Banggar DPR Dukung Prabowo Borong Jembatan Bailey untuk Buka Akses Sumatera Nasional 31 Desember 2025

Banggar DPR Dukung Prabowo Borong Jembatan Bailey untuk Buka Akses Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan bailey dalam jumlah besar guna membuka akses wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, keberadaan
jembatan bailey
sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah yang terisolasi akibat bencana.
“Kita mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera,” kata Said, Rabu (31/12/2025).
Said menegaskan, kecepatan menjadi faktor kunci dalam
penanganan bencana
, sehingga pemerintah tidak boleh terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit.
Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi acuan utama seluruh pemangku kepentingan dalam merespons bencana.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
“Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” sambungnya.
Said mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera.
Anggaran tersebut, kata Said, dapat dimanfaatkan apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaannya.
“Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN bisa digunakan oleh pemerintah,” jelas Said.
Selain itu, Banggar DPR juga mendukung upaya TNI Angkatan Darat memobilisasi seluruh sumber daya untuk membantu penanganan bencana.
“Kita juga mendukung upaya
TNI AD
memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi,” tutur Said.
Politikus PDI-P itu menilai, kebutuhan anggaran mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar dan dapat direalisasikan dengan cepat apabila koordinasi lintas sektor berjalan baik.
“Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” kata Said.
Said pun menyinggung kondisi TNI AD yang harus bekerja secara swadaya, bahkan hingga berutang, dalam pembangunan jembatan darurat pascabencana.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi, jika BNPB sebagai
lead sector
penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” jelas Said.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar koordinasi lintas sektor ke depan berjalan lebih efektif.
Said berpandangan, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kecepatan koordinasi dan pengorganisasian di lapangan.
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pemerintah akan membeli 100 jembatan bailey dari luar negeri atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan.
“Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 bailey dari luar, untuk mendukung di bencana ini,” kata Maruli dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Maruli mengatakan, jembatan tersebut akan dipasang di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam keterangan terbarunya, Maruli menyebutkan bahwa TNI AD telah mengerahkan 22 jembatan bailey di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh, serta 14 jembatan bailey tambahan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Maruli menerangkan bahwa hingga saat ini Satgas Darurat Pembangunan Jembatan masih bekerja secara swadaya.
“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” ucap Maruli dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Maruli bahkan mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.
Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa Satgas tetap melanjutkan pekerjaan pemulihan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.