Survei Kebahagiaan dan Paradoks Indonesia

Survei Kebahagiaan dan Paradoks Indonesia
Pemerhati masalah hukum dan kemasyarakatan
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
BARU
-baru ini, publik Indonesia kembali disuguhi kabar yang menggembirakan: sebuah lembaga internasional menempatkan masyarakat Indonesia sebagai salah satu bahkan disebut masyarakat paling bahagia di dunia. Temuan ini kemudian mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto, yang memaknainya sebagai sinyal positif bagi optimisme bangsa ke depan.
Namun, sebagaimana setiap data sosial, hasil survei semacam ini patut disikapi dengan kritis dan nalar sehat. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah kita ingin bahagia, melainkan apakah gambaran kebahagiaan itu benar-benar merepresentasikan realitas sosial masyarakat Indonesia hari ini?
Survei kebahagiaan
global seperti yang kerap dirujuk dalam World Happiness Report umumnya menggunakan indikator subjektif: persepsi kepuasan hidup, rasa optimisme, dan penilaian individu terhadap kondisi personal mereka. Di sinilah letak persoalan pertama. Dalam masyarakat seperti Indonesia, kebahagiaan sering kali dipahami secara kultural dan spiritual.
Banyak orang merasa “bahagia” bukan karena hidupnya sejahtera, melainkan karena ia terbiasa bersyukur di tengah keterbatasan. Sikap nrimo, sabar, dan pasrah kepada Tuhan menjadi mekanisme psikologis sekaligus spiritual untuk bertahan hidup. Pertanyaannya: apakah ketahanan batin akibat kemiskinan struktural boleh disamakan dengan kesejahteraan yang sesungguhnya?
Jika kebahagiaan diukur tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan, akses kesehatan, keadilan hukum, dan keamanan ekonomi, maka angka-angka survei itu berisiko menjadi ilusi statistik indah di permukaan, rapuh di kedalaman.
Apresiasi Presiden Prabowo atas hasil survei tersebut tentu dapat dipahami sebagai upaya membangun optimisme nasional. Seorang kepala negara memang dituntut menumbuhkan harapan. Namun optimisme tidak boleh mengaburkan tanggung jawab negara untuk membaca realitas secara jujur.
Indonesia hari ini masih bergulat dengan paradoks sosial: kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya pendidikan, lapangan pekerjaan dan pengangguran, krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta korupsi yang belum kunjung surut. Di banyak daerah, kebahagiaan hidup berdampingan dengan kecemasan yang akut tentang pekerjaan, harga pangan, dan masa depan anak-anak.
Dalam konteks ini, pujian terhadap hasil survei kebahagiaan seharusnya dibarengi dengan sikap hati-hati: jangan sampai negara terjebak dalam euforia angka, lalu lupa menyelesaikan luka-luka sosial yang nyata.
Pertanyaan yang lebih sensitif, namun sah secara akademik, adalah: sejauh mana survei tersebut benar-benar independen? Dalam dunia riset global, kita mengenal istilah
policy-driven research
atau bahkan
commissioned survey
, di mana metodologi dan penekanan indikator dapat disesuaikan dengan kepentingan tertentu baik politik, ekonomi, maupun citra internasional.
Menanyakan kemungkinan bias atau “pesanan” bukanlah bentuk sinisme berlebihan, melainkan bagian dari tradisi berpikir kritis. Negara yang dewasa justru tidak anti-kritik terhadap data yang memujinya.
Kebahagiaan sejati
bukan sekadar perasaan, melainkan kondisi sosial yang memungkinkan manusia hidup bermartabat. Ia lahir dari: keadilan hukum yang dirasakan, ekonomi yang memberi rasa aman, negara yang hadir melindungi yang lemah, dan kepemimpinan yang jujur membaca realitas.
Jika survei kebahagiaan dijadikan cermin, maka ia seharusnya mendorong negara bekerja lebih keras, bukan berpuas diri. Sebab, bangsa yang benar-benar bahagia bukanlah bangsa yang pandai tersenyum di tengah penderitaan, melainkan bangsa yang berani menghapus sebab-sebab penderitaan itu sendiri.
Indonesia boleh saja dinobatkan sebagai
masyarakat paling bahagia
menurut survei internasional. Namun kebahagiaan yang matang adalah kebahagiaan yang disertai kesadaran kritis. Apresiasi Presiden patut dihormati, tetapi lebih penting lagi adalah keberanian negara untuk bertanya: bahagia versi siapa, dan untuk siapa? Di sanalah kebahagiaan berhenti menjadi angka, dan mulai menjadi tanggung jawab moral negara.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.