Megawati karena melihat akutnya masalah nepotisme, kolusi, dan korupsi serta kondisi penegakan hukum yang lemah, terutama penegak hukum banyak dikendalikan oleh penguasa.
“KPK dibentuk dalam suatu konsideran bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, maka dibentuk lah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang besar,” kata Hasto.
Pemilu 2004, kata Hasto, setara dengan Pemilu 1955 sebagai pemilu paling demokratis karena absennya intervensi kekuasaan. Hal itu, menurut Hasto, karena Megawati menunjukkan sikap independen saat menjadi kepala negara dengan mendukung penindakan kasus korupsi oleh KPK.
“Ibu Mega tidak pernah intervensi terhadap KPK yang lahir dari tuntutan reformasi, tidak pernah karena ini bagian dari etika moral yang dipegang oleh seorang pemimpin,” ujar Hasto.
Fenomena korupsi yang kian masif, menurut Hasto, berhubungan dengan krisis etika bangsa. Ia mengutip pemikir Steven Levitsky yang menggambarkan bagaimana rezim otoriter sering lahir dari krisis, yang berujung pada pemusatan kekuasaan di eksekutif.
“Pemberantasan korupsi saat ini terasa antiklimaks karena korupsi makin membesar, artinya nilai-nilai etika moral itu juga mulai menurun,” tutur Hasto.
Ia juga menegaskan larangan mutlak dalam demokrasi, yakni campur tangan penguasa terhadap lembaga negara yang menampilkan gambaran kekuasaan absolut. Prinsip check and balances tidak akan berjalan jika hal tersebut dilanggar.
“Buku Steven Levitsky tentang how democracy dies mengingatkan kita bahwa demokrasi memerlukan etika dan moral, serta larangan adanya intervensi kekuasaan eksekutif ke lembaga lain seperti yudikatif dan legislatif. Ini norma penyelenggaraan tata pemerintahan negara. Saya menerima buku itu dari Doktor Sukidi,” ujar Hasto.
Etika bangsa yang pudar ini, imbuh Hasto, dapat dilihat pada kilas balik sejarah yang mengingatkan bahwa bangsa pernah dijauhkan dari nilai-nilai etika dan moral kebangsaan selama 32 tahun Orde Baru.
Hasto menegaskan bahwa kelahiran PDIP adalah bagian gerakan koreksi total terhadap sistem negara yang otoriter dan ekonomi yang menyuburkan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.