Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat perikanan menilai potensi besar kelautan Indonesia belum dapat dioptimalkan dengan maksimal oleh pemerintah Prabowo Subianto.
Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan fokus pemerintah pada komoditas bernilai tinggi seperti udang, tuna, cumi, dan rumput laut menunjukkan kesadaran akan pentingnya produk dengan nilai tambah tinggi. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik sebagai pemasok bahan mentah.
“Selama industrialisasi dan hilirisasi perikanan belum benar-benar menjadi arus utama kebijakan, nilai tambah terbesar akan terus dinikmati negara lain,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).
Sektor kelautan dan perikanan Indonesia diproyeksikan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar pada 2026, terutama dari sisi ekspor.
Namun, berbagai tantangan struktural dan ekologis dinilai masih mengintai dan berpotensi menahan kinerja sektor ini jika tidak diantisipasi sejak dini.
Dia menilai proyeksi sektor perikanan ke depan tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap laut.
Menurutnya, laut kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang strategis yang menghubungkan kepentingan pangan, kesejahteraan, dan masa depan nasional.
“Dari situ lahir berbagai target, mulai dari ekspor, pertumbuhan PDB, hingga swasembada protein—yang mencerminkan optimisme bahwa sektor ini masih punya ruang besar untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global,” kata Marcellus.
Dari sisi ekspor, Marcellus menyebut pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan sekitar US$6,7 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi 2025.
Target tersebut dinilainya bersifat moderat dan realistis, mengingat pasar global yang kian protektif serta tuntutan keberlanjutan yang semakin ketat.
Sementara itu, dari sisi domestik, target swasembada protein pada 2026 dinilai memiliki makna strategis karena menempatkan ikan sebagai fondasi pembangunan manusia, bukan sekadar komoditas ekspor. Target produksi perikanan nasional diperkirakan mencapai sekitar 25,8 juta ton dengan budidaya sebagai tumpuan utama.
Namun, ekspansi produksi tersebut juga membawa konsekuensi. Marcellus mengingatkan potensi konflik ruang pesisir, tekanan terhadap lingkungan, serta ketergantungan pada pakan impor perlu dikelola secara serius.
“Tanpa pendekatan berbasis ekosistem dan inovasi teknologi yang kontekstual, swasembada berisiko menjadi keberhasilan yang mahal biayanya,” tambahnya.
Komoditas Unggulan Global
Marcellus menuturkan, sejumlah komoditas perikanan Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global seiring perubahan pola konsumsi dunia menuju sumber protein yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dia menambahkan, udang masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Indonesia, terutama ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Permintaan terhadap udang putih dan udang vaname hasil budidaya dinilai menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan cenderung meningkat, meski diiringi persaingan ketat dan standar mutu yang tinggi.
Selain udang, tuna juga memiliki posisi strategis karena menjangkau pasar massal dan premium sekaligus. Tuna kalengan tetap menjadi kebutuhan pokok di banyak negara, sementara tuna segar terus tumbuh di pasar bernilai tinggi seperti Jepang, Korea, dan industri restoran kelas atas dunia.
“Pertumbuhan pasar tuna segar, terutama untuk konsumsi sushi dan sashimi, mencerminkan pola konsumsi global yang semakin berhulu pada kualitas,” tuturnya.
Secara agregat, sambung dia, pasar makanan laut dunia diproyeksikan tumbuh dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai motor utama. Marcellus menilai posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan strategis, baik dari sisi produksi maupun distribusi.
Komoditas perikanan yang diprediksi mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global mencakup udang, tuna, ikan nila, rumput laut, serta kepiting dan lobster.
Meski demikian, Marcellus menegaskan peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika Indonesia mampu melakukan transformasi struktural yang berkeadilan bagi nelayan, menjaga keberlanjutan ekologi, serta memperkuat inovasi dan integrasi kebijakan lintas sektor.